Bendera Onepiece jadi Trending di HUT RI, Legislator Jatim Tuntut Ada Kepekaan Kebijakan
- Penulis : Redaksi
- | Senin, 18 Agu 2025 10:46 WIB
selalu.id - Perayaan HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia telah berlangsung kemarin. Namun di tahun ini dirgahayu Indonesia diwarnai dengan trending pengibaran bendera onepiece, sebagai bentuk protes masyarakat di beberapa wilayah.
Kemunculan fenomena bendera onepiece yang awalnya digagas oleh para sopir truk yang protes peraturan Zero Over Dimension Over Load (ODOL), nyatanya telah berkembang menjadi gerakan bersama atas protes kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak dan peka pada masyarakat kecil.
Baca Juga: Gila! Ternyata Begini Alur Suap Dana Hibah Pokir DPRD Jatim
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh W Pamungkas menyoroti kondisi ini dengan reflektif. Kebijakan yang diambil eksekutif belakangan ini, dianggap sangat perlu untuk memperhatikan konfisi sosial di bawah. "Ini high alert yang harus diwaspadai bagi pemerintah," ujarnya saat dihubungi selalu.id (17/8/2025).
Kebijakan yang diambil pemerintah terbukti makin cepat direspon masyarakat jika tidak berpihak pada mereka. "Kita tahu bersama apa yang terjadi di Pati dan untuk Jawa Timur di Jombang kemarin," tambah Puguh sambil menyinggung aturan kenaikan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang naik melejit.
Baca Juga: Pengakuan Istri Siri Kusnadi dalam Kasus Korupsi Pokir DPRD Jatim: Dapat Rumah hingga Mobil Mewah
"Hari ini situasi ekonomi bangsa kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, meskipun pemerintah mengklaim kenaikan ekonomi kita 5,2 persen tapi fakta di lapangan ekonomi kita sedang sulit sekali. Gelombang PHK masih terus terjadi, daya beli masyarakat semakin turun, dan regulasi pemerintah juga seolah tidak mencerminkan situasi kebutuhan masyarakat," lanjut politisi PKS dari Dapil Jatim VI ini.
Sementara bantuan-bantuan sosial dari pemerintah belakangan, hanya mencakup masyarakat tertentu. Bahkan tidak menyasar pada kelas sosial menengah yang terancam hilang. "Semoga ada keberpihakan pemerintah dalam memotret situasi ini, sehingga tidak terjadi pergolakan dan konflik sosial yang berujung pada sesuatu yang destruktif terhadap pembangunan bangsa kita," pungkasnya.
Baca Juga: Kasus Korupsi Pokir DPRD Jatim, Hakim Minta KPK Panggil Gubernur Khofifah
Editor : Redaksi
