Selasa, 21 Jul 2026 20:00 WIB

Soroti Proyek Reklamasi SWL, Janji Luluk: Tidak Akan Ada Warga Tergusur

Luluk Nur Hamidah
Luluk Nur Hamidah

selalu.id - Polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga saat ini masih menjadi 'momok' menakutkan bagi sejumlah warga Kota Surabaya, khususnya warga pesisir yang notabenenya 95 persen menggantungkan nasibnya dari hasil dan olahan ikan maupun biota laut yang ada di ujung kota Surabaya ini.

Pasalnya, mega proyek yang rencananya akan dibangun Surabaya Waterfront Land (SWL) ini, jika benar-benar terealisasi, maka sebanyak puluhan ribu warga pesisir kota Surabaya akan kehilangan matapencahariannya.

Baca Juga: Warga Surabaya Gelar Aksi Tolak Proyek Waterfront Land

Dalam kunjungan Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, menyatakan keprihatinannya secara mendalam terhadap proyek pengembangan SWL yang sedang berlangsung di kawasan Kenjeran, Surabaya. Dalam kunjungan tersebut, Luluk menyoroti potensi kerugian yang ditimbulkan bagi warga, khususnya para nelayan yang telah menggantungkan hidup di kawasan pesisir selama bertahun-tahun.

"Pembangunan tidak boleh meminggirkan warga lokal, apalagi dengan cara menggusur. Jika proyek ini akan meminggirkan rakyat, meminggirkan para nelayan, bahkan memutus mata rantai yang sudah dijalankan puluhan tahun oleh generasi awal mereka, maka itu adalah kekejaman kepada warga," tegas Luluk dihadapan warga kenjeran, Senin (11/11/2024).

Luluk, yang dikenal sebagai aktivis lingkungan yang berpihak pada masyarakat akar rumput, menekankan bahwa ia telah konsisten menyuarakan hak-hak warga terdampak pembangunan sejak masa SMA, hingga menjadi aktivis mahasiswa dan anggota DPR. Ia bahkan menegaskan bahwa keberpihakannya kepada masyarakat akan menjadi prioritas utama jika ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur.

"Saya sudah melakukannya sejak di Jakarta dan juga di tempat-tempat lain. Karena prinsip pembangunan itu harus tetap memberikan keadilan ekologis," ungkapnya.

Luluk percaya bahwa kawasan Kenjeran memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ekowisata bahari tanpa harus menggusur atau meminggirkan warga setempat. Ia menilai penataan yang baik dapat memperbaiki kawasan tanpa merusak ekosistem atau menyingkirkan warga yang telah lama tinggal dan bekerja di sana.

"Yang kita bayangkan untuk Kenjeran ini sebenarnya adalah penataan kawasan yang lebih humanis, indah, asri, sehat, nyaman, dan bisa menjadi ekowisata bahari kampung nelayan yang bagus," ungkapnya.

Baca Juga: PII Jatim Soroti Proyek SWL, Desak Pemkot dan Pemprov Batalkan

Luluk menekankan bahwa nelayan dan masyarakat Kenjeran seharusnya menjadi aktor utama dalam pembangunan kawasan pesisir, bukan digantikan dengan proyek-proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak. "Mereka jangan dibuang dan digantikan dengan pembangunan mercusuar, tetapi justru mereka tetap ditempatkan sebagai aktor utama," tegasnya.

Luluk juga memberikan contoh nyata komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ia pernah turun langsung dalam aksi penolakan proyek PSN di Rempang, bersama warga menolak investasi yang dinilai akan merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak warga setempat. "Tempo hari saya di Rempang juga dalam kapasitas sebagai anggota DPR, saya menolak investasi PSN di sana dan akhirnya proyek itu ditangguhkan lebih dulu," jelasnya Srikandi PKB ini.

Dalam kunjungannya di Kenjeran, Luluk berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir. Menurutnya, masyarakat Kenjeran tidak hanya berhak untuk tetap tinggal di kawasan tersebut, tetapi juga berhak untuk menjadi bagian dari pembangunan dan pemanfaatan kawasan pesisir yang lebih lestari.

Luluk percaya bahwa potensi ekowisata di Kenjeran akan membawa manfaat besar bagi masyarakat setempat, sekaligus menjadi daya tarik baru di Jawa Timur. Dengan pendekatan pembangunan yang humanis, warga setempat akan dapat menikmati fasilitas yang lebih baik tanpa harus kehilangan mata pencaharian.

Baca Juga: Gelombang Penolakan SWL Membesar, Pemkot dan Pemprov Belum Ambil Sikap

Sebagai aktivis dan politisi, Luluk Nur Hamidah telah lama dikenal karena keberpihakannya pada masyarakat kecil dan pelestarian lingkungan. Sikapnya yang tegas dalam menolak kebijakan pembangunan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat menjadi harapan bagi warga Jawa Timur bahwa jika terpilih, ia akan menjadi pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka.

Janji Luluk untuk tidak menggusur warga Kenjeran dan mendorong pengembangan ekowisata bahari menjadi sorotan utama dalam kunjungannya.  Sikap tegas Luluk dalam menyuarakan hak-hak warga dan menolak proyek PSN yang dianggap merugikan masyarakat menjadi bukti nyata komitmennya terhadap keadilan sosial dan ekologis. 

Sementara itu, warga Kenjeran berharap bahwa Luluk, jika terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur, akan benar-benar mewujudkan janjinya dan menjadikan kawasan Kenjeran sebagai contoh pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.

Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Menurut Yuga, efektivitas kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya potongan yang diberikan, tetapi dari peningkatan transaksi jual beli properti.

Komitmen Pemkab Jember untuk Pesantren: Dari Beasiswa Internasional, Insentif Guru Ngaji hingga Layanan Kesehatan Gratis

Gus Fawait juga umumkan pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren sebagai wadah resmi mempererat koordinasi antara Pemkab Jember dengan seluruh ponpes.

Gebrakan Menko AHY di Benoa: Relokasi Kapal Perikanan demi Terwujudnya Marina District

Nantinya, Marina District akan mampu menampung hingga 180 unit yacht dengan ukuran maksimal panjang 90 meter. 

Nenek di Mojokerto jadi Korban Perampasan, Kalung Emas 7 Gram Raib

Saat beraksi, pelaku berpura-pura memberi makanan kepada korban, kemudian langsung merampas kalung emas yang dipakai korban. 

Puluhan Motor dan Truk Terjaring Razia di Mojokerto, Banyak yang Belum Bayar Pajak

Razia ini digelar karena jumlah warga yang membayar pajak kendaraan bermotor dan memperpanjang uji berkala kendaraan atau KIR mengalami penurunan.