Minggu, 22 Nov 2026 20:13 WIB

Tak Hanya Lurah dan Camat, Wali Kota Eri Juga Ancam Copot Kepala Puskesmas

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 10 Nov 2022 11:20 WIB
Tandatangan kontrak kinerja di Graha Sawunggaling Surabaya
Tandatangan kontrak kinerja di Graha Sawunggaling Surabaya

selalu.id - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi kembali mengancam jajaranya selain Camat dan Lurah. Kini giliran kepala Puskesmas yang diancam copot.

Eri Cahyadi meminta kepada seluruh kepala Puskesmas yang ada di Surabaya,apabila tidak sanggup menjalankan tugasnya sesuai kontrak kinerja, mereka wajib mundur.

Baca Juga: Jelang Puncak Musim Hujan, 76 Titik Genangan di Surabaya Belum Tertangani

Hal itu disampaikan Eri saat penandatanganan Kontrak Kinerja di Graha Sawunggaling, Rabu (9/11/2022).

Dengan perjanjian kontrak kinerja, Eri menyampaikan beberapa pesan penting dalam hal pelayanan dan data. Diantaranya yakni, puskesmas harus mengetahui soal data balita stunting dan pra stunting.

"Jadi di dalam kontrak kerja itu ada beberapa poin yang wajib dilakukan oleh kepala puskesmas. Satu, pelayanan wajib selesai minimal 25 menit, paling lama 30 menit. Setelah itu jangan sampai ada lagi pra sunting menjadi stunting," kata Eri.

Baca Juga: Tanpa Pesta Mewah, Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya Ajak 1.500 Jemaah Muhasabah di HUT ke-3

Di dalam kontrak kinerja tersebut, ia juga mencantumkan poin, setiap puskesmas harus ada dua dokter, baik dokter umum dan dokter di bidang kesehatan ibu dan anak (KIA).

"Nanti kita lihat, minggu depan akan ada tim yang turun untuk memantau kinerja puskesmas, lurah, camat, dan dinas. Kalau ada yang tidak sesuai, kantornya kotor atau pelayanannya jelek akan saya beri tanda bendera, biar masyarakat tahu," jelasnya.

Lebih lanjut Eri menegaskan, ketika poin yang tercantum di dalam kontrak kinerja itu tidak diterapkan, maka Kepala Puskesmas dan Kepala Dinkes akan diberhentikan dari jabatannya.

Baca Juga: Kuasa Hukum Tersangka Minta Kejati Jatim Usut Korupsi KBS Tak Pandang Bulu

Bahkan, ia tak segan menindak tegas jajarannya di tingkat kecamatan, lurah dan dinas, bila tidak sesuai dengan kinerjanya selama akhir tahun mendatang.

"Kalau puskesmas itu (pelayanannya) jelek, maka nama Pemerintah Kota (Pemkot) yang jelek. Maka dari itu, saya harap setelah ini tidak ada yang berjalan sendiri - sendiri, baik itu lurah, camat dan dinasnya," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Soal UMK 2027, DPRD Jatim Desak Pemerintah Sejahteran Buruh

Renny juga menyoroti fenomena pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pekerja. 

Dua Pelajar Perempuan Tewas Kecelakaan di Nganjuk, Ini Namanya

Atas kejadian ini, polisi mengingatkan pengendara agar selalu berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat melintasi jembatan, terutama pada malam hari.

Gubernur Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta, Catat Berlakunya

Menurut Khofifah, perbandingan upah antarprovinsi tidak bisa hanya dilihat dari nominal, melainkan juga rasio KHL dan kondisi ekonomi setempat.

Disperindag Bidik Kemitraan Lewat LDII Jatim Expo 2026, Ajak UMKM Naik Kelas

​Amrodji berharap Disperindag dan Diskop UKM Jatim dapat memberikan pendampingan berkelanjutan, termasuk turun langsung melakukan kurasi produk ke rumah-rumah

Sidoarjo Kini Punya Museum Narotama, Jadi Ruang Edukasi dan Pelestarian Seni Budaya

Masyarakat diharapkan lebih mudah mengenali identitas budaya daerah yang selama ini masih banyak tersimpan dalam tradisi, cerita rakyat, maupun komunitas seni.

Gelar Rakerwil, LDII Jatim Siap Bantu Pemerintah Berantas Judi Online hingga Mafia Tanah

​Selain Rakerwil dan LDII Jatim Expo, momentum ini juga diisi dengan permohonan peresmian Gedung Serba Guna milik LDII Jatim kepada Gubernur Khofifah.