Pelanggaran Izin di Pasar Tanjungsari, Komisi B Surabaya Pastikan SP1 Terbit 15 Agustus
- Penulis : Ade Resty
- | Selasa, 12 Agu 2025 09:01 WIB
selalu.id – Komisi B DPRD Surabaya memastikan empat pasar di kawasan Tanjungsari melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pasar.
Baca Juga: Menagih Komitmen Pemkot Surabaya Hadirkan Rumah Layak Huni bagi Warga Miskin
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinkopumdag) akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 1 pada 15 Agustus mendatang.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Moch Machmud, mengatakan pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari klasifikasi izin hingga jam operasional. Salah satunya, pasar beroperasi selama 24 jam, jauh di luar ketentuan perda.
“Keempatnya melanggar Perda 1/2023. Ada yang izinnya gudang, tapi faktanya digunakan sebagai pasar. Jam buka juga tidak sesuai aturan,” ujarnya usai hearing, Senin (11/8/2025).
Machmud menyebut temuan tersebut telah diakui oleh pihak terkait, termasuk DPMPTSP dan camat setempat. Komisi B memberi tenggat kepada Dinkopumdag untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan mekanisme SP1, SP2, dan SP3, masing-masing berjarak satu minggu.
“Kalau tetap tidak diindahkan, langkah berikutnya bantuan penertiban atau bantib sesuai ketentuan Perwali,” tegas legislator Demokrat itu.
Kepala Dinkopumdag Surabaya, Febrina Kusumawati, membenarkan adanya ketidaksesuaian antara izin dengan kondisi lapangan. “Empat titik di lapangan ternyata izinnya tidak sesuai. Ada pasar yang berada di kawasan pergudangan, dan peruntukannya melanggar aturan,” ungkapnya.
Baca Juga: Aset Pemkot Surabaya Belum Maksimal Hasilkan PAD, DPRD: BPKAD Harus Berorientasi Bisnis!
Menurut Febrina, penerbitan SP1 akan menjadi langkah awal sebelum penutupan. Namun, jika pelanggaran langsung diperbaiki, penutupan tidak diperlukan.
Berdasarkan hasil rapat, empat pasar yang dipermasalahkan berada di Jalan Tanjungsari No. 47, 36, 74, dan 77. Seluruhnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kode KBLI yang tidak sesuai peruntukan pasar sebagaimana diatur dalam Perda 1/2023.
Editor : Ading
