Kamis, 19 Nov 2026 15:29 WIB

Bantuan Pusat ke Surabaya Turun Jadi 20,68 Persen, Eri Pastikan Program Rakyat Tetap Berjalan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 07 Okt 2025 14:21 WIB

selalu.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa bantuan dari pemerintah pusat untuk Kota Surabaya terus menurun. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026, porsinya hanya tersisa 20,68 persen.

Meski begitu, Eri memastikan program kerakyatan tetap menjadi prioritas utama dalam belanja daerah.

Baca Juga: Strategi Pemkot Surabaya Hadapi Musim Hujan, 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai Dikebut

“Surabaya ini kota dengan fiskal yang kuat, tapi justru karena itu bantuan dari pusat terus berkurang. Tahun ini tinggal 20,6 persen. Maka kita harus berani berinovasi agar masyarakat tetap bisa merasakan manfaatnya,” kata Eri usai Rapat Paripurna R-APBD 2026 di DPRD Kota Surabaya, Senin (7/10/2025).

Eri menjelaskan, dari total proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp12,6 triliun, sebagian besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,15 triliun atau 64,6 persen. Sementara dana transfer dari pusat terus berkurang setiap tahun.

“Kalau fiskal kuat, otomatis transfer pusat dipotong. Tapi bukan berarti kita berhenti membantu warga. Justru dengan kekuatan fiskal ini, kita bisa lebih mandiri membangun Surabaya,” ujarnya.

Meski transfer pusat menurun, Pemkot Surabaya memastikan seluruh program pro-rakyat tetap berjalan. Program pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, dan program Satu Keluarga Satu Sarjana akan tetap dijalankan pada 2026.

Eri juga menegaskan, bantuan pendidikan untuk siswa SMA dan SMK swasta tetap diberikan sebesar Rp350 ribu per bulan atau sekitar Rp4 juta per tahun per siswa.

Baca Juga: Cerita Pria 41 Tahun Semangat Cari Kerja di Grand Job Fair Surabaya

“Dengan cara ini, tidak boleh lagi ada penahanan ijazah karena alasan tunggakan. Semua anak Surabaya harus bisa sekolah sampai lulus,” tegasnya.

Dalam rancangan APBD 2026, Pemkot Surabaya menitikberatkan anggaran pada tiga sektor utama, yakni infrastruktur sebesar Rp6,13 triliun (48,7 persen), pendidikan Rp2,83 triliun (22,4 persen), dan kesehatan Rp2,46 triliun (19,5 persen).

Eri menyebut, fokus pembangunan tahun depan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan rumah layak huni.

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

“Infrastruktur sosial ini yang paling penting. Kalau masyarakat sehat dan anak-anak berpendidikan, maka ekonomi akan tumbuh dari bawah,” ujarnya.

Eri menargetkan, meski bantuan pusat menurun, angka kemiskinan harus turun dari 4,65 persen menjadi 3,96 persen, pengangguran dari 6,76 persen menjadi 4,91 persen, dan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,8 persen.

“Tidak boleh ada alasan mundur. Fiskal turun, tapi semangat melayani tidak boleh turun. Pemerintah harus hadir di setiap rumah warga Surabaya,” pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Warga Demo Gegara Sawah dan Sungai Diduga Tercemar Limbah PT Belfoods di Nganjuk

Limbah tersebut diduga mengalir ke area persawahan dan aliran Sungai Ngangkatan, Talang Rejoso, dan sekitarnya.

Bawaslu Sidoarjo Kini Miliki Pojok Pengawasan Ruang Edukasi Demokrasi Bagi Masyarakat

Demokrasi bukan sekadar proses memilih pemimpin melalui pemungutan suara, melainkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas setiap tahapan penyelenggaraan

Puluhan Rumah Retak Imbas Proyek, DPRKPP Surabaya Bakal Cek Jam Operasional

DPRKPP menyatakan perlu melakukan pengecekan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.

Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Mojokerto Tewaskan 2 Orang

Proses evakuasi dua korban meninggal memakan waktu hingga 2 jam.

PT SAI Investasi 18 Triliun di PIER Pasuruan, Gubernur Khofifah Tinjau Pembangunan

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan pabrik yang saat ini telah mencapai 50 persen.

Pemkab Nganjuk Terbaik Soal Opsen Pajak, Ini Pesan Gubernur Jatim

Capaian ini menjadi bukti keseriusan Nganjuk dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.