selalu.id – Ratusan mahasiswa, alumni, dan warga sipil dari berbagai penjuru Surabaya dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi besar-besaran hari ini, Jumat (21/2/2025), di depan Gedung DPRD Prov. Jatim. Aksi yang bertajuk "Indonesia Gelap" ini merupakan bentuk solidaritas nasional untuk menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap anti-rakyat dan mendesak pengesahan undang-undang pro-rakyat.
Koordinator aksi, Thanthowy, yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, menjelaskan tuntutan utama aksi ini. "Aksi ini merupakan lanjutan dari gerakan sebelumnya. Kami menuntut pembatalan undang-undang yang tata kelolanya tidak transparan dan akuntabel," tegas Thanthowy kepada selalu.id di sela-sela aksi.
Ia menjabarkan beberapa undang-undang yang menjadi sasaran tuntutan. "Pertama, kami menuntut pembatalan undang-undang yang dinilai merugikan rakyat. Kedua, kami mendesak pengesahan undang-undang pro-rakyat, seperti Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Tanah Adat, dan Undang-Undang Perampasan Aset. Ketiga, kami menolak keras pemotongan anggaran yang sangat signifikan di sektor pendidikan dan infrastruktur," paparnya.
Thanthowy menyebut, pihaknya juga menyoroti besarnya pemotongan anggaran yang dinilai sangat merugikan masyarakat. "Pemotongan anggaran pendidikan sebesar 110 triliun rupiah dan infrastruktur sebesar 80 triliun rupiah sangat memprihatinkan dan berdampak langsung pada kehidupan rakyat," ujarnya dengan nada geram.
Ia menambahkan bahwa pemotongan tersebut berpotensi menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Massa aksi yang diperkirakan mencapai 600-700 orang pada pukul 09.00 WIB pagi tadi, terus bertambah hingga siang hari. Peserta aksi berasal dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan kalangan masyarakat umum. Suasana aksi berlangsung tertib dan kondusif, meskipun diwarnai dengan orasi-orasi yang lantang dan penuh semangat.
Para demonstran membawa berbagai macam poster dan spanduk yang berisi tuntutan mereka. Beberapa di antaranya bertuliskan "Tolak UU Anti-Rakyat!", "Sahkan UU Pro-Rakyat!", dan "Anggaran Pendidikan dan Infrastruktur Jangan Dipotong!". Aksi ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi "Indonesia Gelap" masih berlangsung. Para demonstran berharap tuntutan mereka didengar dan direspons oleh pemerintah. Mereka menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat dan menolak kebijakan yang merugikan masyarakat. Keberhasilan aksi ini akan menjadi barometer bagi gerakan serupa di daerah lain di Indonesia.
Baca Juga: AMSI Jatim Desak Usut Kekerasan Aparat terhadap Wartawan di Aksi Tolak UU TNI
Editor : Ading