Senin, 02 Feb 2026 21:45 WIB

Disurati Satpol PP Soal Penertiban, PKL Tambak Asri Berharap Solusi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 22 Okt 2022 19:13 WIB
PKL di bawah Tol Tambak Asri
PKL di bawah Tol Tambak Asri

selalu.id - Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Bawah Tol Tambak Asri akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya, rencana penggusuran lapak mereka ditunda oleh Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kota Surabaya.

Sebelumnya, mereka resah setelah menerima surat edaran yang dikeluarkan oleh Satpol PP Kota Surabaya dimana lokasi yang berada di bawah Jembatan Tol Sisi Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan harus dikosongkan paling lambat 21 Oktober 2022.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

Terkait hal ini, Daniel Lukas Rorong selaku Juru Bicara (Jubir) Paguyuban PKL Bawah Tol Tambak Asri mengaku bahwa dirinya memang pernah berkomunikasi dengan Asisten 2 Pemkot Surabaya Irvan Widyanto dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono melalui WhatsApp untuk meminta solusi terkait hal ini.

"Karena surat edaran tersebut baru diterima oleh para PKL Bawah Tol Tambak Asri pada 19 Oktober 2022 tanpa ada pemberitahuan sebelumnya berupa sosialisasi," katanya, Sabtu (22/10/2022).

Selain itu, lanjut Daniel, ada yang janggal dalam isi surat edaran tersebut. Dimana tertulis ditujukannya pada pemilik bangunan liar yang berada di bawah Jembatan Tol Sisi Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan.

"Padahal ada sekitar 50an PKL yang sampai saat ini masih aktif berjualan di sini. Ada yang membuka warung kopi, warung makanan, soto rombong, sate ayam, konter pulsa, gorengan, potong rambut, tukang permak kain sampai tambal ban. Sebelum pandemi Covid, ada 80an yang tercatat sebagai PKL disini," jelasnya.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Tapi Daniel tidak memungkiri bahwa memang ada bangunan liar yang berdiri di bawah Jembatan Tol Tambak Asri.

"Kalau sasarannya memang bangunan liar, silahkan dibongkar. Tapi kalau PKL kena dampaknya juga, ini yang perlu diadakan pertemuan terlebih dahulu untuk mencari solusinya," harapnya.

Kabar baiknya, pengacara Sholeh yang melakukan pendampingan hukum terhadap para PKL Bawah Tol Tambak Asri memberi kepastian bahwa rencana penggusuran tersebut ditunda sampai nanti ada pertemuan dengan Pemerintah Kota Surabaya. Selain pengacara Sholeh, PKL Bawah Tol Tambak Asri juga didampingi Ormas Madura Nusantara (Mantra).

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

Nurul, salah satu PKL yang berjualan sate ayam dan daging berharap tidak ada penggusuran di lapak tempat dia berjualan.

"Kalau digusur, saya dan suami mau berjualan dimana lagi? Jika di depan rumah warga, nanti diusir," tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Giati, yang membuka warung makanan. Dirinya berharap, jikalau digusur, paling tidak di relokasi sehingga dirinya bisa berjualan kembali. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.