Kamis, 22 Okt 2026 22:59 WIB

Warga Pesisir Surabaya: PT Granting Lakukan Pembelokan Fakta Reklamasi

Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim, Heroe Budiarto
Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim, Heroe Budiarto

selalu.id - Polemik seputar pulau reklamasi yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) masih terus bergulir, yang mana proyek tersebut di nahkodai oleh PT Granting Jaya.

Sementara ribuan masyarakat pesisir pantai Surabaya menolak keras atas tindakkan PT Granting, yang dirasa menurut para masyarakat pesisir pantai Surabaya ini, pihak PT Granting dirasa menjual laut Surabaya kepada pemerintah.

Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim, Heroe Budiarto mengatakan, bahwa sikap yang diambil oleh PT Granting ini tidak lain merupakan kebijakan sepihak. Pasalnya, banyak indikasi yang tidak sesuai dan sangat merugikan Kota Surabaya, khususnya masyarakat pesisir Kota Surabaya.

"PT Granting ini mengabaikan kami selaku masyarakat pesisir pantai kota Surabaya. Dan kami merasa dicurangi oleh mereka (PT Granting). Saat ini mereka bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan Perikanan Jawa Timur, dll.., sedang melakukan survey terkait PSN ini," ungkap Heroe kepada selalu.id disela-sela aksi demo ditengah laut, Rabu (30/10/2024).

Diketahui, PT Granting Jaya ini lakukan pembelokan fakta atas kajian ilmiah yang pernah dilakukan oleh Institut Teknik Sepuluh November (ITS). Berdasarkan hal itulah, lanjut Heroe mengatakan, PT Granting memanfaatkan dengan melakukan pembelokan fakta.

Fakta kajian tersebut, berisikan adanya penurunan indeks ekonomi masyarakat pesisir kota Surabaya sebesar 14 persen. Namun, fakta penurunan indeks ekonomi ini tidak dicantumkan oleh pihak PT Granting Jaya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga hal inilah yang menjadikan polemik reklamasi tersebut semakin ricuh.

"Mereka (PT Granting) memanfaatkan kajian ilmiah dari ITS, namun kenapa soal penurunan indeks ekonomi masyarakat pesisir sebesar 14 persen tidak dicantumkan saat audiensi dengan pemerintah pusat?" tegasnya.

Seperti diketahui, para masyarakat pesisir pada hari ini, Rabu (30/10/2024) melakukan aksi unjuk rasa. Momen ini digunakan oleh masyarakat pesisir kota Surabaya karena diduga pihak PT Granting Jaya sedang melakukan pertemuan tertutup dan lanjut melakukan survey lokasi yang rencananya akan dibangun pulau-pulau reklamasi bersama KKP, Kemenhan dan DKP Jatim.

Baca Juga: DPRD Surabaya Siapkan Public Hearing dalam Tatib Baru, Cegah Protes Perda Susulan

Editor : Ading
Berita Terbaru

Pabrik Daur Ulang Ban Bekas Dekat SPBU di Mojokerto Terbakar

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir cukup besar.

Polda Jatim Amankan 11 Orang Diduga Pembuat Onar saat Demo di Grahadi Surabaya

Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita barang bukti cairan tiner, minuman keras jenis arak, senjata keling (knuckle), hingga beberapa telepon seluler.

7.000 Hektare Hutan dan Lahan di Indonesia Masih Terbakar, Ini Daftar Wilayahnya

Selain karhutla, BNPB mencatat 2.188 bencana alam melanda Indonesia hingga Oktober 2026. Dari kekeringan, gempa, erupsi gunung, hingga cuaca ekstrem.

Banyak Santri Terganjal Aturan Usia 16 Tahun, DPRD Surabaya Desak Revisi Juknis Beasiswa

Muhammad Saifuddin mengungkapkan, dari target awal 3.000 santri penerima beasiswa pada 2026, baru sekitar 700 santri yang terealisasi.

Kanwil Kemenag Jatim Luncurkan Aplikasi El-Santri pada Hari Santri 2026, Ini Kegunaannya

Syaikhul Hadi menekankan pentingnya sikap adaptif dan inovatif agar ilmu yang dimiliki mampu menjawab tantangan zaman. 

Soal Isu Kredit Fiktif Rp690 Juta, BRI Nganjuk Tegaskan Sesuai Prosedur

BRI Nganjuk juga telah memanggil pihak keluarga terkait untuk duduk bersama. Ruang mediasi dibuka guna mencari jalan keluar terbaik sesuai regulasi.