Selasa, 03 Feb 2026 05:39 WIB

Jaringan Alumni Airlangga: Sejarah Bukan Alat Pembenaran untuk Soeharto

selalu.id – Jaringan Ksatria Airlangga (JAKA), yang beranggotakan para alumnus Universitas Airlangga, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

 

Baca Juga: Calon Mahasiswa Wajib Tahu! UNAIR Buka Banyak UKM dan Beasiswa Berlapis

Dalam pernyataan sikap resmi yang diterima redaksi, JAKA menilai rencana tersebut berpotensi mencederai nilai keadilan sejarah, moralitas publik, serta semangat reformasi 1998.

 

“Penolakan ini bukan didasarkan pada kebencian pribadi, melainkan pada penilaian rasional dan tanggung jawab moral,” tulis JAKA dalam pernyataannya yang ditandatangani Teguh Prihandoko sebagai perwakilan jaringan.

 

JAKA mengurai empat alasan utama penolakan terhadap rencana pemberian gelar tersebut. Pertama, masa kepemimpinan Soeharto dinilai sarat pelanggaran hak asasi manusia dan praktik otoritarianisme, seperti peristiwa 1965–1966, kasus Tanjung Priok dan Lampung, penculikan aktivis prodemokrasi 1997–1998, hingga penembakan mahasiswa Trisakti.

 

Kedua, era Orde Baru disebut menjadi simbol praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terstruktur dan mengakar dalam birokrasi negara. “Mengangkat tokoh yang identik dengan KKN sebagai pahlawan berarti memberikan legitimasi moral terhadap praktik korupsi,” tegas JAKA.

 

Ketiga, JAKA menilai gelar pahlawan memiliki makna pendidikan sejarah bagi generasi mendatang. Pemberian gelar kepada Soeharto, menurut mereka, berisiko menormalisasi kekuasaan yang korup dan pelanggaran HAM di mata publik.

Baca Juga: Pudding Toy Toy Karya Mahasiswa Unair Tawarkan Alternatif Makanan Manis Rendah Gula

 

Keempat, mereka menegaskan pemberian gelar kepada Soeharto berarti mengkhianati semangat reformasi dan perjuangan rakyat 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru.

 

Melalui pernyataan tersebut, JAKA menyampaikan tiga sikap resmi:

1. Menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Baca Juga: Workshop Unair-BPDP Dorong UMKM Jawa Timur Olah Sawit Jadi Produk Kreatif

2. Mendesak pemerintah dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan untuk mempertimbangkan secara objektif jejak pelanggaran HAM dan korupsi pada masa kepemimpinan Soeharto.

3. Mengajak masyarakat, akademisi, dan alumni Universitas Airlangga untuk menjaga integritas sejarah dan nilai kemanusiaan.

 

“Sejarah harus menjadi pelajaran, bukan alat pembenaran,” tutup pernyataan itu.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit selaku SMC mengatakan, korban ditemukan berjarak sekitar 1 mil laut dari titik awal kejadian.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Kejadian tersebut berlansung cepat. Dan saat ini satu orang tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning.