Klaim Pernah Terapkan Kebijakan Prabowo, Eri: Saya Dicap Wali Kota Gak Jelas
- Penulis : Ade Resty
- | Sabtu, 08 Feb 2025 10:21 WIB
selalu.id – Menjelang pelantikannya sebagai Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkannya sejak 2024 ternyata sejalan dengan kebijakan yang kini diambil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia menyebut pemangkasan anggaran alat tulis kantor (ATK) serta penghapusan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri sebagai langkah yang sudah diterapkan lebih dulu di Surabaya.
“Saya mengambil kebijakan tahun 2024 adalah memotong ATK, kegiatan yang tidak penting. Akhirnya banyak yang bertanya, kota Surabaya modelnya bagaimana? ATK kok dipotong 10 persen, kegiatan dihapus yang tidak penting. Sehingga tidak ada kegiatan di OPD,” ujar Eri, di kediamannya, Jumat (7/2/2025).
Ia mengklaim kebijakan ini awalnya sempat menuai kritik, namun kini kebijakan serupa juga diterapkan di tingkat nasional.
“Tapi hari ini, yang dilakukan Kota Surabaya di tahun 2024, ternyata juga dilakukan di semua kementerian. Namanya ATK yang disisakan cuma 10 persen, yang namanya anggaran yang tidak untuk masyarakat dipotong. Karena anggaran yang digunakan adalah anggaran untuk masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, Eri juga menegaskan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri bagi ASN sudah dihapus dari anggaran Pemkot Surabaya.
“Mohon maaf, yang namanya kunker itu dihapus. Apalagi kunker di luar negeri. Di pemkot sudah tidak ada. ASN tidak ada kunker ke luar negeri. DPRD kita diskusikan lagi, itu tidak ada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Orang nomor satu di Surabaya itu mengaku bersyukur karena kebijakan yang awalnya dipertanyakan kini diterapkan secara nasional.
“Saya bersyukur betul dengan kebijakan itu. Karena tahun 2024 saya ambil kebijakan itu, dikatakan ‘onok ae wali kota, wali kota gak jelas’. Tapi hari ini, dengan kebijakan yang diambil oleh presiden, bahwa itu kebijakan yang saya ambil di tahun 2024 itu tidak salah. Karena kebijakan yang diambil untuk kepentingan rakyat APBD-nya. Secara langsung bisa dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Sisi lain, Eri juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian apakah pelantikannya akan dilakukan di Jakarta bersama kepala daerah lainnya atau tetap di daerah masing-masing oleh gubernur.
“Setelah diundur tanggal 20, insyaallah ada kabar yang dilantik di Jakarta itu semua, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Tapi ada kabar kedua, yang dilantik gubernur. Jadi seperti dulu, bupati wali kota masing-masing dilantik oleh gubernur,” jelasnya.
Lebih lanjut mengatakan telah meminta kepastian kepada Kementerian Dalam Negeri, namun masih menunggu keputusan final.
“Kemarin kita tanya ke protokol ke Kemendagri, diminta untuk pengumuman resminya. Karena masih dirapatkan, terus disampaikan lagi ke kita, apakah kita nanti dilantik jadi satu oleh presiden atau gubernur,” pungkasnya.
Baca Juga: Kasus Pungli Rp8 Juta di Wira-Wiri Bongkar Celah Pengawasan Lemah Dishub Surabaya
Editor : Ading
