Pendapatan Daerah Jatim Turun, Sekda: Program Prioritas Tak Terdampak

selalu.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, memastikan program-program prioritas Pemprov Jatim tetap berjalan meskipun pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan. Hal ini disampaikan usai rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Evaluasi Sabo Dam dan Percepat Relokasi Warga Rawan Banjir Lahar Semeru

Meski Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp2,8 triliun, Pemprov Jatim berhasil meningkatkan pendapatan daerah hingga Rp215 miliar. Tambahan tersebut dialokasikan untuk membiayai kebutuhan wajib seperti belanja pegawai, layanan rutin, serta program prioritas yang mendukung proyek nasional.

 

Adhy menjelaskan, Pemprov Jatim akan melakukan efisiensi terhadap kegiatan teknis urusan (TUSI) yang dapat ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik. Prioritas anggaran tetap difokuskan pada penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Sektor infrastruktur mengalami sedikit penyesuaian, namun pelayanan publik dipastikan tetap berjalan optimal.

 

Sekda Jatim juga menekankan pentingnya revitalisasi aset milik daerah dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Pengurangan pendapatan daerah otomatis membuat kita harus kreatif. Salah satunya dengan memberdayakan lahan-lahan aset pemerintah dan mendorong BUMD lebih produktif,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Aplikasi Majadigi Benar-benar Bermanfaat, Bisa Contoh Sapawarga dan JAKI

 

Terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, Adhy mengatakan Pemprov Jatim masih melakukan kajian menyeluruh dengan melibatkan unsur buruh dan pengusaha. Penetapan UMP akan mempertimbangkan keseimbangan antara daya saing investasi dan kesejahteraan pekerja.

 

Setelah pembahasan RAPBD 2026 selesai, Pemprov Jatim menunggu penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan.

Baca Juga: Ekonomi Masih Tertekan, DPRD Jatim Minta Pemerintah Tunda Penambahan Pajak Baru

 

“Kami sedang mengkaji proporsionalitasnya. Jangan sampai daerah dengan UMK kecil semakin tertinggal. Fokus kami adalah membantu sektor UMK kecil agar bisa naik kelas dan buruhnya mendapat pendapatan yang layak,” pungkasnya.

 

 

Editor : Ading

URL : https://selalu.id/news-11415-pendapatan-daerah-jatim-turun-sekda-program-prioritas-tak-terdampak