Selasa, 21 Jul 2026 19:03 WIB

Pendapatan Daerah Jatim Turun, Sekda: Program Prioritas Tak Terdampak

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono

selalu.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, memastikan program-program prioritas Pemprov Jatim tetap berjalan meskipun pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan. Hal ini disampaikan usai rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 

Baca Juga: Jatim Masih jadi Target Jaringan Internasional, DPRD Soroti Lemahnya Pencegahan Narkoba

Meski Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp2,8 triliun, Pemprov Jatim berhasil meningkatkan pendapatan daerah hingga Rp215 miliar. Tambahan tersebut dialokasikan untuk membiayai kebutuhan wajib seperti belanja pegawai, layanan rutin, serta program prioritas yang mendukung proyek nasional.

 

Adhy menjelaskan, Pemprov Jatim akan melakukan efisiensi terhadap kegiatan teknis urusan (TUSI) yang dapat ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik. Prioritas anggaran tetap difokuskan pada penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Sektor infrastruktur mengalami sedikit penyesuaian, namun pelayanan publik dipastikan tetap berjalan optimal.

 

Sekda Jatim juga menekankan pentingnya revitalisasi aset milik daerah dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Pengurangan pendapatan daerah otomatis membuat kita harus kreatif. Salah satunya dengan memberdayakan lahan-lahan aset pemerintah dan mendorong BUMD lebih produktif,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat

 

Terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, Adhy mengatakan Pemprov Jatim masih melakukan kajian menyeluruh dengan melibatkan unsur buruh dan pengusaha. Penetapan UMP akan mempertimbangkan keseimbangan antara daya saing investasi dan kesejahteraan pekerja.

 

Setelah pembahasan RAPBD 2026 selesai, Pemprov Jatim menunggu penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan.

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah

 

“Kami sedang mengkaji proporsionalitasnya. Jangan sampai daerah dengan UMK kecil semakin tertinggal. Fokus kami adalah membantu sektor UMK kecil agar bisa naik kelas dan buruhnya mendapat pendapatan yang layak,” pungkasnya.

 

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Komitmen Pemkab Jember untuk Pesantren: Dari Beasiswa Internasional, Insentif Guru Ngaji hingga Layanan Kesehatan Gratis

Gus Fawait juga umumkan pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren sebagai wadah resmi mempererat koordinasi antara Pemkab Jember dengan seluruh ponpes.

Gebrakan Menko AHY di Benoa: Relokasi Kapal Perikanan demi Terwujudnya Marina District

Nantinya, Marina District akan mampu menampung hingga 180 unit yacht dengan ukuran maksimal panjang 90 meter. 

Nenek di Mojokerto jadi Korban Perampasan, Kalung Emas 7 Gram Raib

Saat beraksi, pelaku berpura-pura memberi makanan kepada korban, kemudian langsung merampas kalung emas yang dipakai korban. 

Puluhan Motor dan Truk Terjaring Razia di Mojokerto, Banyak yang Belum Bayar Pajak

Razia ini digelar karena jumlah warga yang membayar pajak kendaraan bermotor dan memperpanjang uji berkala kendaraan atau KIR mengalami penurunan.

Pemkab Sidoarjo Dorong Perbaikan Sekolah Terpencil dan Usulan Tunjangan Khusus Guru Pesisir

Pemkab Sidoarjo menilai seluruh anak berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman tanpa membedakan lokasi tempat tinggal mereka.

MTQ ke-32 Kabupaten Sidoarjo Resmi Ditutup, Berikut Daftar Juaranya

Fenny mengatakan lomba ini sejalan dengan upaya mencetak generasi yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang baik.