Rabu, 22 Jul 2026 12:32 WIB

Laporan Korupsi Surabaya Tertinggi, DPRD: Bisa jadi Bom Waktu

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 24 Jun 2024 20:49 WIB

Selalu.id- Wakil Ketua DPRD Surabaya A Hermas Thony meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk serius menangani pengaduan ratusan dugaan korupsi di Surabaya.

Diketahui Data laporan pengaduan (Lapdu) dugaan korupsi untuk Kota Surabaya yang di beber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020-2024 meraih tingkat terbanyak sebanyak 343 laporan dan aduan (Lapdu) masyatakat. 

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

AH Thony menilai data yang dipamerkan itu akan menjadi bumerang bagi lembaga antirasuah. Menurutnya, Lapdu tersebut tidak di tindaklanjuti, maka di khawatirkan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap KPK.

"Ya aduan sebanyak itu kalau tidak di tindaklanjuti itu, menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat ke KPK menurun," ucapnya, Senin(24/6/2024). 

Legislator politikus Gerindra itu menilai pengaduan terbanyak korupsi di Surbaya itu sangat wajar. Mengingat sekarang ini tingkat kepercayaan terhadap KPK dalam memberantas maling uang negara, sangat tinggi di banding institusi lainnya.

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Kata dia, hal tersebut tak segera di realisasikan oleh KPK maka akan beredar bila lembaga antirasuah itu bisa 'masuk angin' terutama soal masifnya penanganan korupsi di kota pahlawan.

"Karena apa, ada dugaan macam-macam nanti. Buat KPK yang tidak aware dengan aduan masyarakat atau KPK yang memang tidak mau nindaklanjuti persoalan-persoalan di Surabaya," jelasnya.

Selain itu, anggapan masyarakat kata Thony akan menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak serius untuk melakukan pencegahan korupsi sedini mungkin dari tingkat jajaran paling bawah.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

Dikhawatirkan Lapdu tersebut akan menjadi bom waktu yang akan meledak di era-era kepemimpinan mendatang. Makanya, ia mendorong keseriusan KPK untuk menuntaskan data Lapdu tersebut.

"Nanti di kira Surabaya itu gak bisa?. Kalau gak segera di selesaikan nanti numpuk dan jadi bom waktu. Jangan-jangan begitu muncul nanti ada rentetan kasus yang meledak di Surabaya. Bahaya untuk Surabaya. Nah itu akan mengganggu stabilitas," pungkasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.