Selasa, 03 Feb 2026 02:46 WIB

Warga Pesisir Surabaya: PT Granting Lakukan Pembelokan Fakta Reklamasi

Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim, Heroe Budiarto
Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim, Heroe Budiarto

selalu.id - Polemik seputar pulau reklamasi yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) masih terus bergulir, yang mana proyek tersebut di nahkodai oleh PT Granting Jaya.

Sementara ribuan masyarakat pesisir pantai Surabaya menolak keras atas tindakkan PT Granting, yang dirasa menurut para masyarakat pesisir pantai Surabaya ini, pihak PT Granting dirasa menjual laut Surabaya kepada pemerintah.

Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim, Heroe Budiarto mengatakan, bahwa sikap yang diambil oleh PT Granting ini tidak lain merupakan kebijakan sepihak. Pasalnya, banyak indikasi yang tidak sesuai dan sangat merugikan Kota Surabaya, khususnya masyarakat pesisir Kota Surabaya.

"PT Granting ini mengabaikan kami selaku masyarakat pesisir pantai kota Surabaya. Dan kami merasa dicurangi oleh mereka (PT Granting). Saat ini mereka bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan Perikanan Jawa Timur, dll.., sedang melakukan survey terkait PSN ini," ungkap Heroe kepada selalu.id disela-sela aksi demo ditengah laut, Rabu (30/10/2024).

Diketahui, PT Granting Jaya ini lakukan pembelokan fakta atas kajian ilmiah yang pernah dilakukan oleh Institut Teknik Sepuluh November (ITS). Berdasarkan hal itulah, lanjut Heroe mengatakan, PT Granting memanfaatkan dengan melakukan pembelokan fakta.

Fakta kajian tersebut, berisikan adanya penurunan indeks ekonomi masyarakat pesisir kota Surabaya sebesar 14 persen. Namun, fakta penurunan indeks ekonomi ini tidak dicantumkan oleh pihak PT Granting Jaya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga hal inilah yang menjadikan polemik reklamasi tersebut semakin ricuh.

"Mereka (PT Granting) memanfaatkan kajian ilmiah dari ITS, namun kenapa soal penurunan indeks ekonomi masyarakat pesisir sebesar 14 persen tidak dicantumkan saat audiensi dengan pemerintah pusat?" tegasnya.

Seperti diketahui, para masyarakat pesisir pada hari ini, Rabu (30/10/2024) melakukan aksi unjuk rasa. Momen ini digunakan oleh masyarakat pesisir kota Surabaya karena diduga pihak PT Granting Jaya sedang melakukan pertemuan tertutup dan lanjut melakukan survey lokasi yang rencananya akan dibangun pulau-pulau reklamasi bersama KKP, Kemenhan dan DKP Jatim.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Editor : Ading
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.