Kamis, 03 Sep 2026 11:40 WIB

Bersama BPIP, UNTAG Surabaya Perkuat Kurikulum Pancasila

Salah satu perwakilan Dia Puspitasari
Salah satu perwakilan Dia Puspitasari

selalu.id - Menjawab tantangan dinamika zaman yang kerap mengaburkan nilai tradisional, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya melakukan langkah strategis dengan berpartisipasi aktif dalam penyusunan pedoman pembelajaran Pendidikan Pancasila jenjang perguruan tinggi bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 

Baca Juga: Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Kegiatan lokakarya "Akseptasi Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila Jenjang Perguruan Tinggi" yang telah digelar pada Sabtu (18/10/2025) lalu, di Auditorium A Lantai 3 Kampus Widya Mandala Surabaya, kini mulai diwujudkan dalam langkah konkret penguatan kurikulum kampus.
 
Rektor UNTAG Surabaya, Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA, melalui Surat Tugas Nomor 2653/K/Um/X/2025, telah mengutus empat akademisi unggulan untuk mewakili kampus dalam kegiatan tersebut. Para perwakilan yang memiliki keahlian di bidang sosial, politik, dan administrasi publik adalah Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom; Dia Puspitasari, S.Sosio., M.Si, M.I.Kom; Rizkya Dwijayanti, S.IP., M.IP; dan Hasan Ismail, S.AP., M.AP.
 
"Dalam era di mana disinformasi dan polarisasi sering melanda ruang digital mahasiswa, pemahaman Pancasila di perguruan tinggi harus memiliki standar adaptif namun tetap kokoh pada esensi sejarahnya," ujar Dia Puspitasari kepada selalu.id, pada Rabu (14/1/2026) malam.
 
Kegiatan tersebut fokus pada sinkronisasi kurikulum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. "Jadi, Pendidikan Pancasila tidak lagi hanya disampaikan melalui metode ceramah satu arah, melainkan dirancang lebih interaktif dengan menyoroti implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan, etika bermedia sosial, dan sikap toleransi di lingkungan kampus multikultural," tambah Dia sembari menjelaskan.
 
Menurutnya, UNTAG Surabaya yang memiliki beragam fakultas mulai dari Hukum, Teknik, hingga Ilmu Budaya, pedoman yang disepakati bersama BPIP akan menjadi acuan bagi seluruh program studi agar nilai kebangsaan terintegrasi dalam setiap disiplin ilmu. Ia juga mengatakan, bahwa pemilihan lokasi di Kampus Widya Mandala juga menjadi simbol kolaborasi antar-perguruan tinggi Jawa Timur dalam menangani tanggung jawab kolektif penguatan ideologi negara.
 
Para delegasi telah menyampaikan hasil kegiatan kepada Rektor, yang nantinya akan menjadi dasar kebijakan internal dalam menyesuaikan kurikulum Pendidikan Pancasila. Tujuan utama adalah memastikan mahasiswa tidak hanya menghafal butir-butir Pancasila, tetapi mampu mempraktikkannya sebagai karakter bangsa yang unggul, inovatif, dan berintegritas di tengah arus globalisasi.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Beri Bantuan Pendidikan untuk 7.380 Siswa SMA/SMK/MA Sederajat

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.