Kamis, 23 Jul 2026 02:25 WIB

LBH Sebut Data Korban Kanjuruhan Banyak yang Tidak Akurat

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 05 Okt 2022 18:18 WIB
Sisa-sisa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang
Sisa-sisa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang

selalu.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pos Malang menyebut, pasca kejadian tragedi Kanjuruhan banyak data-data korban tidak akurat.

Koordinator LBH Pos Malang, Daniel Alexander Siagian mengatakan, adanya disparitas terhadap data-data korban Kanjuruhan.

Baca Juga: Setelah Lumat Singo Edan, Bajul Ijo Taklukkan Badai Pasifik

Seperti, data korban dari Aremania sebanyak 200 lebih jiwa dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Malang sebanyak 131 jiwa. Bahkan, berbeda dengan data Kepolisian yang menyebut korban berjumlah 127 jiwa.

"Ada juga beberapa 100 sekian, data yang tidak akurat tersebut justru terdampak bagaimana pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait terhadap korban meninggal dunia maupun korban yang dirawat jalan sendiri,"kata Daniel, saat konferensi pers melalui daring zoom usut tuntas tragedi Kanjuruhan, Rabu (5/10/2022).

Daniel menjelaskan, pihaknya juga meriset beberapa video-video untuk didalami dalam proses pencarian atau penulusuran korban lainnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pasca tragedi tersebut juga Kota Malang dipadati spanduk dan banner yang bertebaran dengan tulisan usut tuntas terhadap tragedi Kanjuruhan.

"Ada tulisan (spanduk) aparat membunuh,"jelasnya.

Baca Juga: Hasil Super League: Persebaya Surabaya Bantai Arema FC 0-4

Ia menambahkan, korban yang mengalami tragedi Kanjuruhan juga rentan dapat perlakuan intimidasi ataupun teror terhadap saksi-saksi yang menyebarkan dokumentasi kejadian tragedi tersebut.

"Selain itu juga, kami memandang dalam kejadian kemarin itu ada beberapa bentuk pelanggaran hukum dan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia, salah satunya peraturan FIFA pasal 19b, menggunakan gas air mata di stadion. Tapi karena berbedaan SOP justru ini sebab suabab tragedi tersebut,"terangnya.

Sementara itu, salah satu korban Tragedi Kanjuruhan atau saksi dari Aremania yang tidak disebut namanya mengaku, pihaknya belum dapat pemberitahuan resmi terkait beredar ancaman, penculikan, ataupun intimidasi.

Baca Juga: Kapolda Jatim Satukan Aremania dan Bonek, Sepakat Tak Ada Rivalitas di Luar Lapangan

"Kami rapat koordinasi daerah itu, masalah penculikan ancaman kita selalu dengar. Sampai hari ini belum ada yang ngomong langsung kepada saya dan beberapa suporter yang buat tiktok katanya diintimidasi,"katanya.

Namun, ia menceritakan bahwa ada beberapa korban yang masuk ke Rumah Sakit (RS) atau rujukan ke Malang. Justru, dimintai biaya oleh RS tersebut.

"Ditarik sekian ratusan ribu, Ini yang jadi korban (pasien) insiden Kanjuruhan. Padahal digratiskan. Saya beritahu ke Pak Menko Muhadjir, alhamdulilah dikembalikan biayanya,"pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.