Kamis, 22 Okt 2026 05:58 WIB

Pemkot Surabaya Buka Posko Pengaduan THR tapi Tenaga Honorer Tidak Bisa Lapor, Ini Alasannya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 04 Apr 2023 16:37 WIB
Posko pengaduan THR Pemkot Surabaya
Posko pengaduan THR Pemkot Surabaya

selalu.id - Pemerintah Kota Surabaya membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) sejak Senin (3/4/2023). Namun, tenaga honorer tidak bisa mengadukan keluhannya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya Achmad Zaini, menegaskan tenaga honorer tidak bisa melaporkan posko pengaduan THR.

Baca Juga: DPRD Surabaya Siapkan Public Hearing dalam Tatib Baru, Cegah Protes Perda Susulan

"Endak, itu untuk perusahaan. Ndak bisa (tenaga honorer mengadu ke posko THR), hanya perusahaan," tegasnya, Selasa (4/4/2023).

Tercatat tahun 2022 lalu sebanyak 21 kasus pengaduan THR dilaporkan ke posko Pemkot Surabaya. 19 diantaranya terselesaikan dan 2 secara administrasi sudah habis masa kontrak kerjanya.

Baca Juga: Banyak Kabel Semrawut di Surabaya, DPRD Minta Pemkot Tertibkan dan Tegas Pada Provider

"Jadi dia tidak jadi bagian perusahaan. Misalnya Lebaran April, dia ternyata kontrak habis Februari, sehingga tidak lagi menjadi pegawai perusahaan," imbuhnya.

Zaini pun mengimbau para pekerja di Surabaya untuk melaporkan kepada posko THR atau melalui hotline jika tidak mendapatkan THR sampai batas waktu yang sudah ditentukan.

Baca Juga: 45 Ribu Reklame di Surabaya, Ratusan Masih Bandel dan Nunggak Pajak

Ia menambahkan bahwa pengaduan THR itu bisa dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

Diketahui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas sebelumnya menyampaikan, jika para pegawai honorer tidak akan mendapatkan THR tahun ini. Jika di pemerintah, yang mendapatkan THR hanya ASN dengan yang digaji oleh Pemda dan digaji APBN. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Antisipasi Kekeringan, Pemkab Mojokerto Salurkan 84 Tangki Air Bersih ke Trawas dan Ngoro

Langkah Pemkab Mojokerto ini diharapkan dapat meringankan beban warga selama musim kemarau dan memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi hingga musim hujan.

Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah, Bentengi Siswa dari Bullying dan Narkoba

Irjen Dekananto memastikan Polisi Jogo Sekolah tidak akan berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan memberi manfaat nyata bagi pendidikan di Jatim.

Sindikat Pengoplos LPG Subsidi Digulung Polres Pasuruan, 8 Orang Diamankan

Nilai penjualan ditaksir mencapai Rp300 juta dengan proyeksi keuntungan pihak B-P hingga Rp1 miliar, yang kini masih terus didalami penyidik.

Pemkab Sidoarjo Jemput Bola Layanan Usaha, Minta Perusahaan Rekrut 80% Pekerja Lokal

Pemkab Sidoarjo meminta dunia usaha memberikan prioritas kepada warga ber-KTP Sidoarjo dalam perekrutan tenaga kerja melalui layanan one desk stop service.

DPRD dan Pemprov Jatim Ancam Sanksi Sekolah Penahan Ijazah: Jangan Hambat Masa Depan Siswa!

Praktik tersebut dinilai sangat merugikan dan menghambat masa depan siswa untuk melanjutkan studi maupun melangkah ke dunia kerja.

Polda Jatim dan Stakeholder Targetkan Jawa Timur Bebas ODOL pada 2027

Polda Jatim juga menyoroti bahwa simpul utama praktik ODOL berakar pada komitmen bisnis antara pemilik barang (shipper) dan pengusaha angkutan (transporter).