Senin, 09 Feb 2026 19:07 WIB

Pendapatan Daerah Jatim Turun, Sekda: Program Prioritas Tak Terdampak

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono

selalu.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, memastikan program-program prioritas Pemprov Jatim tetap berjalan meskipun pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan. Hal ini disampaikan usai rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 

Baca Juga: Polisi Juga Bakal Panggil Anggota DPRD Surabaya dalam Kasus Bimtek, Siapa Jadi Tersangka?

Meski Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp2,8 triliun, Pemprov Jatim berhasil meningkatkan pendapatan daerah hingga Rp215 miliar. Tambahan tersebut dialokasikan untuk membiayai kebutuhan wajib seperti belanja pegawai, layanan rutin, serta program prioritas yang mendukung proyek nasional.

 

Adhy menjelaskan, Pemprov Jatim akan melakukan efisiensi terhadap kegiatan teknis urusan (TUSI) yang dapat ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik. Prioritas anggaran tetap difokuskan pada penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Sektor infrastruktur mengalami sedikit penyesuaian, namun pelayanan publik dipastikan tetap berjalan optimal.

 

Sekda Jatim juga menekankan pentingnya revitalisasi aset milik daerah dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Pengurangan pendapatan daerah otomatis membuat kita harus kreatif. Salah satunya dengan memberdayakan lahan-lahan aset pemerintah dan mendorong BUMD lebih produktif,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Baca Juga: Pengadaan Laptop Pesantren Diduga Ada Kejanggalan, Inspektorat Jatim Dinilai Lamban Bertindak

 

Terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, Adhy mengatakan Pemprov Jatim masih melakukan kajian menyeluruh dengan melibatkan unsur buruh dan pengusaha. Penetapan UMP akan mempertimbangkan keseimbangan antara daya saing investasi dan kesejahteraan pekerja.

 

Setelah pembahasan RAPBD 2026 selesai, Pemprov Jatim menunggu penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan.

Baca Juga: Diduga Ada Penyimpangan Pengadaan Laptop untuk Pesantren, Tiga Unsur Jawa Timur Disorot

 

“Kami sedang mengkaji proporsionalitasnya. Jangan sampai daerah dengan UMK kecil semakin tertinggal. Fokus kami adalah membantu sektor UMK kecil agar bisa naik kelas dan buruhnya mendapat pendapatan yang layak,” pungkasnya.

 

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Peredaran Pupuk Bersubsidi Ilegal di Ngawi Digagalkan, 6 Orang Ditetapkan Tersangka

Kasus ini terbongkar setelah petugas menerima informasi pengiriman pupuk bersubsidi ilegal dari Kabupaten Lamongan ke Ngawi.

Jelang Imlek, Salon di Surabaya Diserbu Pelanggan

Banyak masyarakat memilih untuk merapikan penampilan sebagai bentuk persiapan menyambut tahun baru, dengan tren gaya rambut yang semakin beragam dan bebas.

Menanti Siapa Saja Anggota DPRD Surabaya yang Jadi Tersangka Kasus Bimtek

Kasus ini berpusat pada dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan bimtek bagi anggota DPRD Surabaya yang menyedot anggaran hingga miliaran rupiah.

Tingkatkan Layanan Terminal Peti Kemas, Pelindo Datangkan Alat Bongkar Muat Baru

Alat-alat tersebut rencananya akan mulai tiba secara bertahap pada semester-II tahun 2026.

Kasus Korupsi Bimtek DPRD Surabaya, Siapa yang Akan Jadi Tersangka?

Kasus ini berpusat pada dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan bimtek bagi anggota DPRD Surabaya dengan anggaran miliaran rupiah.

Khofifah Dirujak Netizen usai Mangkir di Sidang Korupsi Dana Hibah Jatim: Pedes Banget!

Tak banyak dari mereka, menyatakan kekhawatiran akan kemungkinan penyelidikan tidak berjalan transparan, hingga menginginkan proses hukum berjalan cepat.