Rabu, 22 Jul 2026 22:10 WIB

Warga Pesisir Surabaya: PT Granting Lakukan Pembelokan Fakta Reklamasi

Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim, Heroe Budiarto
Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim, Heroe Budiarto

selalu.id - Polemik seputar pulau reklamasi yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) masih terus bergulir, yang mana proyek tersebut di nahkodai oleh PT Granting Jaya.

Sementara ribuan masyarakat pesisir pantai Surabaya menolak keras atas tindakkan PT Granting, yang dirasa menurut para masyarakat pesisir pantai Surabaya ini, pihak PT Granting dirasa menjual laut Surabaya kepada pemerintah.

Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim, Heroe Budiarto mengatakan, bahwa sikap yang diambil oleh PT Granting ini tidak lain merupakan kebijakan sepihak. Pasalnya, banyak indikasi yang tidak sesuai dan sangat merugikan Kota Surabaya, khususnya masyarakat pesisir Kota Surabaya.

"PT Granting ini mengabaikan kami selaku masyarakat pesisir pantai kota Surabaya. Dan kami merasa dicurangi oleh mereka (PT Granting). Saat ini mereka bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan Perikanan Jawa Timur, dll.., sedang melakukan survey terkait PSN ini," ungkap Heroe kepada selalu.id disela-sela aksi demo ditengah laut, Rabu (30/10/2024).

Diketahui, PT Granting Jaya ini lakukan pembelokan fakta atas kajian ilmiah yang pernah dilakukan oleh Institut Teknik Sepuluh November (ITS). Berdasarkan hal itulah, lanjut Heroe mengatakan, PT Granting memanfaatkan dengan melakukan pembelokan fakta.

Fakta kajian tersebut, berisikan adanya penurunan indeks ekonomi masyarakat pesisir kota Surabaya sebesar 14 persen. Namun, fakta penurunan indeks ekonomi ini tidak dicantumkan oleh pihak PT Granting Jaya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga hal inilah yang menjadikan polemik reklamasi tersebut semakin ricuh.

"Mereka (PT Granting) memanfaatkan kajian ilmiah dari ITS, namun kenapa soal penurunan indeks ekonomi masyarakat pesisir sebesar 14 persen tidak dicantumkan saat audiensi dengan pemerintah pusat?" tegasnya.

Seperti diketahui, para masyarakat pesisir pada hari ini, Rabu (30/10/2024) melakukan aksi unjuk rasa. Momen ini digunakan oleh masyarakat pesisir kota Surabaya karena diduga pihak PT Granting Jaya sedang melakukan pertemuan tertutup dan lanjut melakukan survey lokasi yang rencananya akan dibangun pulau-pulau reklamasi bersama KKP, Kemenhan dan DKP Jatim.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

Editor : Ading
Berita Terbaru

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.

Dugaan Penganiayaan di Super House Surabaya: 3 Orang Diamankan, Polisi Dalami Kelalaian Pengelola

Insiden tersebut menyebabkan korban menderita luka fisik dan trauma berat hingga kini masih menjalani perawatan medis.

Kaji Ipuk Buka-bukaan Nilai Banpol PDIP Surabaya: Tembus Rp6 Miliar, Wajib Ditanggungjawabkan

Dana tersebut dipastikan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus utama pada kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi.