Minggu, 04 Okt 2026 12:40 WIB

Postingan Akun viralforjustice Picu Isu SARA, Pusura: Surabaya Rumah Semua!

Ketua Pusura Surabaya, Hoslih Abdullah
Ketua Pusura Surabaya, Hoslih Abdullah

selalu.id - Jagat maya mendadak riuh. Sebuah unggahan akun Instagram @viralforjustice sontak memancing perdebatan panas setelah mempublikasikan video berisi pesan kontroversial terkait gerakan #forjustice yang diklaim “lahir di Surabaya”.

 

Baca Juga: Heboh! Ada Lubang Hitam Muncul di Google Maps, Berikut Faktanya

Dalam tayangan itu terpampang tulisan yang memicu kegelisahan publik:

 

“Media ini hadir untuk mengawal kepentingan gerakan #forjustice yang lahir di Surabaya. Misi utama gerakan adalah mengembalikan hak, harkat, dan martabat orang Surabaya terutamanya orang Jawa.”

 

Narasi itulah yang memantik percikan perdebatan. Sebagian warganet menilai video tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap sebuah gerakan sosial. Namun banyak pula yang menganggap konten itu berpotensi memecah belah masyarakat, terutama terkait isu sensitif tentang warga pendatang yang tinggal dan hidup di Kota Surabaya.

 

Situasi makin memanas ketika tautan video itu menyebar dengan cepat ke berbagai grup WhatsApp. Tak sedikit anggota grup yang mengungkapkan kekhawatiran akan munculnya isu SARA yang bisa mengganggu kerukunan antarwarga.

 

Organisasi pemuda legendaris Kota Pahlawan, Putra Surabaya (Pusura), ikut buka suara. Organisasi yang didirikan sejak 1936 oleh dua tokoh bangsa Dr. Soetomo dan Dr. Soewandi tersebut menegaskan bahwa Surabaya adalah rumah besar bagi siapa pun tanpa melihat latar belakang suku.

 

Ketua Pusura Surabaya, Hoslih Abdullah, atau akrab disapa Cak Dullah, menyampaikan sikap tegasnya menanggapi merebaknya isu itu.

Baca Juga: Lhuk, Pria Bertato di TikTok Ini Tantang Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi 

 

“Kalau sudah tinggal di Surabaya, ya kita menjadi orang Surabaya. Tidak perlu dibeda-bedakan Jawa, Madura. Dan kita punya kewajiban menjaga kondusifitas kota Surabaya,” tegasnya, Senin (24/11/2025).

 

Cak Dullah menilai narasi yang muncul di video tersebut berpotensi menimbulkan gesekan horizontal jika tidak segera diluruskan.

 

“Kalau isu seperti ini dibiarkan, bisa memicu perpecahan. Harapan saya Surabaya tetap aman dan nyaman. Di Forum Pembauran Kebangsaan saja ada 27 suku, semuanya hidup bersama dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga: Usai Pertamina Klarifikasi Viral Nota BBM, Netizen: Subsidi Pertamax Aja

 

Menanggapi kekhawatiran publik, Cak Dullah memastikan bahwa persoalan ini tidak akan berhenti di media sosial semata. Ia menyatakan isu tersebut akan dibawa ke dalam forum resmi untuk mencegah kesalahpahaman yang bisa berkepanjangan.

 

“Persoalan ini akan saya bahas dalam rapat Forum Pembauran Kebangsaan dalam waktu dekat,” pungkasnya.

 

Gelombang komentar warganet masih terus berdatangan. Sementara itu, publik menunggu langkah lanjutan dari pihak terkait untuk memastikan Surabaya tetap adem, rukun, dan jauh dari api provokasi isu SARA.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Kembali Dipercaya Investor, SIER Teken Dua LoI di EJIF 2026

Penandatanganan LoI dilakukan di sela pelaksanaan EJIF 2026 yang berlangsung di Grand City Convex Surabaya yang digelar selama dua hari mulai 1-2 Oktober 2026.

Pelajar SMK di Pasuruan Dibunuh Paman Sendiri Gegara Kalah Judi Online 

Peristiwa bermula pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, tersangka meminta korban menjemputnya di wilayah Sukorejo.

Wanita Bunuh Pacarnya di Gresik, Anak Lurah asal Surabaya Tewas

IR justru menghubungi call center 110 untuk melaporkan perbuatannya ke polisi. Polisi yang menerima laporan langsung menelusuri lokasi penelepon.

Data Desil Masih Jadi Keluhan Warga Surabaya, Anggota DPRD: Perlu Validitas 

Validitas data Desil sangat penting karena berdampak langsung pada akses warga terhadap program pemerintah.

Profil & Karir Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono

Perwira tinggi kelahiran Bojonegoro, 8 Agustus 1972, ini menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto.

Soroti Tambang Ilegal di Jember, Komisi D DPRD Jatim: Penegak Hukum Harus Turun Tangan

Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan di lapangan masih ditemukan ratusan titik aktivitas yang tidak memiliki dasar hukum.