Rabu, 22 Jul 2026 21:20 WIB

Demo Tolak Pemangkasan ADD di Mojokerto Ricuh, Massa Dorong Polisi

selalu.id – Aksi unjuk rasa kepala desa dan perangkat desa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, berlangsung ricuh. Massa aksi sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Ratusan kepala desa dan perangkat desa menggelar aksi sebagai bentuk protes terhadap pemangkasan anggaran dana desa (ADD) tahun 2026. Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada penurunan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Baca Juga: Tabrak Truk Parkir, Pasutri di Mojokerto Tewas 

Aksi awalnya berjalan tertib saat sejumlah perwakilan massa melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Kekecewaan massa meningkat setelah audiensi dinyatakan buntu. Situasi memanas ketika massa meminta aparat Polres Mojokerto Kota mengizinkan mereka masuk ke area Pendopo Pemkab Mojokerto.

Massa beralasan ingin berteduh sambil menunggu kehadiran Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, yang akrab disapa Gus Barra. Permintaan tersebut ditolak pihak kepolisian.

Penolakan yang disampaikan melalui pengeras suara dengan nada tinggi memicu emosi pendemo. Kericuhan terjadi saat salah satu anggota polisi dianggap memprovokasi massa. Seorang anggota polisi sempat ditarik ke dalam area kantor Pemkab Mojokerto, disertai aksi saling dorong dan teriakan di depan gerbang kantor.

Baca Juga: Seorang Kakek di Mojokerto jadi Korban Gendam, Motor Supra Kesayangan Raib

Situasi berhasil diredam setelah koordinator aksi meminta massa menahan diri dan tidak bertindak anarkis. Setelah itu, massa kembali melanjutkan orasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

"Audiensi tadi sempat memanas, tapi tuntutan kami tidak dipenuhi. Pertama, ADD harus dikembalikan seperti semula. Kedua, harus ada regulasi atau Perbup yang mengatur siltap kepala desa dan perangkat desa," kata Koordinator Lapangan Aksi, Kepala Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Sunardi, Rabu (24/12/2025).

Sunardi menambahkan, seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto siap mengambil langkah lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi. Salah satunya dengan menolak melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Nenek di Mojokerto jadi Korban Perampasan, Kalung Emas 7 Gram Raib

"Kalau ADD tidak dikembalikan, seluruh pemdes di Kabupaten Mojokerto menolak pungutan PBB. Silakan kalau Pemda mau menarik sendiri," ujarnya.

Selain itu, para kepala desa dan perangkat desa juga mengancam akan menolak kunjungan kerja Bupati Mojokerto ke desa-desa.

"Selain menolak pungutan PBB, kami juga menolak kunjungan dari Bupati Mojokerto. Aksi ini akan terus kami gelar sampai Bupati hadir menemui kami dan memberikan kepastian," pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.

Dugaan Penganiayaan di Super House Surabaya: 3 Orang Diamankan, Polisi Dalami Kelalaian Pengelola

Insiden tersebut menyebabkan korban menderita luka fisik dan trauma berat hingga kini masih menjalani perawatan medis.

Kaji Ipuk Buka-bukaan Nilai Banpol PDIP Surabaya: Tembus Rp6 Miliar, Wajib Ditanggungjawabkan

Dana tersebut dipastikan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus utama pada kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi.

DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD

Desakan itu muncul setelah delapan halte yang telah dipasangi iklan mampu menyumbang PAD sebesar Rp583 juta.

Ketika Wabup Sidoarjo Mimik Pakai Dana Pribadi Bangun Jembatan Kedungbanteng–Balongdowo

Setelah bertahun-tahun menunggu realisasi pembangunan, akses yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat tersebut kini memasuki tahap pemasangan box culvert.

Resmikan Closed Barn di Pasuruan, Wamenko Pangan Dorong Pengembangan Sapi Perah Dataran Rendah

Inovasi tersebut diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.