Kamis, 17 Sep 2026 00:22 WIB

Jaringan Alumni Airlangga: Sejarah Bukan Alat Pembenaran untuk Soeharto

selalu.id – Jaringan Ksatria Airlangga (JAKA), yang beranggotakan para alumnus Universitas Airlangga, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

 

Baca Juga: IKA Unair Jember Resmi Dikukuhkan, Siap Dukung Program Pemkab

Dalam pernyataan sikap resmi yang diterima redaksi, JAKA menilai rencana tersebut berpotensi mencederai nilai keadilan sejarah, moralitas publik, serta semangat reformasi 1998.

 

“Penolakan ini bukan didasarkan pada kebencian pribadi, melainkan pada penilaian rasional dan tanggung jawab moral,” tulis JAKA dalam pernyataannya yang ditandatangani Teguh Prihandoko sebagai perwakilan jaringan.

 

JAKA mengurai empat alasan utama penolakan terhadap rencana pemberian gelar tersebut. Pertama, masa kepemimpinan Soeharto dinilai sarat pelanggaran hak asasi manusia dan praktik otoritarianisme, seperti peristiwa 1965–1966, kasus Tanjung Priok dan Lampung, penculikan aktivis prodemokrasi 1997–1998, hingga penembakan mahasiswa Trisakti.

 

Kedua, era Orde Baru disebut menjadi simbol praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terstruktur dan mengakar dalam birokrasi negara. “Mengangkat tokoh yang identik dengan KKN sebagai pahlawan berarti memberikan legitimasi moral terhadap praktik korupsi,” tegas JAKA.

 

Ketiga, JAKA menilai gelar pahlawan memiliki makna pendidikan sejarah bagi generasi mendatang. Pemberian gelar kepada Soeharto, menurut mereka, berisiko menormalisasi kekuasaan yang korup dan pelanggaran HAM di mata publik.

Baca Juga: Menginspirasi Birokrasi: Sekel Surabaya Raih Gelar Doktor Lewat Riset Kelincahan Pegawai

 

Keempat, mereka menegaskan pemberian gelar kepada Soeharto berarti mengkhianati semangat reformasi dan perjuangan rakyat 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru.

 

Melalui pernyataan tersebut, JAKA menyampaikan tiga sikap resmi:

1. Menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Baca Juga: Tiga Jurusan Paling Diminati di UNAIR pada UTBK 2026

2. Mendesak pemerintah dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan untuk mempertimbangkan secara objektif jejak pelanggaran HAM dan korupsi pada masa kepemimpinan Soeharto.

3. Mengajak masyarakat, akademisi, dan alumni Universitas Airlangga untuk menjaga integritas sejarah dan nilai kemanusiaan.

 

“Sejarah harus menjadi pelajaran, bukan alat pembenaran,” tutup pernyataan itu.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Sisi Gelap Warkop Jalan Kunti Surabaya, Pesan Kopi Bisa Sambil Nyabu

Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti 10 poket sabu seberat total 65,51 gram. Saat ini, kasusnya terus dilakukan pengembangan.

Indonesia Diprediksi Hujan Lebat dan Angin Kencang Besok, Ini Wilayahnya

Meski sebagian besar wilayah Indonesia tengah dikepung kemarau terik, potensi hujan lebat hingga angin kencang masih mengintai. BMKG mengimbau selalu waspada.

Dugaan Jual Beli Lapak di SWK Taman Prestasi Surabaya, Ini Pengakuan Pedagang Senior

Fasilitas milik Pemkot Surabaya yang seharusnya bebas retribusi, itu disinyalir menjadi ajang jual beli hingga sewa-menyewa lapak secara ilegal.

Turun Langsung Dengarkan Masukan Tenant, SIER Dapat Pujian Soal Keamanan Kawasan

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, SIER juga menyampaikan sejumlah pengembangan fasilitas dan layanan yang dapat mendukung kebutuhan tenant.

Diberhentikan Lewat WA, Relawan SPPG Porong Sidoarjo Pertanyakan Prosedur Evaluasi dan Hak BPJS

Relawan yang diberhentikan itu adalah Egidius Nehe alias Egis. Ia mengaku terkejut lantaran menerima pemberitahuan pemutusan tugas hanya melalui pesan WA.

Penduduk Surabaya Tembus 3 Juta, Dapil dan Kursi DPRD Berpeluang Dirombak

Kondisi ini dimanfaatkan DPRD Kota Surabaya untuk mengawal peluang penambahan lima kursi legislatif pada Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang.