Sabtu, 14 Nov 2026 04:35 WIB

Soal Sistem Pileg Tertutup, KPU Surabaya Tunggu Arahan Pusat

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 04 Jun 2023 16:32 WIB
Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno
Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno

selalu.id - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, muncul isu pemilihan akan menggunakan sistem proporsional atau pemilu tertutup.

Sistem pemilu tertutup itu yang dimana nantinya penentuan Calon Legislatif (Caleg) dipilih bukan melalui suara rakyat secara langsung atau personal. Namun, melainkan rakyat memilih melalui partai politik (Parpol).

Baca Juga: Persoalan Hunian di Surabaya: Rusunawa Disegel hingga Temuan Rumah Kos Lima Lantai Langgar Tata Bangunan

Isu sistem proporsional tertutup itu mencuat karena sejumlah pihak melayangkan pemilu tertutup ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan pada Pemilu 2024.

Menanggapi itu, KPU Surabaya enggan mengomentari hal tersebut.

"Terkait proporsional terbuka atau tertutup, kendati dinamika yang berkembang teman-teman media mengikuti ya sebagaimana pemberitaan yang ada, sekali lagi KPU Surabaya tidak dalamrangka mengomentari hal itu,"ungkap Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Surabaya Soeprayitno
kepada Selalu.id, Minggu (4/5/2023).

Nano, sapaan akrabnya menegaskan bahwa pihaknya hanya mengikuti prinsip KPU yang mana sebagai lembaga hirarki mengikuti pemerintah pusat.

Baca Juga: Disdukcapil Surabaya Hadirkan Layanan Jemput Bola untuk Warga Berkebutuhan Khusus Hingga Lansia

"Kita menunggu keputusan dari pusat apapun keputusannya kita siap melaksanakan,"tegasnya.

Disisi lain, Nano menyampaikan terkait pengumuman pencalegan atau Daftar Caleg Sementara nantinya setiap parpol memiliki kesempatan untuk mengganti nomot atau pindah dapil untuk Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dirinya.

Hal itu sesuai dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemiliham Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Baca Juga: Aset Pemkot Surabaya Dikomersialkan Oknum, Pedagang Korban Sewa Rp20 Juta Gigit Jari Pasca-Penertiban

Meski begitu, pergantian nomor atau pindah dapil harus dengan syarat persetujuan DPP masing-masing Parpol.

"Seperti halnya saat pengajuan bacaleg, kemarin yang disetujui oleh DPP, dalam hal ini dikuatkan keberadaan tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen (DPP masing-masing),"pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Update Terkini Proses Pencarian BSU Rp900 Ribu

Merujuk pada ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, subsidi upah ini diproyeksikan cair pada periode November hingga Desember 2026.

Limbah B3 Abu Aluminium Dibuang di Mojokerto

Keresahan warga datang setelah tumpukan limbah B3 tersebut terkena air hujan sehingga menimbulkan bau yang menyengat dan membuat sesak.

Manjakan Generasi Muda Surabaya, Indosat 5G Hadirkan Konektivitas Tanpa Hambatan di Konser Musik

Indosat berkomitmen untuk terus mendekatkan konektivitas berkualitas bagi berbagai aktivitas masyarakat, mulai streaming hingga akses aplikasi berbasis AI.

Bikin Gregetan, Oknum Satpol Surabaya Pelaku Pungli Ternyata juga Positif Sabu

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan sanksi pemecatan akan dijatuhkan kepada pegawai yang terbukti menggunakan sabu.

Keseruan Warga Nganjuk Berburu Ikan Wader di Sungai Saat Musim Kemarau

Tradisi ini juga menjadi hiburan tersendiri, mengingatkan pada masa kecil ketika menangkap ikan di sungai.

455 Atlet Jawa Timur Rebut Ribuan Nomor di Kejurprov MPI Sidoarjo

Berlangsung selama tiga hari, 13-15 November 2026, kejuaraan ini mempertandingkan 1.089 nomor perlombaan dari berbagai kategori usia.