Senin, 02 Feb 2026 06:34 WIB

Pemkot Surabaya Perketat Pendataan Warga Kos dan Kontrakan Lewat RT

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 22 Sep 2025 10:17 WIB
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pendataan penduduk non-permanen, terutama penghuni kos dan rumah kontrakan. Ketua RT kini mendapat akses khusus untuk mencatat data warganya langsung ke sistem informasi kependudukan.

 

Baca Juga: Hadapi Puncak Hujan Februari, Pemkot Surabaya Tambah Lagi 5 Rumah Pompa

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut jumlah penduduk non-permanen yang terdata baru sekitar 41.726 orang. Jumlah itu dinilai masih jauh dari kondisi sebenarnya.

“Kalau dibandingkan dengan total penduduk Surabaya, data ini masih kurang banyak. Karena itu kami percepat dengan memberi akun khusus bagi RT untuk melakukan pencatatan langsung,” kata Eddy, Senin (22/9/2025).

 

Ia menegaskan, aturan pelaporan penduduk non-permanen sudah diatur dalam Perwali Nomor 30 Tahun 2025. Warga dari luar daerah wajib melapor dalam waktu 1x24 jam kepada Ketua RT setempat.

 

Baca Juga: Pemkot Surabaya Putus 2 Kontraktor Proyek Pompa Air Karena Wanprestasi

Eddy menambahkan, jumlah kos di Surabaya saat ini lebih dari 6.000 unit. Pendataan dilakukan bersama camat, lurah, dan Satpol PP. “Penertiban tidak hanya menyasar kos-kosan, tapi juga kontrakan. Informasi dari RT/RW menjadi dasar kami bergerak,” ujarnya.

 

Kepala Satpol PP Surabaya, Ahmad Zaini, menegaskan pihaknya rutin menggelar operasi yustisi kependudukan bersama perangkat daerah terkait. Menurutnya, aturan juga mewajibkan pemilik kos menjaga keamanan, melapor penghuni baru maksimal 14 hari setelah kedatangan, serta menyiapkan ruang tamu terpisah.

“Kita akan galakkan lagi aturan ini, termasuk imbauan agar kos tidak mencampur laki-laki dan perempuan tanpa pemisahan yang jelas,” kata Zaini.

Baca Juga: Rapor Merah Dari DPRD Surabaya untuk Setahun Kepemimpinan Eri-Armuji

 

Ia menambahkan, pemilik kos wajib ikut menjaga ketertiban, termasuk mengawasi aktivitas penghuni di malam hari. Jika ditemukan pelanggaran, Pemkot menyiapkan sanksi berlapis mulai dari teguran, penyegelan, pencabutan izin usaha, hingga sanksi sosial dari masyarakat.

“Yang paling ekstrem adalah sanksi sosial dari warga. Jadi kami harap semua pihak ikut mendukung pendataan ini,” pungkas Zaini.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Persebaya Surabaya Gagal Menang atas Dewa United

Pada laga pekan ke-19 BRI Super League 2025/2026 ini, Bajul Ijo-julukan Persebaya, hanya mampu memetik satu poin, tidak seperti yang diharapkan.

Hujan Angin Terjang Surabaya, 9 Pohon Tumbang

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa pohon tumbang itu telah dievakuasi dan dinyatakan kondusif.

Hujan dan Angin Kencang Landa Mojokerto, Rusak 39 Rumah Warga

Selain mengakibatkan puluhan rumah rusak, angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon di beberapa jalan raya dan desa.

Persebaya Surabaya Vs Dewa United: Duel Panas Sarat Ambisi di GBT

Laga ini diprediksi berlangsung panas dan sengit, mengingat kedua tim sama-sama memburu poin penuh demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Bentuk Satgas Khusus, Cara Bupati Jember Atasi Banjir dan Kemiskinan

Pembentukan ini menjadi upaya serius pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir, kemiskinan ekstrem, hingga masalah kesehatan ibu dan anak.

205 Ribu KK Surabaya Belum Terdata, Banyak Warga Pakai Alamat Numpang

Banyak KK tercatat di satu alamat, tetapi secara fisik rumah tersebut tidak mungkin dihuni sebanyak itu.