DPRD Jatim Siapkan Strategi Atasi Dampak Pemotongan Dana Rp2,8 Triliun dari Pusat
- Penulis : Dony Maulana
- | Rabu, 08 Okt 2025 12:39 WIB
selalu.id – DPRD Jawa Timur tengah mencari solusi atas dampak pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,8 triliun. Kondisi ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Baca Juga: Atasi Ketimpangan Layanan, DPRD Jatim Siapkan Regulasi Transportasi Publik Terintegrasi
Deni menegaskan pentingnya mengelola situasi ini agar tidak menambah beban masyarakat. "Kuncinya adalah bagaimana kemudian ini bisa kita kerjakan sebaik-baiknya, tidak menambah beban rakyat," ujar legislator PDI Perjuangan itu.
DPRD Jatim akan menggali potensi pendapatan daerah melalui internalisasi dan optimalisasi sumber-sumber yang ada. Deni menekankan perlunya pengurangan kegiatan rutin yang tidak mendesak, dengan tetap memprioritaskan kepentingan publik.
Menanggapi keluhan sejumlah provinsi atas pemotongan dana transfer, Deni menyebut kondisi ini perlu diterima sementara waktu. Ia berharap ada kebijakan atau langkah kearifan yang dapat memperbaiki situasi ke depan.
Baca Juga: Soroti Tambang Ilegal di Jember, Komisi D DPRD Jatim: Penegak Hukum Harus Turun Tangan
“Rakyat di atas kepentingan negara, jangan sampai dengan beban yang sudah ada ini kemudian rakyat merasakan tambahan beban,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil pada usia Jawa Timur ke-80 tahun ini. DPRD Jatim, kata dia, akan memperkuat fungsi pengawasan agar program prioritas seperti kesehatan tetap berjalan dan selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi.
Baca Juga: Komjen Suyudi Ario Seto Jabat Kapolri, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Nitip Pesan Ini
DPRD Jatim berkomitmen memastikan efisiensi program dan menekan kegiatan nonprioritas. Pembahasan RAPBD 2026 terus dilakukan agar program berjalan efektif dan kepentingan rakyat tetap menjadi fokus utama.
Editor : Ading
