Senin, 02 Feb 2026 16:50 WIB

Buruh Desak Dana Rp1 Triliun PT. PAKERIN Dicairkan, FSPMI Soroti Dugaan Konflik Kepentingan

Kuasa Hukum PT Pakerin, Alexander Arif
Kuasa Hukum PT Pakerin, Alexander Arif

selalu.id – Ribuan buruh PT. Pabrik Kertas Indonesia (PT. Pakerin) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar demonstrasi di Surabaya, Senin (4/8). Mereka menuntut pencairan dana perusahaan sebesar Rp1 triliun yang tertahan di PT. BPR Prima Master Bank lebih dari lima tahun.

 

Baca Juga: Bawa Sapi ke DPRD, Jagal RPH Pegirian Tolak Relokasi ke TOW

Aksi dimulai dari Tunjungan Plaza dan berlanjut ke kantor PT. BPR Prima Master Bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Gedung Bank Indonesia.

 

FSPMI menegaskan dana Rp250 miliar yang mendesak dicairkan adalah dana operasional perusahaan, bukan aset pribadi pemegang saham. Penahanan dana ini dinilai membahayakan kelangsungan produksi dan kesejahteraan ribuan pekerja.

 

“Dana ini sangat vital untuk operasional dan pembayaran gaji,” ujar perwakilan FSPMI.

 

Mereka juga menolak campur tangan pihak di luar manajemen yang tidak memiliki kewenangan, termasuk Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo, yang disebut memiliki konflik kepentingan sebagai pemilik PT. BPR Prima Master Bank.

 

Kuasa hukum PT. Pakerin, Alexander Arif, menyampaikan bahwa Direktur Utama David Siemens Kurniawan telah mengajukan pencairan dana sesuai legalitas perusahaan, termasuk Akta RUPS tertanggal 3 Juli 2023.

Baca Juga: Demo Tolak Pemangkasan ADD di Mojokerto Ricuh, Massa Dorong Polisi

 

“Pencairan ini sudah disepakati dalam pertemuan di Polda Jatim yang disaksikan Disnakertrans dan OJK. Dana seharusnya ditransfer ke rekening resmi PT. Pakerin di Bank Mandiri,” jelas Alexander.

 

Namun, menurutnya, Steven dan Henry justru memindahkan dana ke rekening lain tanpa sepengetahuan Direktur Utama.

 

“Tindakan ini pelanggaran serius dan berpotensi pidana,” tegas Alexander.

Baca Juga: Dua Hari Duduki Grahadi, Ratusan Karyawan PT Pakerin Tuntut Upah Dibayar

 

OJK dan Bank Indonesia disebut telah menyatakan bahwa wewenang pengelolaan dana berada di tangan Direktur Utama. FSPMI mendesak agar dana segera dipindahkan ke bank lain yang netral dari konflik kepentingan. Mereka mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan tak dipenuhi.

 

PT. Pakerin menyatakan tetap berkomitmen memenuhi kewajiban terhadap pemasok dan kreditur sambil menunggu proses hukum berjalan.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Kejadian tersebut berlansung cepat. Dan saat ini satu orang tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Perkuat Keandalan Pasokan Gas Bumi di Jatim, BPH Migas Dorong Roadmap FSRU

Langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan gas untuk sektor industri, kelistrikan, dan rumah tangga.

Presiden Prabowo Ingatkan Kepala Daerah: Rakyat Butuh Pemimpin yang Jujur!

Prabowo mengatakan, harapan rakyat yang menginginkan pemimpin baik, adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan rakyat bukan harapan segelintir orang.