Kamis, 19 Nov 2026 16:01 WIB

DPRD Surabaya Tolak Aturan Rusunami Wajib Gaji Rp10 Juta

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 19 Sep 2025 15:22 WIB
Ketua Pansus Hunian Layak Huni DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin
Ketua Pansus Hunian Layak Huni DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin

selalu.id – DPRD Surabaya menyoroti surat edaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) yang mengatur persyaratan calon penghuni Rumah Susun Milik (Rusunami). Aturan yang mewajibkan penghasilan minimal Rp8 juta untuk lajang dan Rp10 juta bagi yang sudah berkeluarga dinilai tidak masuk akal.

 

Baca Juga: Pemkot Surabaya Siapkan Rusunami untuk Gen Z Baru Nikah, Harganya Mulai Rp100 Juta

Ketua Pansus Hunian Layak Huni DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, menyebut kebijakan tersebut justru membebani masyarakat. Ia menilai aturan itu tidak sejalan dengan kondisi UMR Surabaya yang hanya sekitar Rp4 juta.

 

“Logikanya dari mana? UMR saja Rp4 juta, tapi warga diminta bergaji dua kali lipat untuk bisa menghuni Rusunami. Pemerintah ini mau membantu rakyat atau mencekik rakyat?” kata Saifuddin, Jumat (19/9/2025).

 

Saifuddin yang juga anggota Komisi A menyesalkan Pansus DPRD tidak dilibatkan sebelum surat edaran diterbitkan. Padahal, raperda tentang Hunian Layak masih dalam pembahasan dan baru rampung sekitar 80 persen.

 

Baca Juga: DPRD Nilai Becak Listrik Presiden Prabowo Bantu Ekonomi Lansia Surabaya

Selain soal syarat penghasilan, ia juga menyoroti cicilan Rusunami sebesar Rp2,1 juta per bulan. Menurutnya, DPRD mendorong agar cicilan maksimal Rp1,4 juta bahkan Rp1,1 juta dengan tenor 15–25 tahun.

 

“Surat edaran ini terburu-buru, tidak holistik. Padahal tujuan raperda ini untuk menghadirkan hunian layak bagi warga kurang mampu, bukan malah membebani mereka,” ujar politisi Demokrat itu.

 

Baca Juga: Siapkan Lahan, 2026 Pemkot Surabaya Akan Ajukan Rusun ke Kementerian PKP

Pekan depan, DPRD Surabaya berencana memanggil pejabat DPRKPP yang menandatangani surat edaran, Hindrayana, untuk dimintai klarifikasi.

 

“Saya menerima hampir 500 pesan dari warga yang keberatan. Mereka ingin rumah layak, tapi syaratnya bikin pesimis. Ini harus segera diluruskan,” pungkas Saifuddin.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Sungai Sukomoro Dipenuhi Eceng Gondok, Pemkab Nganjuk Gercep Normalisasi

Saluran tersebut sering mengalami limpasan air saat hujan deras hingga menggenangi jalan utama.

Warga Demo Gegara Sawah dan Sungai Diduga Tercemar Limbah PT Belfoods di Nganjuk

Limbah tersebut diduga mengalir ke area persawahan dan aliran Sungai Ngangkatan, Talang Rejoso, dan sekitarnya.

Bawaslu Sidoarjo Kini Miliki Pojok Pengawasan Ruang Edukasi Demokrasi Bagi Masyarakat

Demokrasi bukan sekadar proses memilih pemimpin melalui pemungutan suara, melainkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas setiap tahapan penyelenggaraan

Puluhan Rumah Retak Imbas Proyek, DPRKPP Surabaya Bakal Cek Jam Operasional

DPRKPP menyatakan perlu melakukan pengecekan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.

Strategi Pemkot Surabaya Hadapi Musim Hujan, 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai Dikebut

Langkah tersebut dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan yang selama ini rawan terdampak genangan.

Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Mojokerto Tewaskan 2 Orang

Proses evakuasi dua korban meninggal memakan waktu hingga 2 jam.