DPRD Surabaya: Utang Rp3,15 Triliun Bisa Percepat Pembangunan
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 22 Sep 2025 16:27 WIB
selalu.id – DPRD Kota Surabaya memastikan rencana pinjaman daerah senilai Rp2,7 triliun bukan semata beban, melainkan peluang untuk mendorong pembangunan infrastruktur strategis.
Baca Juga: Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya
Hal ini disampaikan usai rombongan dewan melakukan konsultasi ke Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta pekan lalu.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyebut Surabaya memenuhi syarat untuk mengambil opsi pembiayaan alternatif tersebut.
“Berdasarkan dokumen yang diterima Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas, serta studi kelayakan yang ada, Surabaya sangat memenuhi syarat,” ujarnya, Senin (21/9/2025).
Pinjaman itu akan diajukan pada periode 2026–2027 dengan nilai total Rp3,15 triliun. Rinciannya, Rp2,71 triliun melalui PT SMI dan Rp447,8 miliar dari Bank Jatim.
Dana tersebut diproyeksikan untuk membiayai proyek besar seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Flyover Dolog, pelebaran Jalan Wiyung, saluran Diversi Gunungsari, pembangunan Jalan Tembus Dharmahusada, penanganan genangan, hingga pemasangan PJU.
Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?
Menurut pria yang akrab disapa Mas Toni itu, proyek infrastruktur yang dibiayai pinjaman bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. “Diversi Gunungsari misalnya, ditarget rampung 2025. Kami yakin bisa membuka pusat usaha baru dan lapangan kerja. Dampaknya akan terasa di 2026,” katanya.
Mas Toni menegaskan DPRD Surabaya akan mengawal penggunaan dana pinjaman ini agar tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan. “Seluruh fraksi akan menugaskan anggotanya untuk memastikan apa yang direncanakan benar-benar terlaksana,” tegasnya.
Baca Juga: Polemik Pajak Rumah Kos di Surabaya Tuai Protes
Ia menilai Surabaya perlu berbenah menghadapi dinamika pembangunan nasional, termasuk pemindahan IKN pada 2028. “Surabaya bersama daerah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik harus berkembang bersama. Kami berharap gubernur bisa jadi jembatan kolaborasi,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Mas Toni menekankan APBD 2026 tetap harus menyentuh sektor ekonomi kreatif dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pengembangan Surabaya sebagai gaming city juga butuh dukungan anggaran.
“Dengan pembiayaan alternatif ditambah APBD yang tepat sasaran, Surabaya bisa memperkuat infrastruktur sekaligus memacu ekonomi kreatif dan kualitas SDM,” pungkasnya.
Editor : AdingURL : https://selalu.id/news-10879-dprd-surabaya-utang-rp315-triliun-bisa-percepat-pembangunan
