Senin, 02 Feb 2026 23:39 WIB

75 Ribu Rumah di Surabaya Bakal Dipasang Stiker Keluarga Miskin

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 29 Des 2022 15:54 WIB
stiker keluarga miskin
stiker keluarga miskin

selalu.id - Pemerintah Kota Surabaya mulai memasang stiker bertuliskan keluarga miskin bagi rumah penerima manfaat (KPM) serta bantuan sosial (Bansos). Pemasangan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2022.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan pemkot memasang stiker kepada 75.069 keluarga dengan total 219.427 jiwa.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

Eri menyampaikan, penentuan KPM ini berdasarkan keputusan bersama antara RT/RW dan lurah serta masyarakat di wilayah setempat sesuai 14 kriteria standar kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saya tidak ingin bahwa pemerintah menentukan sendiri (warga miskin). Tapi ditentukan oleh warga sekitar di dalam satu RT itu. Disitulah nanti kita akan memberikan stiker yang kita tempel pada rumah warga yang berhak menerima," kata Eri, Kamis (29/12/2022).

Menurutnya, penempelan stiker ini tentunya akan menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun dalam ketentuannya, penempelan stiker label rumah warga miskin ini telah diatur oleh peraturan dari pemerintah pusat.

"Sehingga kita tempel rumah itu dengan stiker keluarga miskin. Tapi saya sampaikan kepada pemilik rumah, ketika stiker keluarga miskin ini ditempelkan, maka bukan untuk merendahkan dan menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga miskin," ujarnya.

Ia memandang bahwa penempelan stiker ini menunjukan ketidaktahuan pemerintah karena masih ada warganya yang miskin.

Menurut Eri, seharusnya Pemkot Surabayalah yang seharusnya malu karena masih ada warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sebab, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

"Berarti kalau sampai ada rumah ditempelkan stiker, bukan kami merendahkan mereka sebagai keluarga miskin, tapi betapa terpejamnya mata Saya sebagai wali kota dan DPRD. Sehingga kami turun bersama menempel stiker itu," tegasnya.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Setelah rumah mereka ditempel stiker, Eri memastikan bahwa tugas Pemkot Surabaya dan DPRD adalah mengentaskan keluarga itu dari kemiskinan dalam satu tahun ke depan, dan menjadi koreksi bagi jajarannya di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Bukan berarti ada yang ngomong (bicara) penempelan stiker ini merendahkan orang miskin, tidak. Sebenarnya ketika stiker ditempelkan, maka itu melihat betapa masyarakatnya terbuka dengan pemerintahnya," jelasnya.

Nantinya tahun 2023, Pemkot Surabaya bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran Rp3 triliun untuk membuat program kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Melalui anggaran tersebut, pihaknya ingin mengangkat perekonomian UMKM yang berasal dari keluarga miskin.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

"Kita angkat agar tidak menjadi miskin dalam satu tahun ke depan. Sehingga orang Surabaya tidak njagakno (menggantungkan) bantuan saja. Tapi bagaimana dia bisa berusaha dan lepas dari kemiskinan," paparnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, Anna Fajriatin menerangkan, bahwa warga miskin diawal tahun ada 1.300.000 jiwa, kemudian sekarang turun menjadi 219.427 jiwa.

"Penurunan ini setelah diberikan intervensi dan dilakukan check in lagi dengan kriteria atau indikator terkait keluarga miskin," kata Anna.

Anna juga menjabarkan bahwa stiker yang ditempel di rumah warga miskin ini telah dilengkapi dengan barcode.

Melalui barcode tersebut, warga lain juga dapat melihat langsung data atau riwayat jenis intervensi apa saja yang sudah diberikan pemerintah kepada keluarga itu.

"Jadi kalau barcode stiker itu di-scan, bisa kelihatan riwayat intervensi yang sudah diberikan pemerintah kepada keluarga itu," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.