Senin, 02 Feb 2026 22:17 WIB

Mutasi 20 Pejabat Penting di Pemkot Surabaya, Eri Cahyadi: Harus Merasakan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 20 Des 2021 22:19 WIB
Proses pelantikan di Balai Kota Surabaya
Proses pelantikan di Balai Kota Surabaya

Surabaya (selalu.id)- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melantik pejabat baru serta rotasi jabatan terkait perubahan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Pelantikan dilakukan di Balai Kota Surabaya, Senin (20/12/2021).

Dalam siaran pers Humas yang diterima selalu.id, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa mutasi ini adalah hal yang biasa, maka pejabat di Pemkot Surabaya selama 2 tahun ini maksimal 3 tahun berputar.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

"Harus merasakan OPD yang ada di Pemkot Surabaya, karena ketika sudah merasakan mereka akan saling melingkapi," kata Eri, Senin (20/12/2021).

Eri menjelaskan ketika pejabat berpindah dari satu OPD ke OPD lainnya, Kepala dinas tersebut tetap berkomunikasi. Sehingga dirinya butuh staf ahli Wali Kota.

"Saya tadi sampaikan wali kota tidak bisa pernah sendiri, wali kota butuh pendamping yaitu staf ahli Wali Kota. Mereka itu orang hebat-hebat,"jelasnya.

Yang paling penting dengam mutasi ini, kata dia, adalah pelayanan lebih cepat lagi dan mengena sasaran sampai ke bawah.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

"Lek nang Suroboyo pindah nang ndi ae yo (pindah kemana aja ya) wajar dan jangan bepikiran kalau pindah OPD itu punya salah. Pikiran itu yang ingin saya buang," ungkapnya.

Selain itu, Eri menyampaikan, bahwa para pejabat baru itu akan berjuang memikirkan output dan outcamenya kegiatan bermanfaat untuk masyarakat.

Ditanya pemilihan pejabat baru itu apakah sesuai asesmen. Eri menyampaikan, bahwa pihaknya melakukan beberapa asesmen dengan Provinsi untuk pemetaan

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

"Asesmen penilaian indikator ada 9 yang dinilai. Yakni, penilaian indikator itu ada integritas, solutif, inovatif, dia bisa kerjasama, loyalitas, punya kenegaraan. Hasilnya ada pansel, setelah itu ada metode 360 yang berasal dari bawah, sejajar dan atasan,"terangnya

"Nah disinilah akan jadi satu bagian. Setelah tahapan ini dikuatkan, maka akan dilakukan mutasi. Mutasi iku (itu) biasa," imbuhnya.

Sebagai informasi, beberapa pejabat dimutasi itu diantaranya Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati dimutasi mengisi jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian Kepala BPB dan Linmas Irvan Widyanto dipindah menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, lalu Febria Rachmanita Kepala Dinas Kesehatan dipindah ke Asisten Administrasi Umum, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhsan menjadi Inspektur Pemkot Surabaya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.