Wali Kota Eri Ungkap Alasan Hutang atau Biaya Alternatif Turun dari Rp2,9 Triliun Jadi Rp1,5 Triliun
- Penulis : Ade Resty
- | Selasa, 30 Sep 2025 19:26 WIB
selalu.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan skema pembiayaan proyek strategis dalam APBD 2026 bukan utang, melainkan pembiayaan alternatif.
Baca Juga: Dugaan Jual Beli Lapak di SWK Taman Prestasi Surabaya, Ini Pengakuan Pedagang Senior
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut nilai pembiayaan yang semula Rp2,9 triliun diturunkan menjadi Rp1,5 triliun.
Menurutnya, pembiayaan alternatif dipilih karena lebih efisien dibanding pola anggaran tahunan dalam RPJMD.
“Kalau proyek nilainya Rp100 miliar dikerjakan bertahap lima tahun, tiap tahun Rp20 miliar akan naik nilainya akibat inflasi, kenaikan UMR, hingga harga tanah. Kalau ditotal sampai 2027–2030, biayanya lebih mahal dibanding dikerjakan sekaligus 2026. Dengan pola ini, justru bisa hemat sekitar Rp50 miliar,” kata Eri usai rapat paripurna penetapan nota kesepahaman KUA-PPAS APBD 2026 bersama DPRD Surabaya, Selasa (30/9/2025).
Baca Juga: Jam Operasional Tak Relevan, Perda Surabaya Diprotes Pedagang Buah Pasar Tanjung Sari
Selain efisiensi biaya, percepatan pembangunan juga diyakini berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. “Kalau jalan selesai 2027, maka 2028 ada lompatan PAD sekitar Rp500 miliar karena NJOP dan harga properti naik. Kalau menunggu tahunan, kita rugi lebih mahal sekaligus kehilangan momentum,” ujarnya.
Eri memastikan anggaran yang digunakan bukan dana fiktif. “Kalau nanti anggaran 2029 turun, itu bukan hilang. Tapi sudah ditarik lebih dulu di 2026. Jadi jelas, uangnya ada,” tegasnya.
Baca Juga: Sesar Aktif Ancam Surabaya, Pemkot Minta BPBD Siapkan Skenario Evakuasi Warga saat Gempa
Terkait turunnya pembiayaan dari Rp2,9 triliun menjadi Rp1,5 triliun, Eri menyebut hal itu penyesuaian proyek, bukan pengurangan utang. “Kalau proyek selesai 2027, pembiayaannya dihitung 2027. Jadi bukan pinjam uang lalu bayar entah kapan, tapi dicicil sesuai progres pekerjaan,” katanya.
“Pembiayaan alternatif ini berbeda. Dicicil sesuai pengerjaan. Jadi bukan berarti 2026 langsung utang besar lalu nyicil. Itu bukan begitu. Awalnya saya dan DPRD juga mengira ini utang, ternyata bukan,” pungkasnya.
Editor : Ading
