Selasa, 17 Nov 2026 05:26 WIB

Tidak Ada Aturan Batasan Masa Jabatan Anggota DPR, Mahasiswa Untag Surabaya Sarankan Amandemen UUD NRI 1945

  • Penulis : Ading
  • | Sabtu, 24 Feb 2024 08:39 WIB
Foto: Mahasiswa Program Studi (Prodi) Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Baharuddin Riqiey
Foto: Mahasiswa Program Studi (Prodi) Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Baharuddin Riqiey

selalu.id - Menanggapi kekosongan norma yang ada pada pemerintahan, khususnya terkait masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mahasiswa Program Studi (Prodi) Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Baharuddin Riqiey, sarankan amandemen UUD NRI 1945.

Saran tersebut tersusun dalam penelitian skripsinya yang judul ‘Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Konstitusionalisme’. Penelitian ini dibimbing oleh Dosen Fakultas Hukum, Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. (23/2)
Pada penelitiannya, Bahar menjelaskan bahwa ia menyusunnya menggunakan perspektif berbeda dari penelitian yang lain, yakni melalui konsep konstitusionalisme.

“Melalui penelitian ini, saya ingin memberikan perspektif yang berbeda mengenai pembatasan kekuasaan khususnya melalui konsep konstitusionalisme,” jelasnya.
Selain itu, mahasiswa tersebut menjelaskan tujuannya melakukan penelitian ini untuk mencari kesesuaian terkait aturan pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

“Tujuan saya melakukan penelitian ini yakni untuk mengetahui kesesuaian terkait dengan ketiadaan pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan prinsip konstitusionalisme dan menjelaskan urgensi diaturnya mengenai pembatasan masa jabatan anggota DPR dalam perspektif konstitusionalisme,” terang mahasiswa asal Kota Sidoarjo.
Tidak hanya itu, Bahar juga memaparkan tanggapannya terkait dampak negatif yang terjadi jika anggota DPR tidak memiliki pembatasan masa jabatan.

“Menurut saya, para legislator yang tidak terbatas dalam masa jabatannya mungkin cenderung menjadi lebih korup atau kurang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan konstituen mereka. Selain itu, dampak negatif lainnya yaitu ketiadaan batasan masa jabatan dapat menghalangi kemunculan pemimpin muda dan ide-ide segar dalam politik,” ungkap mahasiswa yang akan diwisuda tanggal 2 Maret mendatang.
Melalui hasil temuannya, Bahar mengemukakan saran agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD NRI.

“MPR sebagai pemegang kewenangan dalam penetapan dan perubahan UUD NRI Tahun 1945 harus segera melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan memasukkan ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan anggota DPR. Sehingga masa jabatan anggota DPR juga dapat dibatasi dengan menggunakan periodesasi seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden,” pungkas alumni Madrasah Aliyah Negeri Surabaya.

Baca Juga: Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Editor : Ading
Berita Terbaru

Korupsi Rp10 Miliar, Mantan Dirut KBS Langsung Ditahan

Tersangka berinisial CA yang merupakan mantan Direktur Utama KBS kini resmi ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.

PB IPSI Geber 3 Agenda Strategis, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade

Dalam momen ini, Bambang Haryo Soekartono dilantik sebagai Ketua IPSI Jatimz yang diharapkan mampu memperkuat organisasi dan meningkatkan prestasi pencak silat.

Polresta Sidoarjo Ungkap 4 Kasus Menonjol, Dari Penipuan hingga BBM Ilegal

​Dalam pengungkapan ini, total sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang pelaku kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Mojokerto Genjot Digitalisasi Pajak Lewat Jatim Tax

Pemkab Mojokerto berharap administrasi perpajakan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu menutup celah kebocoran PAD.

Mandor Perhutani Tewas Misterius di RPH Gawok Nganjuk, Ini Identitasnya

Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut

Kota Mojokerto jadi Pemkot Terbaik di Jatim dalam Penanganan Stunting 2026

Berdasarkan data EPPBGM per akhir Oktober 2026, prevalensi stunting di Kota Mojokerto tercatat 0,78% atau setara 44 balita stunting, jadi terendah di Jatim.