Arif Fathoni: Perikanan Surabaya Siap Sokong Ketahanan Pangan Presiden Prabowo
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 04 Feb 2026 10:59 WIB
selalu.id - Arahan Presiden RI Prabowo Subianto soal penguatan ketahanan pangan nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 mulai diterjemahkan di level daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni menilai Surabaya memiliki peran strategis, terutama sebagai penopang kebutuhan protein nasional melalui sektor perikanan tambak.
Fathoni mengatakan, dalam forum Rakornas di Sentul, Bogor, Presiden menyoroti situasi geopolitik global yang tidak menentu dan pentingnya kemandirian bangsa di sektor-sektor strategis, salah satunya pangan.
“Salah satu fondasi utama yang ditekankan Presiden adalah ketahanan pangan. Indonesia harus membangun kekuatan sendiri,” tegas politisi yang akrab disapa Mas Toni itu, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, Surabaya memang bukan lumbung padi, tetapi memiliki potensi besar di sektor perikanan, khususnya di kawasan timur Surabaya yang selama ini menjadi sentra tambak.
“Surabaya mungkin tidak berkontribusi pada beras, tapi bisa mengambil peran penting dalam penyediaan protein hewani seperti udang dan bandeng. Apalagi program makan bergizi gratis pasti menyerap kebutuhan protein sangat besar,” jelasnya.
Fathoni menilai, potensi tersebut belum optimal karena berbagai persoalan klasik yang dihadapi petani tambak. Salah satunya adalah kualitas air tambak yang tercemar limbah dari hulu sungai.
“Petani tambak mengeluhkan kualitas air yang tercemar. Ini tidak bisa ditangani parsial, harus dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Selain itu, akses jalan menuju kawasan tambak juga dinilai masih minim, menyulitkan distribusi hasil panen. Kondisi ini membuat petani kerap bergantung pada tengkulak.
Karena itu, ia mendorong pemerintah hadir lewat pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pascapanen.
Baca Juga: Expo Campus 2026 Surabaya: Ajak Siswa Jelajahi Minat dan Masa Depan Pendidikan
“Akses jalan ke tambak harus dibangun. Lalu perlu cold storage supaya saat panen petani tidak bingung menyimpan hasilnya dan tidak dipaksa menjual murah,” bener Fathoni.
Tak hanya sektor pangan, Fathoni juga menyinggung arah kebijakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang akan bertransformasi menjadi BUMD.
Ia menegaskan BUMD harus berfungsi sebagai agen pembangunan, bukan sekadar pencetak dividen.
“BUMD itu agen pembangunan. Harus ada subsidi silang. Membangun rumah untuk masyarakat menengah ke atas, keuntungannya dipakai membantu masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya.
Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan mandat negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga, termasuk hunian layak melalui percepatan pembangunan rumah susun dan proyek hunian aman bencana.
Baca Juga: Perda Baru Buka Jalan Investasi Lewat Pemanfaatan Aset Pemkot Surabaya
Surabaya Disiapkan Jadi Percontohan Zero Waste
Fathoni juga mengaitkan peran Surabaya dalam agenda zero waste dan kemandirian energi yang menjadi prioritas nasional. Ia menyebut Surabaya punya modal kuat karena telah memiliki fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
“Dengan posisi Wali Kota Surabaya sebagai Ketua Umum APEKSI, saya yakin pengalaman Surabaya dalam pengelolaan sampah akan terus dibagikan ke daerah lain,” jelasnya.
Fathoni meyakini Surabaya berpeluang menjadi pilot project nasional dalam percepatan program zero waste.
“Kalau itu bisa ditularkan, maka program zero waste yang dicanangkan Presiden bisa melompat lebih cepat,” tandasnya.
Editor : Zein Muhammad
