Sabtu, 07 Feb 2026 22:48 WIB

DPRD Surabaya Usulkan Kurikulum Kebencanaan Masuk di Sekolah

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 18 Apr 2023 15:46 WIB
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah

Selalu.id - Komisi D DPRD Surabaya menyoroti penanggulangan dan penanganan bencana di Kota Pahlawan dikarenakan jumlah kedaruratan selama 2022 sebanyak 8.977 kejadian.

Hal itu berdasarkan data yang diterima Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya, selama 2022

Apalagi Komisi D DPRD  Surabaya juga tengah menggeber pembahasan (LKPJ) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Sehingga menyoroti soal penanganan bencana.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan dari ribuan jenis kejadian kedaruratan jumlah itu yang paling banyak adalah kecelakaan yang mencapai 4.846 kejadian dan darurat medis 3.099 kejadian.

Disusul kebakaran 303 kejadian, pohon tumbang 191 kejadian, dan penemuan jenazah 177 kejadian. Kemudian genangan 153 kejadian, rumah roboh 106 kejadian, orang tersesat 43 kejadian, masalah hewan 41 kejadian, orang meninggal mendadak 11 kejadian dan orang tenggelam tujuh kejadian.

Jika kejadian itu dipetakan dalam wilayah, yang paling sering ada kejadian kedaruratan adalah Surabaya Timur dengan 2.624 kejadian, Surabaya Selatan 2.609 kejadian, Surabaya Pusat 1.676 kejadian, Surabaya Barat 1.170 dan Surabaya Utara 898 kejadian.

Dengan banyaknya kejadian kedaruratan ini, Khusnul memberikan masukan sekaligus usulan dalam LKPJ Wali Kota Surabaya. Yakni masalah penanggulangan dan penanganan bencana dimasukkan dalam kurikulum pelajaran ditingkat satuan pendidikan.

Menurut Khusnul, memunculkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan bencana tidaklah mudah. Harus dilakukan sejak dini untuk menciptakan kesadaran itu.

"Untuk itu, pada 2023 ini kami mengusulkan agar kurikulum tentang penanggulangan dan penanganan bencana dimasukkan dalam satuan pendidikan. Tujuannya apa? Agar siswa sejak dini memahami hingga muncul kesadaran soal pencegahan dan penanganan bencana," ungkap Khusnul.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan ini mengatakan, masalah penanganan dan penanggulangan bencana agar masuk dalam kurikulum pendidikan sebelumnya juga pernah diusulkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun usulan Megawati itu masih belum ditindaklanjuti dengan serius.

"Jika melihat data dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Surabaya, jumlah kebencanaan di Surabaya cukup banyak. Sudah saatnya Pemkot Surabaya memasukkan kurikulum kebencanaan atau kejadian kedaruratan ini ke sekolah," tandasnya. (Ade/Adg)

Editor : Ading
Berita Terbaru

2026, PGN Perkuat Kompetensi SDM dan Soliditas Ekosistem Kerja 

Kepercayaan pekerja pada keberlanjutan perusahaan juga terlihat dari tingkat perputaran pekerja (turn over) kurang dari 3%.

Izin Belum Lengkap, Outlet HWG23 di Kota Mojokerto Ditutup

Perda Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 mengatur jarak minimal 400 meter dari sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum.

KBS Diproses Kejati, DPRD Surabaya Ingatkan Perawatan Satwa

"Jangan sampai satwa KBS kena dampak. Makanannya dan kesehatannya jangan sampai terlantar,” ujar Buleks.

KPK Ungkap Tren Emas Kini Jadi Alat Suap

Hal ini membuat KPK lebih menaruh perhatian terhadap emas terkait komoditas korupsi di samping uang tunai dan kripto.

Pembentukan DJENPES Dekati Final, Menag: Bukti Keseriusan Pemerintahan Prabowo!

Menurut Menag, pesantren saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks sehingga membutuhkan dukungan komprehensif. 

Dugaan Korupsi di KBS, Wali Kota Eri Minta Kejati Jatim Usut Tuntas

Eri mengungkapkan, dugaan persoalan pengelolaan keuangan di tubuh KBS tersebut sudah berlangsung lama, bahkan sejak sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota.