Rabu, 22 Jul 2026 00:19 WIB

Permintaan Pemotongan Capai 10 Ribu Ekor, Komisi B Minta Pemkot Tambah RPHU  

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 26 Agu 2025 15:42 WIB
Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud
Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud

selalu.id – Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, menilai keberadaan Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) Jeruk, Lakarsantri, sangat dibutuhkan warga. Fasilitas yang baru diresmikan Wali Kota Eri Cahyadi pada Kamis (21/8/2025) itu disebut mampu menekan pencemaran lingkungan akibat pemotongan unggas di pasar tradisional.

 

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

“Darahnya mengalir ke mana-mana dan bisa menimbulkan penyakit. Kalau dipusatkan di RPHU, limbah bisa ditampung dan tidak mencemari lingkungan,” kata Machmud, Selasa (25/8/2025).

 

Namun, Machmud mengungkapkan kapasitas RPHU yang hanya 5 ribu ekor per hari sudah tidak mencukupi. Menurutnya, permintaan pemotongan justru tembus 10 ribu ekor.

 

“Yang mau potong kemarin langsung terungkap, sudah ada 10 ribu. Artinya lebih besar dari kapasitas,” jelas politisi Demokrat itu.

 

Permintaan bahkan datang dari luar kota. Selama ini, pemotongan unggas masih banyak dilakukan hingga ke Jawa Tengah karena keterbatasan fasilitas di Surabaya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Ingatkan Banyaknya Aduan Hotline jadi Alarm Kinerja Kelurahan dan Kecamatan

 

Machmud menyebut Pemkot berencana membangun rumah potong ayam khusus. Selain menekan limbah, fasilitas baru itu juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

 

“Harapan saya dari situ tidak ada limbah, sekaligus menjadi potensi pendapatan baru bagi kota. Karena setiap pemotongan dikenai Rp1.000 per ekor, dan jumlahnya ribuan setiap hari,” ujarnya.

Baca Juga: Menanti Pembenahan Akses dan Lahan Parkir di Wisata Hutan Kota Pakal Surabaya

 

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan RPHU Jeruk sudah dilengkapi peralatan modern. Ia menyebut Pemkot bersama PT RPH Perseroda tengah mengurus sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan sertifikasi halal.

 

“Nanti setelah ini kami akan mengurus NKV sekaligus sertifikasi halalnya. Kalau untuk ekspor, maka NKV RPHU ini harus satu. Jadi kalau ada yang mau ekspor ayam atau unggas, bisa memotong di tempat ini,” kata Eri.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.