Kos-kosan di Surabaya Wajib Diawasi, Wali Kota Eri: Harus Ada Ibu atau Bapak Kos
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 24 Sep 2025 12:53 WIB
selalu.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap rumah indekos di kawasan permukiman warga untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.
Baca Juga: Biaya Makam Rp5 Juta untuk Warga Baru Disetop, Pemkot Surabaya: Tak Boleh Dipaksa
Dalam pengarahan kepada kepala perangkat daerah, camat, dan lurah di Graha Sawunggaling, Rabu (24/9/2025), Eri menyoroti aspek perizinan dan pola pengawasan kos-kosan.
“Kalau kos berada di pemukiman, maka harus ada ibu atau bapak kos yang tinggal di lokasi untuk mengawasi. Kalau tidak ada, potensi tindak pencabulan atau gangguan keamanan akan tinggi,” tegas Eri.
Eri meminta agar setiap pembangunan kos di kawasan kampung mendapat persetujuan minimal sepertiga hingga dua pertiga warga setempat. Menurutnya, hal itu penting agar aktivitas penghuni kos tidak mengganggu lingkungan sekitar.
“Kalau kos dibangun di pinggir jalan raya utama, tidak perlu izin warga. Tapi kalau di dalam kampung, tanpa izin, jelas mengganggu keamanan dan kenyamanan,” ujarnya.
Eri mencontohkan kasus rumah di ujung gang yang dijadikan kos tanpa persetujuan warga. “Itu jelas bisa bikin kampung tidak aman, lalu siapa yang mengontrol?” katanya.
Baca Juga: Wali Kota Eri Geram dengan Kinerja Camat di Tiga Kecamatan, Ini Alasannya
Selain pengawasan, Eri juga menyinggung soal perizinan dan retribusi kos-kosan. Ia meminta Dispendukcapil dan DPMPTSP berkoordinasi dengan Komisi A DPRD Surabaya untuk membahas regulasi terkait.
“Selama ini kos tidak ada retribusinya. Nanti tolong koordinasi dengan Komisi A,” ujarnya.
Eri juga mengingatkan kos campur antara laki-laki dan perempuan di dalam kampung dapat berdampak buruk bagi anak-anak. Karena itu, aturan harus sejalan dengan semangat Kampung Pancasila.
Baca Juga: KBS Bakal Masuk Penataan Besar, Wali Kota Eri Siapkan Satwa Rahasia dari Jepang
“Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan dalam kehidupan kampung. Kalau itu kuat, keamanan dan ketertiban bisa lebih terjaga,” tambahnya.
Menurut Eri, pengawasan kos-kosan juga penting untuk mendukung program pemetaan warga miskin dan pra-miskin. Dengan data akurat, Pemkot menargetkan program beasiswa hingga lulus sarjana dapat terealisasi pada 2026.
“Karena saya ingin di tahun 2026, satu pun warga miskin bisa sekolah sampai sarjana. Kalau datanya jelas, intervensi bisa tepat sasaran,” pungkasnya.
Editor : Ading
