Selasa, 03 Feb 2026 05:08 WIB

Indonesia Gelap di Surabaya: Demonstran Tuntut Pembatalan UU Anti-Rakyat

Aksi Indonesia Gelap di Surabaya
Aksi Indonesia Gelap di Surabaya

selalu.id – Ratusan mahasiswa, alumni, dan warga sipil dari berbagai penjuru Surabaya dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi besar-besaran hari ini, Jumat (21/2/2025), di depan Gedung DPRD Prov. Jatim. Aksi yang bertajuk "Indonesia Gelap" ini merupakan bentuk solidaritas nasional untuk menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap anti-rakyat dan mendesak pengesahan undang-undang pro-rakyat.

Koordinator aksi, Thanthowy, yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, menjelaskan tuntutan utama aksi ini.  "Aksi ini merupakan lanjutan dari gerakan sebelumnya. Kami menuntut pembatalan undang-undang yang tata kelolanya tidak transparan dan akuntabel," tegas Thanthowy kepada selalu.id di sela-sela aksi.

Ia menjabarkan beberapa undang-undang yang menjadi sasaran tuntutan.  "Pertama, kami menuntut pembatalan undang-undang yang dinilai merugikan rakyat.  Kedua, kami mendesak pengesahan undang-undang pro-rakyat, seperti Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Tanah Adat, dan Undang-Undang Perampasan Aset.  Ketiga, kami menolak keras pemotongan anggaran yang sangat signifikan di sektor pendidikan dan infrastruktur," paparnya.

Thanthowy menyebut, pihaknya juga menyoroti besarnya pemotongan anggaran yang dinilai sangat merugikan masyarakat. "Pemotongan anggaran pendidikan sebesar 110 triliun rupiah dan infrastruktur sebesar 80 triliun rupiah sangat memprihatinkan dan berdampak langsung pada kehidupan rakyat," ujarnya dengan nada geram. 

Ia menambahkan bahwa pemotongan tersebut berpotensi menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Massa aksi yang diperkirakan mencapai 600-700 orang pada pukul 09.00 WIB pagi tadi, terus bertambah hingga siang hari.  Peserta aksi berasal dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan kalangan masyarakat umum.  Suasana aksi berlangsung tertib dan kondusif, meskipun diwarnai dengan orasi-orasi yang lantang dan penuh semangat.

Para demonstran membawa berbagai macam poster dan spanduk yang berisi tuntutan mereka.  Beberapa di antaranya bertuliskan "Tolak UU Anti-Rakyat!", "Sahkan UU Pro-Rakyat!", dan "Anggaran Pendidikan dan Infrastruktur Jangan Dipotong!".  Aksi ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi "Indonesia Gelap" masih berlangsung.  Para demonstran berharap tuntutan mereka didengar dan direspons oleh pemerintah.  Mereka menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat dan menolak kebijakan yang merugikan masyarakat.  Keberhasilan aksi ini akan menjadi barometer bagi gerakan serupa di daerah lain di Indonesia.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Editor : Ading
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.