Demo di Balai Kota, Aktivis SPM-MP Laporkan Dugaan Korupsi APBD Surabaya 2025
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 25 Sep 2025 13:51 WIB
selalu.id – Puluhan massa Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9/2025). Mereka menuding Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2025 sarat praktik mark-up, pemborosan, hingga berpotensi korupsi.
Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?
Dalam aksinya, massa membawa dokumen yang disebut sebagai hasil investigasi, berisi sejumlah pos belanja yang dinilai janggal. Mulai dari biaya perjalanan dinas luar negeri bernilai miliaran, anggaran konsumsi pejabat yang dianggap berlebihan, hingga sewa perlengkapan acara dengan nominal tidak wajar.
“Kami sudah mengkaji langsung dokumen anggaran dan temuan-temuan ini sangat melukai hati rakyat Surabaya. Ada anggaran makan minum nilainya sampai Rp6 miliar lebih, ada sewa kipas angin, sound system, hingga panggung dengan jumlah yang tidak masuk akal,” kata Koordinator Lapangan SPM-MP, A. Sholeh.
Sholeh menyebut pihaknya sempat berdebat dengan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, M. Fikser. Namun, jawaban yang diberikan disebut hanya berdasar pada acuan RPJMD, sementara sejumlah pos anggaran dinilai tetap janggal.
Baca Juga: DPRD Surabaya Siap Perjuangkan Perda Disabilitas
“Kalau alasannya hanya RPJMD, lalu bagaimana dengan fakta-fakta pemborosan ini? Bahkan saat kami minta klarifikasi soal anggaran MAMIN (makanan dan minuman) miliaran rupiah, pejabat yang hadir mengaku tidak berwenang memberi penjelasan,” tambahnya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Buka Pameran Cross Musea Pertiwi 2026, Hadirkan Pengalaman Berbasis AI
Usai aksi di Balai Kota, massa bergerak ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jatim untuk melaporkan temuan mereka. Laporan itu mencakup dugaan mark-up perjalanan dinas luar negeri dengan tarif harian di atas standar Kemenkeu, pembengkakan anggaran jamuan dan konsumsi melebihi jumlah ASN, hingga pengelolaan utang daerah berbunga tinggi yang dianggap merugikan Surabaya.
“APBD 2025 ini penuh manipulasi. Dari plesiran pejabat sampai utang berbunga tinggi, semua mencerminkan pengkhianatan terhadap rakyat. Kami mendesak aparat hukum segera bertindak dan meminta Wali Kota Eri Cahyadi turun dari jabatannya,” tegas Sholeh.
Editor : Ading
