Jumat, 05 Jun 2026 07:54 WIB

Ketua Panpel Arema Kembali Diperiksa Polda, Kuasa Hukum: Kemungkinan Ditahan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 24 Okt 2022 15:42 WIB
Gedung Ditreskrimum Polda Jatim
Gedung Ditreskrimum Polda Jatim

selalu.id - Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC, Abdul Haris kembali diperiksa sebagai tersangka di Mapolda Jatim, Senin (24/10/2022). Beredar informasi bahwa polisi bakal melakukan penahanan terhadap Abdul Haris.

Kuasa Hukum Ketua Panpel Arema FC, Taufiq Hidayat mengatakan bahwa kliennya tersebut telah menerima penetapan sebagai tersangka.

Baca Juga: 971 Bintara SPN Polda Jatim Resmi Dilantik, Begini Pesan Khusus Kapolda

"Untuk saat ini Pak Haris sudah terima dengan segala resiko, dijadikan tersangka dan mungkin akan ditahan,"kata Taufiq.

Namun menurutnya, dalam tragedi Kanjuruhan seharusnya tidak hanya enam orang yang dijadikan tersangka. Ia menyebut masih ada yang berpotensi menjadi tersangka.

"Tapi untuk tuntutannya saya kira sebagai pengacara tetap tidak terima dengan perkara yang dibebankan kepada satu pihak ini," ujarnya.

Sebagai upaya pengungkapan kasus secara terbuka, Taufiq meminta dukungan dari beberapa ormas diantaranya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam pengusutan tragedi Kanjuruhan.

"Saya minta lah untuk lembaga masyarakat seperti PBNU, Muhammadiyah itu kan banyak yang meninggal. Jadi kok gak ada gerakan untuk mendukung Kapolri untuk menindaklanjuti hukum ini lebih tepat sasaran. Supaya Pak Kapolri bisa bertindak lebih tegas motong kepala dan ekor seperti yang beliau janjikan," ucapnya.

Baca Juga: Bahagianya Korban Pencurian saat Motornya Dikembalikan Polda Jatim

Saat ini korban Kanjuruhan bertambah lagi menjadi 135 yang meninggal. Sebab itu, menurut Taufiq, seharusnya proses hukum dilakukan dengan cepat.

"Saya tidak tega dengan posisi Pak Haris seperti ini. Pak Haris ditahan hari ini mungkin ya," ungkapnya.

Lebih lanjut Taufiq menjelaskan, seharusnya yang harus bertanggung jawab secara hukum yakni Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule.

Baca Juga: Polda Jatim Ringkus 319 Bandit, Sita Motor-Mobil, Emas hingga Uang Tunai

"Seperti yang saya sampaikan dari awal, seharusnya ketua PSSI itu bertanggung jawab secara moral dan secara hukum. Karena bola ini gak bisa terlaksana tanpa adanya stakeholder," tegasnya.

Apalagi, Taufiq menambahkan, dirinya bingung menyampaikan kepada keluarga Abdul Haris yang bakal kemungkinan akan ditahan.

"Posisi saya tahu Pak Haris mau ditahan, jadi saya agak-agak bingung untuk menyampaikan kepada keluarga, anak-anaknya. Selama ini dipercayakan kepada kita walaupun beliau sudah siap dengan segala risiko, saya kira tetap ada beban mental yang harus ditanggung oleh keluarganya," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.