selalu.id – Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (BPH RI) menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Hal ini disampaikan Wakil Kepala BPH RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui selalu.id di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Selasa (7/1/2025) sore.
Dahnil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji agar terlaksana secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. "Presiden selalu menekankan bahwa haji merupakan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam, dan tidak boleh dinodai oleh korupsi," tegas Dahnil kepada selalu.id, Selasa (7/1/2025) sore.
Baca Juga: Penyesuaian Kuota Lansia, Kemenag Jatim Bahas Persiapan Haji 2025
Sebagai bentuk implementasi pengawasan tersebut, tujuh penyidik KPK telah dilibatkan dalam sejumlah jabatan eselon dua di BPH RI. Langkah ini, menurut Dahnil, merupakan komitmen nyata BPH RI untuk membangun integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan haji. Kehadiran penyidik KPK diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi dini potensi penyimpangan yang dapat merugikan jemaah haji.
Pernyataan Dahnil tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Timwas Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad, yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa siang. Dasco menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah secara khusus meminta KPK untuk mendampingi Kementerian Agama dan BPH RI dalam memastikan penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar dan terbebas dari korupsi.
Baca Juga: Rayakan Milad ke-7 dengan Kreativitas, BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2024
"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah di-monitor dengan baik," ujar Dasco.
Pengawasan ketat dari KPK ini diharapkan mampu memberikan jaminan kepada jemaah haji bahwa dana yang mereka bayarkan digunakan secara tepat dan efisien untuk kepentingan ibadah. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Baca Juga: Pemulung Mojokerto Naik Haji bersama Istri, Begini Kisahnya
Sementara itu, BPH RI berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan KPK dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan haji yang bersih, transparan, dan akuntabel. Mereka berharap kolaborasi ini dapat memberikan pengalaman haji yang lebih baik dan berkesan bagi seluruh jemaah.
Editor : Ading