Rabu, 11 Nov 2026 21:31 WIB

Tak Ada Transparansi Dana Hibah Jatim, Anggota Fraksi KBN: Gubernur Gak Beres

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 18 Des 2022 18:42 WIB
Gedung DPRD Jatim. Foto: Istimewa
Gedung DPRD Jatim. Foto: Istimewa
Advertise - Hari Pahlawan 2026 Danantara Indonesia

selalu.id - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur atau Fraksi Keadilan Bintang Nurani (KBN) Mathur Musyari menyebut tidak adanya transparansi pengusulan dana hibah yang dikelola oleh pimpinan DPRD Jatim.

"Tanyakan ke Pemprov kenapa gak diumumkan dana hibah. Saya sudah sering berteriak itu di rapat Paripurna. Hanya saya bersuara. Sekarang kan terbukti gak ada transparan,"kata Mathur, saat dihubungi selalu.id, Minggu (18/12/2022).

Baca Juga: Kabar Gembira Warga Probolinggo, Gubernur Jatim Khofifah Gelontorkan Bantuan Rp19,6 M

Mathur menerangkan, seharusnya Pemprov Jatim mengumumkan semua data-data bagi penerima hibah se-Jawa Timur. Hal itu guna masyarakat bisa mengawasi dan mengontrol berapa secara rinci dana tersebut disalurkan.

"Mereka ( supaya) tahu Desa saya (masyarakat) dapat apa, bangun (infrastruktur) apa, nominalnya berapa. Ini kalau beri triliunan (Dana Hibah), berarti pemprov tidak mau transparan. Gubernurnya gak beres juga,"tegasnya.

Baca Juga: Terseret Korupsi Dana Hibah Koni Pasuruan, Kabag Hukum Pemkab Probolinggo Ditahan

Lebih lanjut Mathur menambahkan, beberapa anggota DPRD Jatim pun mengaku tidak mengetahui terkait pembagian dana hibah tersebut kepada Pimpinan. Tetapi, Ia menyebut pembatasan dana hibah untuk pokok pikiran (Pokir) anggota Dewan hanyalah 10 persen.

"Yang paling banyak pimpinan yang kita tahu (Dana Hibah) tapi sampai detik ini pun, kita tak tahu pimpinan itu sebenarnya berapa jatahnya," jelasnya.

Baca Juga: Nama Gubernur Khofifah Muncul di Sidang Korupsi ESDM Jatim, Saksi Ungkap Alurnya

Diketahui mencuatnya kasus ini lantaran Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK beberapa waktu lalu. Sahat dan tiga orang lainnya menjadi tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi dana hibah yakni RS staf ahli dari Sahat Tua Simanjuntak, AH Kepala Desa di Kecamatan Robatal, Sampang sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat. Lalu, IW alias Eeng Kordinator Lapangan Kelompok Masyarakat. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

Menurut Deni, penguatan fungsi pengawasan justru semakin mendesak untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, transparan dan akuntabel.

TACB Usulkan Lima Objek Sejarah di Nganjuk Jadi Cagar Budaya

Langkah strategis ini dinilai mendesak guna memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap bentangan jejak sejarah Nganjuk.

Wujudkan Birokrasi Bersih, Imigrasi Jatim Kenalkan Inovasi Digital RAPI KARIR

Inovasi berbasis digital ini dirancang untuk memperkuat pengawasan serta pemantauan kepatuhan internal pegawai melalui pendekatan data.

Fraksi Golkar DPRD Surabaya Kerja Sama dengan Konjen China, Fokus Sains hingga Transfer Teknologi ​

Toni berharap sinergi timbal balik antara Surabaya dan berbagai kota di China dapat semakin diperluas.

Pertemuan dengan Konjen China, Fraksi Golkar DPRD Surabaya Bahas Penguatan Hubungan Antardaerah

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, Arif Fathoni, mengatakan pertemuan tersebut bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan China.

Polda Jatim Bongkar 45 Kasus TPPO, PMI Non-Prosedural Paling Banyak

Langkah ini tak berjalan sendiri, melainkan dikuatkan lewat kolaborasi erat bertajuk program ‘Jogo Omah’.