Kamis, 22 Okt 2026 07:41 WIB

Permintaan Pemotongan Capai 10 Ribu Ekor, Komisi B Minta Pemkot Tambah RPHU  

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 26 Agu 2025 15:42 WIB
Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud
Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud

selalu.id – Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, menilai keberadaan Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) Jeruk, Lakarsantri, sangat dibutuhkan warga. Fasilitas yang baru diresmikan Wali Kota Eri Cahyadi pada Kamis (21/8/2025) itu disebut mampu menekan pencemaran lingkungan akibat pemotongan unggas di pasar tradisional.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Siapkan Public Hearing dalam Tatib Baru, Cegah Protes Perda Susulan

“Darahnya mengalir ke mana-mana dan bisa menimbulkan penyakit. Kalau dipusatkan di RPHU, limbah bisa ditampung dan tidak mencemari lingkungan,” kata Machmud, Selasa (25/8/2025).

 

Namun, Machmud mengungkapkan kapasitas RPHU yang hanya 5 ribu ekor per hari sudah tidak mencukupi. Menurutnya, permintaan pemotongan justru tembus 10 ribu ekor.

 

“Yang mau potong kemarin langsung terungkap, sudah ada 10 ribu. Artinya lebih besar dari kapasitas,” jelas politisi Demokrat itu.

 

Permintaan bahkan datang dari luar kota. Selama ini, pemotongan unggas masih banyak dilakukan hingga ke Jawa Tengah karena keterbatasan fasilitas di Surabaya.

Baca Juga: Banyak Kabel Semrawut di Surabaya, DPRD Minta Pemkot Tertibkan dan Tegas Pada Provider

 

Machmud menyebut Pemkot berencana membangun rumah potong ayam khusus. Selain menekan limbah, fasilitas baru itu juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

 

“Harapan saya dari situ tidak ada limbah, sekaligus menjadi potensi pendapatan baru bagi kota. Karena setiap pemotongan dikenai Rp1.000 per ekor, dan jumlahnya ribuan setiap hari,” ujarnya.

Baca Juga: Perda Air Limbah Disetujui, Fraksi Gerindra Minta Tarif Sanitasi Adil

 

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan RPHU Jeruk sudah dilengkapi peralatan modern. Ia menyebut Pemkot bersama PT RPH Perseroda tengah mengurus sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan sertifikasi halal.

 

“Nanti setelah ini kami akan mengurus NKV sekaligus sertifikasi halalnya. Kalau untuk ekspor, maka NKV RPHU ini harus satu. Jadi kalau ada yang mau ekspor ayam atau unggas, bisa memotong di tempat ini,” kata Eri.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Antisipasi Kekeringan, Pemkab Mojokerto Salurkan 84 Tangki Air Bersih ke Trawas dan Ngoro

Langkah Pemkab Mojokerto ini diharapkan dapat meringankan beban warga selama musim kemarau dan memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi hingga musim hujan.

Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah, Bentengi Siswa dari Bullying dan Narkoba

Irjen Dekananto memastikan Polisi Jogo Sekolah tidak akan berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan memberi manfaat nyata bagi pendidikan di Jatim.

Sindikat Pengoplos LPG Subsidi Digulung Polres Pasuruan, 8 Orang Diamankan

Nilai penjualan ditaksir mencapai Rp300 juta dengan proyeksi keuntungan pihak B-P hingga Rp1 miliar, yang kini masih terus didalami penyidik.

Pemkab Sidoarjo Jemput Bola Layanan Usaha, Minta Perusahaan Rekrut 80% Pekerja Lokal

Pemkab Sidoarjo meminta dunia usaha memberikan prioritas kepada warga ber-KTP Sidoarjo dalam perekrutan tenaga kerja melalui layanan one desk stop service.

DPRD dan Pemprov Jatim Ancam Sanksi Sekolah Penahan Ijazah: Jangan Hambat Masa Depan Siswa!

Praktik tersebut dinilai sangat merugikan dan menghambat masa depan siswa untuk melanjutkan studi maupun melangkah ke dunia kerja.

Polda Jatim dan Stakeholder Targetkan Jawa Timur Bebas ODOL pada 2027

Polda Jatim juga menyoroti bahwa simpul utama praktik ODOL berakar pada komitmen bisnis antara pemilik barang (shipper) dan pengusaha angkutan (transporter).