Kamis, 19 Nov 2026 15:53 WIB

Demo di Balai Kota, Aktivis SPM-MP Laporkan Dugaan Korupsi APBD Surabaya 2025

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 25 Sep 2025 13:51 WIB

selalu.id – Puluhan massa Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9/2025). Mereka menuding Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2025 sarat praktik mark-up, pemborosan, hingga berpotensi korupsi.

 

Baca Juga: Strategi Pemkot Surabaya Hadapi Musim Hujan, 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai Dikebut

Dalam aksinya, massa membawa dokumen yang disebut sebagai hasil investigasi, berisi sejumlah pos belanja yang dinilai janggal. Mulai dari biaya perjalanan dinas luar negeri bernilai miliaran, anggaran konsumsi pejabat yang dianggap berlebihan, hingga sewa perlengkapan acara dengan nominal tidak wajar.

 

“Kami sudah mengkaji langsung dokumen anggaran dan temuan-temuan ini sangat melukai hati rakyat Surabaya. Ada anggaran makan minum nilainya sampai Rp6 miliar lebih, ada sewa kipas angin, sound system, hingga panggung dengan jumlah yang tidak masuk akal,” kata Koordinator Lapangan SPM-MP, A. Sholeh.

 

Sholeh menyebut pihaknya sempat berdebat dengan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, M. Fikser. Namun, jawaban yang diberikan disebut hanya berdasar pada acuan RPJMD, sementara sejumlah pos anggaran dinilai tetap janggal.

Baca Juga: Cerita Pria 41 Tahun Semangat Cari Kerja di Grand Job Fair Surabaya

 

“Kalau alasannya hanya RPJMD, lalu bagaimana dengan fakta-fakta pemborosan ini? Bahkan saat kami minta klarifikasi soal anggaran MAMIN (makanan dan minuman) miliaran rupiah, pejabat yang hadir mengaku tidak berwenang memberi penjelasan,” tambahnya.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

Usai aksi di Balai Kota, massa bergerak ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jatim untuk melaporkan temuan mereka. Laporan itu mencakup dugaan mark-up perjalanan dinas luar negeri dengan tarif harian di atas standar Kemenkeu, pembengkakan anggaran jamuan dan konsumsi melebihi jumlah ASN, hingga pengelolaan utang daerah berbunga tinggi yang dianggap merugikan Surabaya.

 

“APBD 2025 ini penuh manipulasi. Dari plesiran pejabat sampai utang berbunga tinggi, semua mencerminkan pengkhianatan terhadap rakyat. Kami mendesak aparat hukum segera bertindak dan meminta Wali Kota Eri Cahyadi turun dari jabatannya,” tegas Sholeh.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Sungai Sukomoro Dipenuhi Eceng Gondok, Pemkab Nganjuk Gercep Normalisasi

Saluran tersebut sering mengalami limpasan air saat hujan deras hingga menggenangi jalan utama.

Warga Demo Gegara Sawah dan Sungai Diduga Tercemar Limbah PT Belfoods di Nganjuk

Limbah tersebut diduga mengalir ke area persawahan dan aliran Sungai Ngangkatan, Talang Rejoso, dan sekitarnya.

Bawaslu Sidoarjo Kini Miliki Pojok Pengawasan Ruang Edukasi Demokrasi Bagi Masyarakat

Demokrasi bukan sekadar proses memilih pemimpin melalui pemungutan suara, melainkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas setiap tahapan penyelenggaraan

Puluhan Rumah Retak Imbas Proyek, DPRKPP Surabaya Bakal Cek Jam Operasional

DPRKPP menyatakan perlu melakukan pengecekan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.

Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Mojokerto Tewaskan 2 Orang

Proses evakuasi dua korban meninggal memakan waktu hingga 2 jam.

PT SAI Investasi 18 Triliun di PIER Pasuruan, Gubernur Khofifah Tinjau Pembangunan

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan pabrik yang saat ini telah mencapai 50 persen.