Minggu, 15 Feb 2026 12:32 WIB

Jaringan Alumni Airlangga: Sejarah Bukan Alat Pembenaran untuk Soeharto

selalu.id – Jaringan Ksatria Airlangga (JAKA), yang beranggotakan para alumnus Universitas Airlangga, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

 

Baca Juga: Calon Mahasiswa Wajib Tahu! UNAIR Buka Banyak UKM dan Beasiswa Berlapis

Dalam pernyataan sikap resmi yang diterima redaksi, JAKA menilai rencana tersebut berpotensi mencederai nilai keadilan sejarah, moralitas publik, serta semangat reformasi 1998.

 

“Penolakan ini bukan didasarkan pada kebencian pribadi, melainkan pada penilaian rasional dan tanggung jawab moral,” tulis JAKA dalam pernyataannya yang ditandatangani Teguh Prihandoko sebagai perwakilan jaringan.

 

JAKA mengurai empat alasan utama penolakan terhadap rencana pemberian gelar tersebut. Pertama, masa kepemimpinan Soeharto dinilai sarat pelanggaran hak asasi manusia dan praktik otoritarianisme, seperti peristiwa 1965–1966, kasus Tanjung Priok dan Lampung, penculikan aktivis prodemokrasi 1997–1998, hingga penembakan mahasiswa Trisakti.

 

Kedua, era Orde Baru disebut menjadi simbol praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terstruktur dan mengakar dalam birokrasi negara. “Mengangkat tokoh yang identik dengan KKN sebagai pahlawan berarti memberikan legitimasi moral terhadap praktik korupsi,” tegas JAKA.

 

Ketiga, JAKA menilai gelar pahlawan memiliki makna pendidikan sejarah bagi generasi mendatang. Pemberian gelar kepada Soeharto, menurut mereka, berisiko menormalisasi kekuasaan yang korup dan pelanggaran HAM di mata publik.

Baca Juga: Pudding Toy Toy Karya Mahasiswa Unair Tawarkan Alternatif Makanan Manis Rendah Gula

 

Keempat, mereka menegaskan pemberian gelar kepada Soeharto berarti mengkhianati semangat reformasi dan perjuangan rakyat 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru.

 

Melalui pernyataan tersebut, JAKA menyampaikan tiga sikap resmi:

1. Menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Baca Juga: Workshop Unair-BPDP Dorong UMKM Jawa Timur Olah Sawit Jadi Produk Kreatif

2. Mendesak pemerintah dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan untuk mempertimbangkan secara objektif jejak pelanggaran HAM dan korupsi pada masa kepemimpinan Soeharto.

3. Mengajak masyarakat, akademisi, dan alumni Universitas Airlangga untuk menjaga integritas sejarah dan nilai kemanusiaan.

 

“Sejarah harus menjadi pelajaran, bukan alat pembenaran,” tutup pernyataan itu.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Pemulihan Dampak Banjir, Pemkab Jember Utamakan Kerja Lapangan 

Jembatan terdampak serta jalan provinsi yang melintasi wilayah Gumukmas, Kencong dan Jombang jadi perhatian.

Pemkot Surabaya Buka Pendaftaran Paskibraka 2026, Ini Syaratnya bagi Pelajar Kelas X 

Pemkot Surabaya mengajak pelajar yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai ajang pembentukan karakter.

Target Suara Golkar Naik 20 Persen, Arif Fathoni Gelar Ziarah Wali Lima di Dapil 3 Surabaya

Ziarah dipilih karena memiliki makna spiritual sekaligus mempererat komunikasi langsung antara wakil rakyat dan warga.

Dispendik Surabaya Buka Seleksi Dewan Pendidikan 2026–2030, Ini Jadwal dan Syaratnya

Seleksi terbuka bagi seluruh unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, praktisi pendidikan, pengusaha, hingga aktvis organisasi masyarakat dan agama.

Lebaran Idul Fitri Tahun Ini, Penjahit Padat Karya Surabaya Cairkan Tabungan Rp50,4 Juta

Uci menjelaskan, skema tabungan dilakukan dengan menyisihkan sebagian ongkos jahit setiap kali menerima pekerjaan.

Mengalirkan Kebaikan di HUT ke-52 SIER, Dirut Danareksa Turut Donorkan Darah

Peserta donor berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari karyawan aktif SIER, para pensiunan, tenant kawasan industri, hingga masyarakat umum.