Kamis, 23 Jul 2026 03:13 WIB

Keren, Warga Binaan di Lapas ini Bisa Melihat Masa Tahanan dari Anjungan Mandiri

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 12 Mar 2022 17:16 WIB
Seorang warga binaan sedang mengkases informasi dirinya di anjungan mandiri
Seorang warga binaan sedang mengkases informasi dirinya di anjungan mandiri

selalu.id - Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo yang telah menerapkan layanan mandiri, bisa mengakses masa tahanan hingga perolehan remisi dan asimilasi.

Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Wisnu Nugroho Dewanto mengatakan, keberadaan anjungan mandiri/ self service bagi warga binaan sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi.

Baca Juga: Kunjungi UII Yogyakarta, DSI YPTA Surabaya Intip Rahasia Transformasi Digital

Anjungan mandiri tersebut akan memudahkan warga binaan dalam mendapatkan informasi terkait pelayanan yang menjadi hak mereka.

"Kami yakin pelayanan lapas akan lebih transparan & terkontrol," ujar Wisnu, Sabtu (12/3/2022).

Sementara itu, Kalapas Sidoarjo Teguh Pamuji mengatakan bahwa pelayanan anjungan mandiri ini memberikan akses bagi WBP untuk mengakses Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Kata Teguh, warga binaan bisa mengakses informasi terkait hak-haknya selama menjalani pembinaan di lapas. Selain warga binaan, keluarga dari warga binaan juga diberikan akses untuk mengetahui kondisi anggota keluarganya.

"Cukup dengan jempol saja, karena sistem kami mendeteksi sidik jari untuk proses otentifikasi akses," urai Teguh.

Menurut Teguh, Setidaknya ada lima jenis informasi yang bisa diakses. Yaitu yang pertama adalah kelengkapan berkas administratif perkara.

Baca Juga: Surabaya Pecahkan Rekor MURI dengan 1.214 Inovasi

"Di sini WBP bisa tahu persyaratan untuk bebas nanti sudah lengkap atau belum," tutur Teguh.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, warga binaan maupun keluarga yang bersangkutan bisa mengetahui presensi pembinaan. Sekaligus mengetahui proses pembinaan yang meliputi masa orientasi awal.

Yakni, mulai ditahan sampai 14 hari, pembinaan awal, kemudian, orientasi sampai 1/3 masa tahanan. Lalu, pembinaan lanjutan 1/3 sampa 2/3 hingga pembinaan akhir 2/3 sampai selesai.

Selain itu, lanjut Teguh, warga binaan juga bisa mengetahui berapa lama memperoleh remisi. Dan terakhir, adalah mengetahui Surat Keputusan terkait Asimilasi/ PB/ CB.

"Jadi warga binaan bisa mengecek langsung apakah SK sudah turun atau belum," tegasnya.

Baca Juga: Perkuat Pembinaan Keislaman Napi, Lapas IIB Jombang Buka Ponpes Al Muhajirin

Teguh menambahkan, inovasi ini seluruhnya Gratis. Tidak ada pungutan untuk inovasi pelayanan ini.

Dia berharap informasi ini bisa dipahami oleh warga binaan dan keluarganya. Untuk itu, petugas Lapas Sidoarjo melakukan sosialisasi kepada warga binaan secara berkala seminggu sekali.

"Selain itu kami juga tempatkan komputer tersebut di dekat blok, sehingga mudah diakses oleh warga binaan itu sendiri," terangnya. (Ade/SL1)

 

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.