Kamis, 25 Jun 2026 01:27 WIB

Masyarakat Pesisir Desak ITS Ikut Tolak Reklamasi Surabaya

Proyek reklamasi SWL
Proyek reklamasi SWL

selalu.id - Forum Masyarakat Madani Maritim (FMMM), beserta kelompok nelayan dari pesisir timur Kota Surabaya beserta tokoh Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) melakukan pertemuan tertutup membahas pembangunan empat pulau Surabaya Waterfront Land (SWL).

Adapun peserta yang hadir dalam pertemuan tertutup tersebut, yakni Wakil Rektor ITS Agus Muhammad Hatta, ST., MSi., PhD didampingi Tri Joko Wahyu Adi. ST., MT., PhD. selaku Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) ITS, Dr. Dra. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc., di Laboratorium Statistika Sosial dan Kependudukan, DR. Dra. Dian Sapta Rini, M.Sc. Wakil Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan, Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc. Kepala Laboratorium Pengembangan & Perancangan Perkotaan di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota dan Prof. Erma Suryani S.T., M.T., Ph.D. , sebagai peneliti di Bidang Industrial Manajemen.

Baca Juga: Libatkan LKPP dan ITS, Surabaya Konsolidasikan Pengadaan Semen untuk Proyek 2026

Sementara, Koordinator FMMM Heroe Budiarto mengatakan, dalam pertemuan tertutup tersebut disampaikan bahwa PT Granting Jaya pernah ke ITS melakukan kajian Ekonomi dan Sosial Masyarakat, untuk digunakan sebagai kelengkapan ijin.

"Dalam kajian dan penelitian ITS, adanya reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL), perekonomian di wilayah tersebut menurun 14 persen," kata Heroe Budiarto mengutip pernyataan dari pihak ITS, Agnes Tuti Rumiati, Sabtu (12/10/2024).

Baca Juga: Menteri Amran Apresiasi Inovasi Alumni ITS, Siap Terapkan di Pertanian

Dikatakannya, dalam Pengembangan Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) dengan luasan kurang lebih 1.084.57 hektar, rencana mencakup Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Bulak, Kecamatan Rungkut tersebut digarap oleh PT Granting Jaya.

Heroe Budiarto juga menyebut, bahwa ITS dalam pertemuan tersebut cenderung tidak mendukung reklamasi Surabaya Waterfront Land. Alasannya, proyek tersebut ambisius tidak senafas dengan RT/RW Provinsi Jawa Timur. "Jadi ITS menilai proyek Surabaya Waterfront Land terlalu dini untuk ditetapkan sebagai Proyek Strategi Nasional. Banyak penilaian negatif sehingga kajian tidak layak," tuturnya.

Baca Juga: Aktivis 98 Tolak Wacana Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ke Soeharto

Oleh karena itu, FMMM akhirnya menyatakan sikap meminta agar institusi kampus ITS menolak secara tegas terkait adanya mega proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land. "Kami dan rekan-rekan menuntut ITS mundur dari keterlibatannya dalam proyek pembangunan Surabaya Waterfront Land," imbuhnya.

Permintaan tegas tersebut juga memiliki dasar yang kuat. Karena menurut Heroe Budiarto, framing ITS sebagai institusi pendidikan yang bersejarah telah membackup PT Granting Jaya sangat kental. "Isu ITS di framing memback-up proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land kental. Seolah-olah ITS ikut mengesahkan PT Granting Jaya mengerjakan reklamasi sudah sesuai kajian ilmiah," pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Imbas BBM Kosong di Kawasan Perak Surabaya, Antrean Kendaraan Bikin Macet

Pantauan di lokasi menunjukkan antrean didominasi truk-truk besar yang menunggu pengisian BBM jenis solar. Begitu juga sepeda motor yang antre pertalite.

Heboh, Mobil Berisi Mayat Wanita Ditemukan di Parkiran Bandara Juanda

Saat ini, kepolisian tengah melakukan serangkaian penyelidikan lebih lanjut untuk mencari tahu penyebab pasti kematian korban.

Perkuat Kesiapsiagaan Darurat, TPK Bumiharjo Gelar Pelatihan dan Simulasi P3K

Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan budaya keselamatan kerja serta kemampuan respons awal terhadap insiden di lingkungan pelabuhan.

Ini Dia Tampang Pelaku Pembacokan Pelajar SMA hingga Tewas saat HUT Persebaya

Sebelum konvoi hingga membacok korban hingga tewas, pelaku dan kelompoknya lebih dulu menggelar pesta miras di kawasan Tambaksari Surabaya.

Kasus HIV/AIDS Merata di Sidoarjo, Wilayah Porong dan Krian Tertinggi

Melalui rapat koordinasi tersebut, Komisi D DPRD Sidoarjo meminta Dinas Kesehatan mempercepat pelaksanaan rencana aksi penanggulangan HIV/AIDS. 

Bea Cukai Juanda Sidoarjo Musnahkan 9 Juta Rokok Ilegal Senilai Rp13,05 M

Meski jutaan batang rokok ilegal telah dimusnahkan, upaya penindakan belum berhenti. Bea Cukai akan terus kembangkan ke jaringan lainnya.