Kasus Ijazah Ditahan Rp 3 Juta, Azhar Kahfi Advokasi Langsung Siswi SMA di Surabaya
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 17 Sep 2025 16:21 WIB
selalu.id – Kasus penahanan ijazah kembali terjadi di Surabaya. Aini (nama samaran), siswi SMA Tanwir Surabaya asal Dupak Masigit, Kecamatan Bubutan, terancam tidak bisa menerima ijazah asli karena menunggak biaya sekolah Rp 3,1 juta.
Baca Juga: UD Sentosa Seal Sita 108 Ijazah, Jan Hwa Diana Dijerat Pasal Penggelapan
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, turun tangan mengadvokasi kasus ini pada Senin dan Selasa, 15-16 September 2025.
Pada kunjungan pertama, Azhar hanya bertemu seorang guru yang tidak berwenang mengambil keputusan. Pertemuan kedua akhirnya mempertemukannya dengan Kepala Sekolah SMA Tanwir, Yuni.
“Meski ada subsidi, ijazah asli tidak bisa diberikan selama tunggakan belum dilunasi. Yang bisa kami berikan hanya fotokopi legalisir,” kata Yuni.
Azhar menegaskan aturan pemerintah melarang sekolah menahan ijazah dengan alasan apapun. Berdasarkan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2024, sekolah swasta maupun negeri tidak boleh menjadikan ijazah sebagai jaminan.
Baca Juga: Penahanan Ijazah Karyawan Sentosa Seal, Polda Jatim Siapkan Penetapan Tersangka
“Sekolah swasta memang bergantung pada iuran, tapi hak siswa atas ijazah mutlak. Itu pintu untuk melanjutkan pendidikan atau masuk dunia kerja,” ujarnya.
Politisi yang dikenal dengan tagline Aku Koncomu itu menyatakan akan mengawal kasus ini hingga selesai. Ia juga siap membawa persoalan ini ke sidang paripurna DPRD Surabaya agar praktik penahanan ijazah tidak terulang.
“Tidak boleh ada lagi anak Surabaya yang ijazahnya ditahan karena alasan ekonomi. Pemkot dan sekolah harus cari solusi lain,” tegasnya.
Baca Juga: Geledah UD Sentoso Seal, Polda Jatim Temukan Ijazah Mantan Karyawan
Azhar menambahkan, kasus Aini hanya satu dari banyak aduan yang ia terima saat reses. Data BPS Jatim 2023 mencatat angka kemiskinan di Surabaya masih 4,2 persen atau sekitar 122 ribu jiwa. Kondisi ini membuat banyak keluarga kesulitan membayar biaya sekolah.
“Ini masalah struktural. Diperlukan sinergi Pemkot, DPRD, dan sekolah agar tidak ada lagi siswa yang terhalang mengakses masa depan hanya karena tunggakan,” pungkasnya.
Editor : Ading
