DPRD Surabaya Ragu RS Selatan di Karangpilang Selesai dalam Setahun, Ini Sebabnya
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 27 Feb 2025 10:02 WIB
selalu.id – DPRD Surabaya meragukan rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan di Karangpilang selesai dibangun tahun 2025.
Baca Juga: Dipanggil DPRD, Begini Alasan Klasik Gion Spa yang Pekerjakan Anak di Bawah Umur
Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmati, memaparkan keraguan proyek senilai Rp300 miliar itu bisa selesai dalam waktu setahun.
Menurut Aning, anggaran untuk pembangunan RS Surabaya Selatan sudah diketok sejak 2024, namun hingga kini masih ada kendala regulasi.
Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat adalah belum diundangkannya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW), yang menjadi dasar legalitas lokasi proyek tersebut.
“Kalau persetujuan bersama dilakukan Februari, maka maksimal April atau Mei Perda RTRW harus sudah diundangkan. Kalau tidak, proyek ini tidak bisa berjalan karena secara aturan lokasi itu masih belum bisa digunakan,” kata Aning, kepada selalu.id, Kamis (27/2/2025).
Aning menekankan bahwa pembangunan rumah sakit baru bukan sekadar membangun fisik gedung, tetapi ada banyak tahapan yang harus dilewati, seperti lelang perencanaan, lelang pengawasan, hingga pelaksanaan konstruksi. Dengan target penyelesaian pada 2025, ia menilai waktu yang tersedia terlalu singkat.
Baca Juga: DPRD Surabaya Janji Segera Sahkan Perda Disabilitas
“Kalau tidak nututi (tidak cukup waktu), anggaran yang sudah dialokasikan bisa terbuang sia-sia. Padahal, masih ada program lain yang lebih prioritas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa lokasi yang dipilih untuk pembangunan rumah sakit ini sebelumnya merupakan lapangan dan dikelilingi oleh permukiman warga.
Artinya, ada faktor teknis dan sosial yang perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum eksekusi proyek dimulai.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Dugaan Ketidaklengkapan Izin Pasar di Kawasan Tanjungsari
Selain masalah waktu, Pemkot juga harus menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Pada tahun 2025, Surabaya harus menyesuaikan keuangan daerah dengan pemangkasan anggaran sebesar Rp900 miliar.
Tak hanya itu, beberapa program yang tidak tercapai di 2024, termasuk proyek senilai Rp1,3 triliun, akan dibebankan ke tahun berikutnya.
“Jadi, harus sangat hati-hati dalam mengatur cash flow. Jangan sampai salah strategi dan akhirnya proyek ini justru mengorbankan program prioritas lainnya,” tegas Aning.
Editor : Ading
