Jumat, 07 Agu 2026 01:00 WIB

Antrean Warga Membludak, DPRD Surabaya Dorong Bangun Rusunami 20 Lantai

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 07 Mar 2025 11:18 WIB
Rusunami
Rusunami

selalu.id – Ribuan warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Surabaya masih menunggu kesempatan untuk mendapatkan hunian yang layak.

Saat ini, antrean untuk rumah susun milik (Rusunami) telah mencapai 14 ribu keluarga, sementara pembangunan hunian baru belum mampu mengejar tingginya permintaan.

Melihat kondisi ini, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hunian Layak DPRD Surabaya mewacanakan pembangunan hunian vertikal lebih tinggi dari rencana awal lima lantai.

Ketua Pansus, Muhammad Saifuddin, menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan lagi melanjutkan pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa). Selain biaya konstruksi yang besar, biaya operasional dan perawatannya juga dinilai terlalu tinggi.

“Jelas tidak mungkin membangun Rusunawa. Yang masuk akal adalah Rusunami dengan skema terbaik, dibangun oleh swasta dengan cicilan ringan,” ujar Saifuddin.

Menurutnya, Pemkot bisa menyediakan lahan, sementara pengembang swasta bertanggung jawab atas pembangunan hunian tersebut.

Dengan skema ini, kata dia, warga yang memenuhi kriteria tertentu bisa memiliki Rusunami tanpa uang muka dan dengan cicilan yang lebih terjangkau dalam jangka panjang.

Anggota Pansus dari Fraksi PSI, Rio Pattiselano, menyoroti antrean panjang warga yang masih menunggu hunian. Menurutnya, pembangunan rusun lima lantai tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

“Jika hanya membangun lima lantai, antrean ini tidak akan teratasi dalam waktu dekat. Solusinya adalah membangun hunian lebih tinggi, misalnya 20 lantai, agar lebih banyak warga bisa segera mendapatkan tempat tinggal,” kata Rio.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi lahan di Surabaya, mengingat ketersediaan tanah semakin terbatas.

Namun, di sisi lain, kebijakan harga Rusunami masih menjadi perdebatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Lilik Arijanto, menilai harga Rp300 juta per unit tidak realistis bagi warga MBR.

“Memaksa MBR membeli hunian seharga Rp300 juta adalah kebijakan yang tidak masuk akal. Ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan hunian layak,” tegasnya.

Menurut Lilik, pembangunan Rusunami seharusnya tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga harus membantu warga meningkatkan taraf ekonomi mereka.

“Banyak warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Rusunawa tanpa ada perubahan ekonomi signifikan. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka, agar memiliki daya beli untuk beralih ke hunian yang lebih permanen,” jelasnya.

Baca Juga: Siapkan Lahan, 2026 Pemkot Surabaya Akan Ajukan Rusun ke Kementerian PKP

Editor : Ading
Berita Terbaru

Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026

Skor 6-5 di babak adu penalti memastikan Persebaya mengangkat trofi Piala Presiden 2026 sekaligus mengakhiri turnamen pramusim ini sebagai kampiun.

Kebakaran Bromo Makin Meluas, Kini Mengarah ke Puncak B29 Lumajang

BPBD Probolinggo pun mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan tidak nekat ke kawasan yang terbakar.

DPRD Surabaya Minta Polemik RM Ayam Goreng Ny Suharti Tuntas dengan Transparan dan Humanis

Fathoni menilai, persoalan ini sudah menyita perhatian masyarakat luas sehingga tidak lagi bisa diselesaikan sekadar sebagai urusan internal Pemkot Surabaya.

60 Remaja di Sidoarjo Idap HIV: Tujuh Meninggal, 53 Berjuang Hidup

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina meminta masyarakat tidak merespons angka ini dengan kepanikan.

Tekan Penularan HIV pada Remaja, Pemkab Sidoarjo Geser Fokus ke Edukasi dan Promotif

Guna membendung penularan vertikal ini, layanan skrining berdasarkan siklus hidup terus diperkuat, termasuk lewat program triple eliminasi.

Bukan Sekadar Tuan Rumah, DPRD Surabaya Ingin Porprov Jatim 2027 Berbasis Sportainment dan Dongkrak UMKM

Menurut Fathoni, Porprov Jatim 2027 bukan sekadar pertandingan olahraga. Ini adalah momentum untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.