Kamis, 19 Nov 2026 14:51 WIB

Ketua DPRD Jatim Desak Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Pemangkasan Dana Transfer Daerah

selalu.id - Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai berdampak besar bagi daerah.

 

Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini

Pemangkasan tersebut tercatat sebesar Rp2,8 triliun untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Rp17,5 triliun untuk pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.

 

“Kami berharap Menteri Keuangan dapat meninjau kembali pemangkasan dana TKD ini. Dana ini sangat penting bagi daerah untuk menjalankan pembangunan dan memberikan layanan kepada masyarakat,” ujar Musyafak kepada selalu.id, Senin (20/10/2025).

 

Musyafak menjelaskan, pengurangan TKD akan berpengaruh pada kemampuan daerah dalam menjalankan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo, seperti program ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga berpotensi terdampak.

 

Baca Juga: APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

Politikus PKB itu juga menyoroti kebijakan opsen pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kebijakan tersebut menyebabkan Pemprov Jatim kehilangan potensi pendapatan hingga Rp4,8 triliun karena hanya menerima 40 persen dari perolehan pajak kendaraan bermotor.

 

Berdasarkan data, alokasi TKD untuk Jawa Timur tahun 2026 turun 24,21 persen dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, Jatim menerima TKD sebesar Rp11,4 triliun, namun berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan No. S-62/PK/2025, alokasi tahun 2026 hanya sebesar Rp8,8 triliun.

 

Baca Juga: Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemprov Jatim Lindungi UMKM Gegara Ekspor Turun Impor Naik

Musyafak khawatir pengurangan TKD ini akan memaksa daerah menyesuaikan belanja di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, meski terdapat anggaran wajib (mandatory spending).

 

“Kami akan berupaya melobi pemerintah pusat agar besaran pemangkasan TKD untuk Jatim dapat ditinjau kembali. Kami juga akan mengusulkan peningkatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari 3 persen menjadi 10 persen sebagai solusi alternatif,” pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Strategi Pemkot Surabaya Hadapi Musim Hujan, 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai Dikebut

Langkah tersebut dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan yang selama ini rawan terdampak genangan.

Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Mojokerto Tewaskan 2 Orang

Proses evakuasi dua korban meninggal memakan waktu hingga 2 jam.

PT SAI Investasi 18 Triliun di PIER Pasuruan, Gubernur Khofifah Tinjau Pembangunan

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan pabrik yang saat ini telah mencapai 50 persen.

Pemkab Nganjuk Terbaik Soal Opsen Pajak, Ini Pesan Gubernur Jatim

Capaian ini menjadi bukti keseriusan Nganjuk dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Mutasi PJU Polres Jember, Kasatlantas hingga Kapolsek Diganti

selalu.id - Gerbong mutasi di lingkungan Polres Jember kembali bergulir. AKP Kevin Ibrahim resmi menjabat sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas)

Top 5 Berita: Dugaan Kucuran Dana KBS hingga Proyek Gedung

Pembaca tertarik pada pemberitaan dugaan korupsi hingga peristiwa.