Jumat, 06 Nov 2026 22:56 WIB

Penghuni Apartemen Bale Hinggil Sambat Akses Ditutup, DPRD Surabaya Cari Solusi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 11 Des 2024 19:52 WIB
Penghuni Bale Hinggil
Penghuni Bale Hinggil

selalu.id– Puluhan penghuni Apartemen Bale Hinggil di Surabaya Timur mengadu ke DPRD Surabaya, Selasa (11/12/2024). Mereka mengeluhkan akses lift yang dinonaktifkan oleh pengelola.

Keluhan ini disampaikan oleh komunitas penghuni Bale Hinggil, yang menyebutkan bahwa akses lift ditutup karena mereka belum membayar biaya pengelolaan lingkungan (BPL) dengan tarif baru. Para penghuni menganggap tindakan tersebut melanggar kesepakatan yang dibuat pada 2021.

Baca Juga: DPRD Surabaya Pertanyakan Ratusan Miliar Anggaran Kecamatan Masuk Pos Pendidikan

“Sesuai pernyataan bermaterai yang ditandatangani pengelola, fasilitas tidak boleh diputus sebelum ada kesepakatan bersama. Namun, awal Desember lalu surat peringatan dilayangkan, dan akhirnya lift benar-benar dimatikan,” ujar Kristanto, salah satu penghuni.

Menanggapi laporan ini, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menilai ada indikasi pelanggaran dari pihak pengelola. Menurutnya, sebelum Akta Jual Beli (AJB) diserahkan ke penghuni, biaya fasilitas seperti lift harus tetap menjadi tanggung jawab pengembang.

“Sebelum mengambil keputusan, kami perlu mendengar penjelasan dari pihak pengelola. Untuk itu, kami akan melakukan sidak pada Kamis (12/12) ke Bale Hinggil dan menggelar pertemuan dengan warga serta pengembang,” ujar Aning.

Ia juga meminta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) Surabaya memfasilitasi mediasi agar kedua pihak bisa menemukan solusi yang tepat.

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Kinerja Pemkot: Jangan Cuma Bersandar Capaian Anggaran!

Sementara itu, Building Manager PT Tata Kelola Sarana, Oky Muchtar, menjelaskan bahwa akses lift dinonaktifkan karena 80 penghuni belum melunasi BPL sejak 2021. Mereka menolak kenaikan tarif BPL dari Rp 7.500 menjadi Rp 13.500 per meter persegi.

“Kami sudah melayangkan Surat Peringatan (SP) pertama, tetapi tidak ada tanggapan. Karena itu, sesuai aturan, kami melakukan penonaktifan akses,” kata Oky saat ditemui.

Oky menambahkan, dari total 800 unit di apartemen tersebut, sebagian besar penghuni sudah menyetujui dan membayar tarif BPL baru. Hanya 80 penghuni yang belum setuju dan menolak melunasi.

Baca Juga: Polemik Jam Operasional Pasar Tanjungsari, DPRD Surabaya: Kalau Perlu Perdanya Diubah!

Terkait isu penghuni lansia yang harus naik tangga hingga lantai 16, Oky membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya tetap memberikan akses lift kepada lansia meskipun akses unit lainnya telah ditutup.

“Lansia itu merupakan orang tua salah satu pemilik unit. Kami pastikan mereka tetap dapat menggunakan lift,” tegasnya.

Oky juga membantah adanya tindakan persekusi terhadap penghuni yang tidak membayar. Menurutnya, langkah tersebut diambil demi menjaga kenyamanan dan keamanan penghuni lainnya yang sudah mematuhi aturan.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gudang Penyimpanan Kabel-Genset di Mastrip Surabaya Terbakar

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut.

Polisi Bongkar Pabrik Oli Palsu Beromzet Rp260 Juta di Mojokerto, Ini Mereknya

Atas ungkap ini, polisi mengimbau masyarakat dan pemilik bengkel agar lebih waspada saat membeli oli kendaraan, dengan memastikan logo SNI dan izin NPT resmi.

Mitos Naga Putih dan Emas di Balik Erupsi Gunung Semeru

Saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara.

Gunung Semeru Erupsi Lagi, Kini Level Siaga

Erupsi kali ini meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 5 kilometer dari puncak ke arah tenggara atau Besuk Kobokan.

Kasus Hibah Pokmas Jatim: Jaksa KPK Ultimatum Anwar Sadad Hadir di Sidang Minggu Depan!

Jaksa menegaskan tidak akan main-main jika Anwar Sadad mangkir dari kewajiban hukumnya. Pihaknya siap melakukan pemanggilan paksa.

Era Baru Layanan RSUD Jatim: Mulai dari KRIS, Sistem iDRG hingga Kelola Keuangan Pakai AI

Rumah sakit juga wajib memvalidasi data pasien melalui NIK terintegrasi Dukcapil dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.