Sabtu, 05 Sep 2026 02:34 WIB

Gelombang Penolakan SWL Membesar, Pemkot dan Pemprov Belum Ambil Sikap

selalu.id – Proyek Surabaya Water Front Land (SWL), mega proyek yang direncanakan untuk memperluas kawasan komersial dan residensial di sepanjang pantai Surabaya, terancam batal. Gelombang penolakan dari masyarakat pesisir, aktivis lingkungan, hingga akademisi semakin menguat, sementara pemerintah kota Surabaya dan pemerintah provinsi Jawa Timur belum menyatakan sikap tegas.

 

Baca Juga: Aturan Jam Operasional Pasar Tanjungsari 77 Surabaya Diprotes, Saleh Mukadar: Pemerintah Mau Ganti Rugi Kalau Buah Rusak

Ali Yusa, mahasiswa doktoral dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Brawijaya sekaligus pengurus Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jawa Timur, menegaskan proyek SWL seharusnya dibatalkan. Ia menyebut ada tiga alasan utama: potensi penurunan nilai ekonomi total, kerusakan ekologi laut dan pesisir, serta dampak sosial bagi masyarakat pesisir.

 

"Proyek SWL ini bukan hanya masalah lokal, tetapi juga memiliki implikasi global yang bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," kata Yusa di Surabaya, Kamis (18/9/2025).

 

Ia menjelaskan, klaim bahwa SWL dapat meningkatkan nilai ekonomi kota melalui investasi properti dan pariwisata tidak tepat jika dilihat dari perspektif nilai ekonomi total (TEV). Menurutnya, pembangunan SWL akan merusak ekosistem alami seperti hutan mangrove dan padang lamun yang berfungsi sebagai habitat ikan sekaligus penahan abrasi.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Matangkan RDTR 2026, Bebaskan Lahan Warga yang 'Terjebak' Proyek Mangkrak

 

"Kerusakan ini akan mengurangi nilai guna bagi nelayan tradisional yang bergantung pada ekosistem tersebut sebagai mata pencaharian," tegasnya.

 

Penolakan juga didasari potensi kerusakan permanen akibat reklamasi pantai dan pengerukan dasar laut. Yusa menambahkan, ekosistem pesisir Surabaya yang terdiri dari hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan pusat kehidupan bagi berbagai jenis ikan dan biota laut.

Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

 

Meskipun Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan terhadap penolakan masyarakat, pemerintah kota Surabaya maupun pemerintah provinsi Jawa Timur belum menyampaikan keputusan untuk membatalkan proyek ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari kedua pemerintah daerah terkait kelanjutan proyek SWL.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

1,4 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol, Mensos Gus Ipul Mulai Sisir Data dan Siapkan Sanksi ASN

Langkah ini diambil memastikan transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh penerima manfaat atau akibat penyalahgunaan identitas dan rekening oleh pihak lain.

SMARTFREN Unlimited 5G, Pengalaman Digital dan Entertainment yang Semakin Dekat dengan Masyarakat

selalu.id - PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) terus memperluas jaringan 5G nasional XLSMART dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan di

Marak Pemotongan Unggas Ilegal di Permukiman Padat Surabaya, DPRD Bilang Begini

Tak cuma soal izin, limbah darah hingga kotoran yang dibuang sembarangan ke saluran air dinilai membahayakan kesehatan warga.

Kemenag Jatim dan Baznas Kirim 27 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di NTT

Pengiriman ini merupakan hasil kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim dan Forum Zakat (FOZ) Jatim.

Ternyata Banyak Sarjana di Surabaya Belum Update KK, Disdukcapil Wanti-wanti Begini

Irvan menekankan, kesadaran memperbarui data kependudukan kian krusial menyongsong era integrasi data nasional dan pengembangan Digital Public Infrastructure.

Korban Keracunan MBG Sidoarjo Tembus 730 Orang, BGN-SPPG Malah Mangkir di Hearing DPRD

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, mendesak audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia program MBG.