Pemkot Surabaya Bantah Boros, Tegaskan Tak Ada Anggaran Mamin untuk Pejabat Eselon
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 25 Sep 2025 20:52 WIB
selalu.id – Pemkot Surabaya membantah tudingan pemborosan anggaran APBD 2025 yang sebelumnya disampaikan praktisi anggaran, Mauli Fikr, terkait pos makan-minum (mamin) pejabat eselon senilai Rp6,5 miliar.
Baca Juga: Gandeng UNDP, Cara Pemerintah Cegah Pencemaran Plastik Sungai di Surabaya
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, M Fikser, menegaskan informasi itu tidak benar. Menurutnya, tidak ada anggaran mamin untuk pejabat internal. Seluruh belanja mamin diarahkan untuk kegiatan kemasyarakatan maupun jamuan tamu dari luar.
“Rapat internal pemkot saja tidak ada anggaran mamin. Belanja mamin baru bisa dilakukan kalau ada tamu dari luar, misalnya kepala daerah lain atau kegiatan publik seperti Festival Rujak Uleg,” kata Fikser, Kamis (25/9/2025).
Fikser juga meluruskan soal alokasi 557 ribu paket makan lapangan senilai Rp15,3 miliar. Ia memastikan anggaran tersebut bukan untuk konsumsi ASN, melainkan kebutuhan acara publik.
Terkait perjalanan dinas luar negeri Rp8,63 miliar yang sempat dipersoalkan, Fikser menyebut Pemkot sudah menghapus anggaran perjalanan luar negeri sejak pandemi Covid-19. Menurutnya, perjalanan hanya bisa dilakukan jika seluruh biaya ditanggung penyelenggara.
“Kalaupun ada yang dikirim, itu tenaga teknis seperti guru atau tenaga medis, bukan pejabat. Dan semua harus izin Kemendagri,” jelasnya.
Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?
Soal belanja sewa ribuan kipas angin, tenda, hingga panggung, Fikser mengatakan anggaran dipusatkan pada satu perangkat daerah untuk efisiensi dan pengawasan. “Peralatan itu juga dipakai untuk acara yang melibatkan masyarakat, bukan pejabat semata,” tambahnya.
Ia juga membantah isu pinjaman daerah berbunga 13,7 persen. Menurutnya, Pemkot sudah menegosiasikan bunga hingga di bawah 6 persen melalui Bank Jatim. Pinjaman tersebut disebut khusus untuk pembangunan infrastruktur strategis, termasuk rumah sakit.
“Setiap rupiah diarahkan untuk infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan warga Surabaya. Pengajuan pinjaman pun dilakukan dengan perhitungan fiskal dan kajian risiko yang ketat,” tandasnya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Siap Perjuangkan Perda Disabilitas
Sebelumnya, praktisi anggaran Mauli Fikr menilai APBD 2025 masih menyimpan banyak kejanggalan. Dari perjalanan dinas dengan tarif uang harian melebihi standar nasional, belanja sewa peralatan yang dianggap tidak realistis, hingga utang daerah yang disebut tidak diikuti kenaikan belanja modal.
Mauli menyebut data yang ia peroleh menunjukkan anggaran jamuan pejabat eselon mencapai Rp6,3 miliar untuk 28 ribu orang, padahal pejabat eselon II di Surabaya hanya sekitar 30 orang. Ia juga menyoroti paket makan lapangan hingga 557 ribu unit senilai Rp15,3 miliar, belanja sewa ribuan kipas angin dan sound system, hingga utang daerah Rp513 miliar dengan bunga tinggi.
“Ini bukan sekadar salah hitung, tapi inkonsistensi kebijakan. Utang yang seharusnya untuk infrastruktur justru tidak jelas manfaatnya bagi rakyat,” pungkas Mauli.
Editor : Ading
