Jumat, 05 Jun 2026 04:20 WIB

Truk Bantuan Tak Bisa Menyeberang, Logistik Warga Bawean Terhambat

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 28 Mar 2024 18:57 WIB
Foto: Truk logistik warga Bawean
Foto: Truk logistik warga Bawean

selalu.idTruk muatan bantuan logistik dan material masih antre dan terparkir di Pelabuhan Paciran Lamongan, Rabu (27/3/2024). Sejumlah truk yang masih antre untuk dimuat Kapal KMP Gili Iyang.

Salah satu tokoh masyarakat Rozali Ahmad mengatakan truk tersebut tidak bisa masuk kapal lantaran kapasitas kapal hanya bisa 25 kendaraan roda empat. Dengan demikian kendaraan yang bawa muatan bantuan logistik, masih belum termuat ke kapal Gili Iyang.

Kata dia, truk perlu adanya tambahan kuota trip Gili Iyang dari Lamongan agar logistik bantuan bisa masuk ke Bawean lebih cepat. Mengingat beberapa truk antre sudah tiga hari terparkir di Pelabuhan Paciran, belum bisa masuk ke Kapal KMP Gili Iyang.

“Atau bisa minta kapal tambahan ke TNI sebagai alternatif bantuan kemanusiaan korban gempa di Bawean,” kata  pria yang aktif di Organisasi Ormas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Ia menjelaskan bahwa jadwal KMP Gili Iyang, rute Gresik bisa dirolling atau dialihkan ke Pelabuhan Paciran tujuan Bawean.

“Ini sangat perlu agar bantuan logistik bisa maksimal tersalurkan ke masyarakat korban terdampak bencana gempa di Pulau Bawean,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukardi membenarkan tentang banyaknya truk, yang masih antre masuk kapal KMP Gili Iyang dari Pelabuhan Paciran ke Pelabuhan Penyeberangan Pulau Bawean.

“Beberapa truk itu, juga ada yang dari Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) Gresik, yang membawa material dan sanitasi untuk keperluan tenda pengungsian warga,” ungkapnya.

Pihaknya pun tidak menampik tentang alternatif bantuan logistik. Dengan menggunakan kapal milik TNI, yang rencananya akan diberangkatkan Jum'at (29/3/2024) pukul 09.00 WIB dari Pelabuhan Perak Surabaya.

“Barangkali ada bantuan logistik, kami arahkan untuk kesana. Tapi disana tidak bisa muat truk, artinya muatan dibongkar di kapal,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kadishub Gresik Khusaini menjelaskan, bahwa untuk penambahan trip pihaknya tidak punya kewenangan atas hal tersebut. Namun, sejauh ini, Dishub Gresik sudah mengajukan tambahan dengan berkoordinasi dengan pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), instansi dibawa Dirjen Perhubungan Darat, yang menangani keberangkatan kapal KMP Gili Iyang dari Paciran.

“Kami sudah berkirim surat ke BPTD, tapi rute itu sudah ditentukan. Itu kewenangan ASDP untuk perubahan rute maupun tambahan trip kapal. Apalagi itu juga wilayah Lamongan,” bebernya.

Baca Juga: Gempa Pacitan Terasa hingga Mojokerto, Warga Panik

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.