Minggu, 27 Sep 2026 01:12 WIB

Soal Sistem Pileg Tertutup, KPU Surabaya Tunggu Arahan Pusat

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 04 Jun 2023 16:32 WIB
Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno
Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno

selalu.id - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, muncul isu pemilihan akan menggunakan sistem proporsional atau pemilu tertutup.

Sistem pemilu tertutup itu yang dimana nantinya penentuan Calon Legislatif (Caleg) dipilih bukan melalui suara rakyat secara langsung atau personal. Namun, melainkan rakyat memilih melalui partai politik (Parpol).

Baca Juga: Bentuk Karakter Penolong, Pemkot Surabaya Rencanakan PMR jadi Ekskul Wajib Pilihan SD-SMP

Isu sistem proporsional tertutup itu mencuat karena sejumlah pihak melayangkan pemilu tertutup ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan pada Pemilu 2024.

Menanggapi itu, KPU Surabaya enggan mengomentari hal tersebut.

"Terkait proporsional terbuka atau tertutup, kendati dinamika yang berkembang teman-teman media mengikuti ya sebagaimana pemberitaan yang ada, sekali lagi KPU Surabaya tidak dalamrangka mengomentari hal itu,"ungkap Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Surabaya Soeprayitno
kepada Selalu.id, Minggu (4/5/2023).

Nano, sapaan akrabnya menegaskan bahwa pihaknya hanya mengikuti prinsip KPU yang mana sebagai lembaga hirarki mengikuti pemerintah pusat.

Baca Juga: ASN Surabaya jangan Enak-anakan, Begini Pesan Tegas DPRD

"Kita menunggu keputusan dari pusat apapun keputusannya kita siap melaksanakan,"tegasnya.

Disisi lain, Nano menyampaikan terkait pengumuman pencalegan atau Daftar Caleg Sementara nantinya setiap parpol memiliki kesempatan untuk mengganti nomot atau pindah dapil untuk Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dirinya.

Hal itu sesuai dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemiliham Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Larang Sekolah Jual Seragam Mulai Tahun Depan, Ini Penjelasannya

Meski begitu, pergantian nomor atau pindah dapil harus dengan syarat persetujuan DPP masing-masing Parpol.

"Seperti halnya saat pengajuan bacaleg, kemarin yang disetujui oleh DPP, dalam hal ini dikuatkan keberadaan tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen (DPP masing-masing),"pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

IGIC 2026, Menag Nasaruddin: Imam untuk Duta Perdamaian Dunia

Kedekatan imam dengan masyarakat menjadikan pemimpin keagamaan memiliki posisi strategis untuk membangun dialog.

Bupati Sidoarjo Tekankan Sinergi Kades BPD, Perencanaan Pembangunan 2027 Harus Dimulai Sekarang

Ia juga mengingatkan BPD bukan lawan, melainkan mitra kerja kades.

Festival Gamelan Kahuripan 2026, Siswa Sidoarjo Jadi Garda Pelestarian Karawitan

Pada 2025 di lokasi yang sama ada 23 kelompok. Kini 2026 mencapai 33 kelompok dari pelajar dan masyarakat umum.

Motor Adu Depan Mobil di Mojokerto, Satpam Berangkat Kerja Tewas

Akibat kecelakaan tersebut, korban langsung meningga dunia di lokasi kejadian.

Respons Cepat Dugaan Luberan Air Limbah, SIERLakukan Pengecekan dan Pembersihan Saluran

Direktur Operasi PT SIER, Yohanes Deddy Setiawan, mengatakan setiap informasi yang berkaitan dengan lingkungan menjadi perhatian serius.

Kortastipidkor Polri Tetapkan Bupati Gowa jadi Tersangka Dugaan Korupsi Perizinan

Penyidik telah memeriksa sekitar 30 saksi dan empat ahli serta melakukan penggeledahan di empat lokasi.