Selasa, 03 Feb 2026 02:13 WIB

Marak Kekerasan Terhadap Anak, Komisi D DPRD Surabaya Berencana Panggil Dinas Terkait

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 09 Mar 2023 16:50 WIB
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah saat reses di wilayah Bulak
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah saat reses di wilayah Bulak

selalu.id - Komisi D DPRD Surabaya berencana memanggil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dan Dinas Pendidikan (Dispendik). Pemanggilan itu buntut dari sering terjadinya kasus kekerasan pada anak di Surabaya.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengaku, sangat menyayangkan sering terjadinya kekerasan pada anak dalam kurun waktu terakhir.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

Menurutnya, padahal Kota Surabaya saat ini tengah berupaya mendapatkan predikat Kota Layak Anak Dunia (KLAD).

Khusnul pun mencontohkan kasus kekerasan yakni pengeroyokan terhadap siswa kelas 9 SMPN 11 Surabaya pada Selasa (7/3/2023) kemarin.

Pengeroyokan itu membuat anak berinisial MDDS ini atau korban harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami patah tulang tangan sebelah kiri, setelah dikeroyok belasan pelajar SMP dan SMA.

Tak hanya itu, kekerasan anak juga terjadi pada sepekan sebelumnya, di Rumah Aman milik Pemkot Surabaya. Diduga pelakunya adalah petugas Linmas yang berjaga di rumah tersebut.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

"Tentu saya sangat menyayangkan kejadian ini. Apalagi dalam sebulan terakhir ini banyak kasus kekerasan pada anak. Mulai dari pelecehan seksual hingga kekerasan yang berakibat sangat fatal. Bahkan kekerasan ada yang terjadi di lingkungan pendidikan," kata Khusnul, Kamis (9/3/2023).

Sebab itu, Komisi D DPRD Surabaya akan memanggil dan melakukan rapat koordinasi dengan DP3APPKB dan Dispendik Surabaya, terkait kekerasan pada anak yang akhir-akhir ini terjadi secara berturut-turut.

"Kita bersyukur karena masyarakat saat ini sudah berani angkat bicara mengenai apa yang terjadi. Jadi Pemkot Surabaya harus tanggap. Jangan sampai kejadian seperti ini terus terulang. Kondisi ini tentu mengganggu persiapan Surabaya untuk menjadi Kota Layak Anak Dunia," ungkap Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

Lebih lanjut Khusnul juga meminta untuk meningkatkan peran SAS (Sekolah Arek Suroboyo) yang telah dilaunching Wali Kota Surabaya pada November 2022 lalu.

SAS merupakan sekolah yang warganya memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan, melalui upaya menciptakan ekosistem lingkungan sekolah aman, rekreatif, edukatif, dan kegotong-royongan yang berbasis potensi keunggulan sekolah. Program pemkot ini sebagai upaya penguatan karakter siswa.

"Kita tidak ingin kekerasan pada anak ini terus terulang. Sampai kapan ini akan terus terjadi?. Makanya kami akan panggil DP3APPKB membahasnya bersama. Dimana letak permasalahannya dan dicarikan solusi," tandasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.