Kamis, 12 Nov 2026 19:33 WIB

Marak Kekerasan Terhadap Anak, Komisi D DPRD Surabaya Berencana Panggil Dinas Terkait

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 09 Mar 2023 16:50 WIB
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah saat reses di wilayah Bulak
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah saat reses di wilayah Bulak

selalu.id - Komisi D DPRD Surabaya berencana memanggil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dan Dinas Pendidikan (Dispendik). Pemanggilan itu buntut dari sering terjadinya kasus kekerasan pada anak di Surabaya.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengaku, sangat menyayangkan sering terjadinya kekerasan pada anak dalam kurun waktu terakhir.

Baca Juga: Aset Pemkot Surabaya Dikomersialkan Oknum, Pedagang Korban Sewa Rp20 Juta Gigit Jari Pasca-Penertiban

Menurutnya, padahal Kota Surabaya saat ini tengah berupaya mendapatkan predikat Kota Layak Anak Dunia (KLAD).

Khusnul pun mencontohkan kasus kekerasan yakni pengeroyokan terhadap siswa kelas 9 SMPN 11 Surabaya pada Selasa (7/3/2023) kemarin.

Pengeroyokan itu membuat anak berinisial MDDS ini atau korban harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami patah tulang tangan sebelah kiri, setelah dikeroyok belasan pelajar SMP dan SMA.

Tak hanya itu, kekerasan anak juga terjadi pada sepekan sebelumnya, di Rumah Aman milik Pemkot Surabaya. Diduga pelakunya adalah petugas Linmas yang berjaga di rumah tersebut.

Baca Juga: Surabaya Perluas Pengolahan Sampah Organik, Ratusan Teba Dipasang di Berbagai Wilayah ​

"Tentu saya sangat menyayangkan kejadian ini. Apalagi dalam sebulan terakhir ini banyak kasus kekerasan pada anak. Mulai dari pelecehan seksual hingga kekerasan yang berakibat sangat fatal. Bahkan kekerasan ada yang terjadi di lingkungan pendidikan," kata Khusnul, Kamis (9/3/2023).

Sebab itu, Komisi D DPRD Surabaya akan memanggil dan melakukan rapat koordinasi dengan DP3APPKB dan Dispendik Surabaya, terkait kekerasan pada anak yang akhir-akhir ini terjadi secara berturut-turut.

"Kita bersyukur karena masyarakat saat ini sudah berani angkat bicara mengenai apa yang terjadi. Jadi Pemkot Surabaya harus tanggap. Jangan sampai kejadian seperti ini terus terulang. Kondisi ini tentu mengganggu persiapan Surabaya untuk menjadi Kota Layak Anak Dunia," ungkap Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.

Baca Juga: Pasar Murah Surabaya Hadir Lagi, Belanja Bumbu Dapur Cuma Rp5.000

Lebih lanjut Khusnul juga meminta untuk meningkatkan peran SAS (Sekolah Arek Suroboyo) yang telah dilaunching Wali Kota Surabaya pada November 2022 lalu.

SAS merupakan sekolah yang warganya memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan, melalui upaya menciptakan ekosistem lingkungan sekolah aman, rekreatif, edukatif, dan kegotong-royongan yang berbasis potensi keunggulan sekolah. Program pemkot ini sebagai upaya penguatan karakter siswa.

"Kita tidak ingin kekerasan pada anak ini terus terulang. Sampai kapan ini akan terus terjadi?. Makanya kami akan panggil DP3APPKB membahasnya bersama. Dimana letak permasalahannya dan dicarikan solusi," tandasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Pelindo Dukung Ekosistem Inovasi Nasional Lewat KSTI 2026 di ITS Surabaya

Pelindo menyatakan kesiapan untuk terus jadi mitra strategis perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam mengembangkan inovasi berbasis sains dan teknologi.

Luar Biasa, Atlet Disabilitas Sidoarjo Juara Umum PEPARPEDA III Jatim 2026

Kontingen Sidoarjo berhasil membawa pulang predikat juara umum setelah mengumpulkan 13 medali, terdiri atas tujuh emas dan enam perunggu.

Realisasi Pajak Sidoarjo Capai 84 Persen, Bupati Subandi Tekankan Peran Digitalisasi PAD

Kata Subandi kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Wapres Gibran Mundur, Didik Prasetiyono: Lanskap Politik Telah Berubah, Konstitusi Harus Tetap Jadi Pandu

Didik menilai dinamika yang dialami Gibran juga tidak dapat dilepaskan dari perjalanan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Disdukcapil Nganjuk Jemput Bola Adminduk ke Desa Kejar Aktivasi IKD Ditinjau Ketua DPRD

Layanan meliputi cetak KTP, KIA, KK, akta kelahiran, hingga akta kematian

Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Dicabut

Pencabutan dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung.