Selasa, 03 Feb 2026 05:17 WIB

LPAI Jatim Sebut Kasus Pengusiran Cucu Mensos Risma Melanggar Hak Bermain Anak

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 01 Sep 2022 13:22 WIB
Ketua Bidang Data, Informasi, dan Litbang Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Jatim, Isa Anshori
Ketua Bidang Data, Informasi, dan Litbang Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Jatim, Isa Anshori

selalu.id - Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Jawa Timur angkat bicara menyikapi kasus pengusiran Cucu Menteri Sosial, Tri Rismaharini di Playtopia, Ciputra World, Surabaya (CWS). Pengusiran itu disebutkan melanggar hak anak bermain dan berkembang.

Ketua Bidang Data, Informasi, dan Litbang Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Jatim, Isa Anshori mengatakan, jika yang dilakukan oleh petugas tersebut memang berdasarkan aturan SOP menejemen Playtopia tidak ada masalah, namun jika diterapkan secara berbeda menurutnya harus diluruskan.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

"Saya kira apa yang dilakukan oleh petugas kalau itu berdasarkan SOP bisa dipahami, tapi persoalannya adalah ternyata SOP itu dilaksanakan secara berbeda, nah itu yang harus dicari, jangan sampai kemudian muncul kesan rasis, karena mereka berasal dari kelompok berbeda," keluhnya.

"Kalau saya dari sisi perlindungan anak, apa yang dilakukan oleh pihak manajemen bagian dari melanggar hak anak untuk bisa bermain dan tumbuh kembang,"kata Isa, saat dihubungi selalu.id, Kamis (1/9/2022).

Isa pun menyebut, hal ini juga menjadi tantangan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk bisa menghadirkan wahan bermain untuk bisa dinikmati anak-anak Surabaya.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

"Apalagi Surabaya adalah Kota Layak Anak, seharusnya Pemkot menghadirkan wahana bermain yang adil dan bisa tumbuh kembang anak bermain dan sebagainya,"jelasnya.

Lebih lanjut Isa menambahkan, ruang bermain yang ada saat ini lebih menyediakan tempat untuk kelas tertentu dan diharapkan Pemkot membangun fasilitas yang lebih banyak lagi.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

"Agar fasilitas bermain anak-anak tidak hanya itu saja, apalagi Surabaya nggak punya lagi wahana yang adil dan bisa dinikmati semua setelah THR dimatikan,"pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Cucu Menteri Sosial Tri Rismaharini bernama Luigi berumur 2 tahun diusir pegawai saat bermain di wahana Playtopia, Rabu (31/8/2022) kemarin, lantaran melepas masker.
Ayah Luigi yang juga putra sulung Mensos Risma, Fuad Benardi menyebut perlakuan berbeda dari petugas Playtopia kepada sejumlah anak yang secara fisik terlihat berasal dari salah satu etnis, justru tidak tegur dan dibiarkan tidak memakai masker. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.