Rabu, 22 Jul 2026 19:34 WIB

Marak Kekerasan Terhadap Anak, Komisi D DPRD Surabaya Berencana Panggil Dinas Terkait

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 09 Mar 2023 16:50 WIB
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah saat reses di wilayah Bulak
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah saat reses di wilayah Bulak

selalu.id - Komisi D DPRD Surabaya berencana memanggil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dan Dinas Pendidikan (Dispendik). Pemanggilan itu buntut dari sering terjadinya kasus kekerasan pada anak di Surabaya.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengaku, sangat menyayangkan sering terjadinya kekerasan pada anak dalam kurun waktu terakhir.

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD

Menurutnya, padahal Kota Surabaya saat ini tengah berupaya mendapatkan predikat Kota Layak Anak Dunia (KLAD).

Khusnul pun mencontohkan kasus kekerasan yakni pengeroyokan terhadap siswa kelas 9 SMPN 11 Surabaya pada Selasa (7/3/2023) kemarin.

Pengeroyokan itu membuat anak berinisial MDDS ini atau korban harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami patah tulang tangan sebelah kiri, setelah dikeroyok belasan pelajar SMP dan SMA.

Tak hanya itu, kekerasan anak juga terjadi pada sepekan sebelumnya, di Rumah Aman milik Pemkot Surabaya. Diduga pelakunya adalah petugas Linmas yang berjaga di rumah tersebut.

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

"Tentu saya sangat menyayangkan kejadian ini. Apalagi dalam sebulan terakhir ini banyak kasus kekerasan pada anak. Mulai dari pelecehan seksual hingga kekerasan yang berakibat sangat fatal. Bahkan kekerasan ada yang terjadi di lingkungan pendidikan," kata Khusnul, Kamis (9/3/2023).

Sebab itu, Komisi D DPRD Surabaya akan memanggil dan melakukan rapat koordinasi dengan DP3APPKB dan Dispendik Surabaya, terkait kekerasan pada anak yang akhir-akhir ini terjadi secara berturut-turut.

"Kita bersyukur karena masyarakat saat ini sudah berani angkat bicara mengenai apa yang terjadi. Jadi Pemkot Surabaya harus tanggap. Jangan sampai kejadian seperti ini terus terulang. Kondisi ini tentu mengganggu persiapan Surabaya untuk menjadi Kota Layak Anak Dunia," ungkap Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

Lebih lanjut Khusnul juga meminta untuk meningkatkan peran SAS (Sekolah Arek Suroboyo) yang telah dilaunching Wali Kota Surabaya pada November 2022 lalu.

SAS merupakan sekolah yang warganya memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan, melalui upaya menciptakan ekosistem lingkungan sekolah aman, rekreatif, edukatif, dan kegotong-royongan yang berbasis potensi keunggulan sekolah. Program pemkot ini sebagai upaya penguatan karakter siswa.

"Kita tidak ingin kekerasan pada anak ini terus terulang. Sampai kapan ini akan terus terjadi?. Makanya kami akan panggil DP3APPKB membahasnya bersama. Dimana letak permasalahannya dan dicarikan solusi," tandasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Tabrak Truk Parkir, Pasutri di Mojokerto Tewas 

Petugas Unit Gakkum saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa pasangan suami istri tersebut.

Ketika Wabup Sidoarjo Mimik Pakai Dana Pribadi Bangun Jembatan Kedungbanteng–Balongdowo

Setelah bertahun-tahun menunggu realisasi pembangunan, akses yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat tersebut kini memasuki tahap pemasangan box culvert.

Seorang Kakek di Mojokerto jadi Korban Gendam, Motor Supra Kesayangan Raib

Peristiwa itu terjadi di area Perumahan Flower Garden, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal. Korban saat itu tengah mencari rumput.

Resmikan Closed Barn di Pasuruan, Wamenko Pangan Dorong Pengembangan Sapi Perah Dataran Rendah

Inovasi tersebut diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dr WP Djatmiko soal OTT Bupati Lombok Barat: Biaya Politik Tinggi hingga Lemahnya Pengawas Internal

Sebaliknya, publik harus mendorong reformasi sistemik pada legal substance dan legal culture agar kasus-kasus korupsi serupa tidak terus berulang.

Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan, sekitar Rp7 miliar dari total kerugian negara diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.