Eri Cahyadi Bersaing dengan Driver Ojol Rebut Rekom PKB di Pilwali Surabaya
- Penulis : Ade Resty
- | Minggu, 05 Mei 2024 17:37 WIB
selalu.id - Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf menyebut sudah sebanyak enam orang telah melakukan pendaftaran bakal calon Wali Kota Surabaya ke PKB secara online maupun langsung datang ke kantor DPC.
Musyafak Rouf mengatakan, ada intruksi dari DPP PKB agar seluuruh DPC membentuk desk Pilkada 2024. Setelah terbentuk, pendaftaran diprioritaskan untuk internal terlebih dahulu.
Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal
"Yang ada itu langsung daftar melalui link (online) ke Jakarta, salah satunya mantan Ketua PKB lama Pak Wahyuddin. Tapi tidak daftar di sini (langsung ke kantor DPC)," kata Musyafak, usai menerima pendaftaran Eri-Armuji, di kantpr DPC PKB Surabaya, Minggu (5/5/2024).
Keenam pendaftar itu termasuk calon petahana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Kemudian, diantaranya juga ada mantan Ketua DPC PKB Surabaya hingga orang yang berprofesi sebagai driver ojek online.
"Surabaya itu ada enam orang (mendaftar), satu mengundurkan diri. Jadi lima orang. Pak Wahyudin, Pak Eri, Armuji, Abraham profesinya Gojek, Rizki," jelasnya.
Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang
Ia mengatakan, untuk Achmad Wahyuddin mendaftar secara online melalui link DPP PKB yang terhubung dengan DPC PKB Surabaya. Namun belum ada komunikasi apakah akan datang ke DPC untuk mendaftar secara langsung.
"Wahyuddin belum konfirm datang (ke DPC). Terakhir pendaftaran sampai 22 Mei 2024," ujarnya.
Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin
Hingga hari ini, hanya Eri Cahyadi dan Armuji yang mengembalikan formulir bacawali ke kantor DPC PKB Surabaya. Nantinya akan dibuatkan surat rekomendasi dan dikirim ke DPP PKB.
"Ketika ndak ada yang lanjut ke sini, berarti cuma satu pasangan ini (Eri-Armuji). Setelah itu kami kirim ke DPP yang menentukan siapa yang direkom. Apakah diterima atau tidak, itu DPP, kami hanya memberi pertimbangan berdasarkan yang ditemui oleh desk pilkada," pungkasnya.
Editor : Arif Ardianto
