Senin, 02 Nov 2026 15:29 WIB

Laporan Korupsi Surabaya Tertinggi, DPRD: Bisa jadi Bom Waktu

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 24 Jun 2024 20:49 WIB

Selalu.id- Wakil Ketua DPRD Surabaya A Hermas Thony meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk serius menangani pengaduan ratusan dugaan korupsi di Surabaya.

Diketahui Data laporan pengaduan (Lapdu) dugaan korupsi untuk Kota Surabaya yang di beber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020-2024 meraih tingkat terbanyak sebanyak 343 laporan dan aduan (Lapdu) masyatakat. 

Baca Juga: Antisipasi Harga BBM Naik, DPRD Sebut Pemkot Surabaya Harus Hitung Ulang Anggaran BTT

AH Thony menilai data yang dipamerkan itu akan menjadi bumerang bagi lembaga antirasuah. Menurutnya, Lapdu tersebut tidak di tindaklanjuti, maka di khawatirkan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap KPK.

"Ya aduan sebanyak itu kalau tidak di tindaklanjuti itu, menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat ke KPK menurun," ucapnya, Senin(24/6/2024). 

Legislator politikus Gerindra itu menilai pengaduan terbanyak korupsi di Surbaya itu sangat wajar. Mengingat sekarang ini tingkat kepercayaan terhadap KPK dalam memberantas maling uang negara, sangat tinggi di banding institusi lainnya.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Targetkan 5 Rumah Pompa Baru Beroperasi Desember

Kata dia, hal tersebut tak segera di realisasikan oleh KPK maka akan beredar bila lembaga antirasuah itu bisa 'masuk angin' terutama soal masifnya penanganan korupsi di kota pahlawan.

"Karena apa, ada dugaan macam-macam nanti. Buat KPK yang tidak aware dengan aduan masyarakat atau KPK yang memang tidak mau nindaklanjuti persoalan-persoalan di Surabaya," jelasnya.

Selain itu, anggapan masyarakat kata Thony akan menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak serius untuk melakukan pencegahan korupsi sedini mungkin dari tingkat jajaran paling bawah.

Baca Juga: Aturan Operasional Pasar Tanjungsari Surabaya Dikeluhkan: Pedagang Tugi, Buah Cepat Busuk

Dikhawatirkan Lapdu tersebut akan menjadi bom waktu yang akan meledak di era-era kepemimpinan mendatang. Makanya, ia mendorong keseriusan KPK untuk menuntaskan data Lapdu tersebut.

"Nanti di kira Surabaya itu gak bisa?. Kalau gak segera di selesaikan nanti numpuk dan jadi bom waktu. Jangan-jangan begitu muncul nanti ada rentetan kasus yang meledak di Surabaya. Bahaya untuk Surabaya. Nah itu akan mengganggu stabilitas," pungkasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Bupati Sidoarjo Berangkatkan Atlet Popda dan Peparpeda, Bonus hingga Beasiswa Disiapkan

Subandi menyebut mereka sebagai putra-putri terbaik daerah yang sudah ditempa latihan panjang.

Polda Jatim Siapkan Pengawalan Distribusi BBM dan Elpiji Antisipasi Kecurangan

Polisi juga menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum dalam rantai penyimpangan distribusi bbm dan elpiji bersubsidi.

Pelindo Daya Sejahtera Perkuat Struktur Korporasi Lewat Konsolidasi Usaha

PDS direncanakan menggabungkan diri ke dalam PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI).

Polda Jatim Bongkar 22 Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Bersubsidi

Ini respons langsung terhadap keresahan masyarakat akibat kelangkaan bahan bakar bersubsidi yang belakangan sempat memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.

7 Polisi Dimutasi usai Gerebek 3 Kader Gerindra Pesta Sabu, Polrestabes Surabaya: Pembinaan Karier

Surat telegram itu ditandatangani Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.

Gus Fawait Masuk Radar Pilgub Jatim 2029, LSN Perkuat Jaringan Daerah

Aspirasi itu muncul saat pengurus LSN berinteraksi langsung dengan masyarakat di lapangan.