Senin, 16 Nov 2026 00:23 WIB

Demo Tolak Pemangkasan ADD di Mojokerto Ricuh, Massa Dorong Polisi

selalu.id – Aksi unjuk rasa kepala desa dan perangkat desa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, berlangsung ricuh. Massa aksi sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Ratusan kepala desa dan perangkat desa menggelar aksi sebagai bentuk protes terhadap pemangkasan anggaran dana desa (ADD) tahun 2026. Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada penurunan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Baca Juga: Limbah B3 Abu Aluminium Dibuang di Mojokerto

Aksi awalnya berjalan tertib saat sejumlah perwakilan massa melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Kekecewaan massa meningkat setelah audiensi dinyatakan buntu. Situasi memanas ketika massa meminta aparat Polres Mojokerto Kota mengizinkan mereka masuk ke area Pendopo Pemkab Mojokerto.

Massa beralasan ingin berteduh sambil menunggu kehadiran Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, yang akrab disapa Gus Barra. Permintaan tersebut ditolak pihak kepolisian.

Penolakan yang disampaikan melalui pengeras suara dengan nada tinggi memicu emosi pendemo. Kericuhan terjadi saat salah satu anggota polisi dianggap memprovokasi massa. Seorang anggota polisi sempat ditarik ke dalam area kantor Pemkab Mojokerto, disertai aksi saling dorong dan teriakan di depan gerbang kantor.

Baca Juga: Dua Kasus Curanmor Terungkap, Polres Mojokerto Ringkus Empat Pelaku

Situasi berhasil diredam setelah koordinator aksi meminta massa menahan diri dan tidak bertindak anarkis. Setelah itu, massa kembali melanjutkan orasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

"Audiensi tadi sempat memanas, tapi tuntutan kami tidak dipenuhi. Pertama, ADD harus dikembalikan seperti semula. Kedua, harus ada regulasi atau Perbup yang mengatur siltap kepala desa dan perangkat desa," kata Koordinator Lapangan Aksi, Kepala Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Sunardi, Rabu (24/12/2025).

Sunardi menambahkan, seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto siap mengambil langkah lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi. Salah satunya dengan menolak melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Praktik Timbun Solar Subsidi dan Dijual Lebih Mahal di Mojokerto Dibongkar

"Kalau ADD tidak dikembalikan, seluruh pemdes di Kabupaten Mojokerto menolak pungutan PBB. Silakan kalau Pemda mau menarik sendiri," ujarnya.

Selain itu, para kepala desa dan perangkat desa juga mengancam akan menolak kunjungan kerja Bupati Mojokerto ke desa-desa.

"Selain menolak pungutan PBB, kami juga menolak kunjungan dari Bupati Mojokerto. Aksi ini akan terus kami gelar sampai Bupati hadir menemui kami dan memberikan kepastian," pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

PDIP Nganjuk Bangun 100 Unit Teba, Siap Pecahkan Rekor MURI

Marhaen berharap, selepas Rekor MURI tercapai, kebiasaan memilah dan mengolah sampah sudah mendarah daging menjadi budaya warga Nganjuk.

Hasto Kristiyanto Bahas Buku Ruling Indonesia yang Membongkar Sepak Terjang Politik Jokowi

Mietzner menempatkan hal itu sebagai bagian dari pola. Ia menulis bahwa Jokowi membebaskan diri dari PDI-P.

Langkah Nyata Pemkab Nganjuk Selesaikan Keluhan Warganya, Dari Soal KIS hingga Normalisasi Sungai

Pemkab Nganjuk memastikan persoalan itu akan ditindaklanjuti. Untuk normalisasi sungai, pemerintah sudah memulai pekerjaan dari Dam Tanjung mengarah ke Kapas.

Tumbangkan Tuan Rumah, Surabaya Juara Umum Kejurprov MPI Sidoarjo 2026

Dengan berakhirnya Kejurprov MPI Piala Bupati Sidoarjo 2026, hasil kompetisi diharapkan tidak sekadar menjadi catatan perolehan medali. 

Daftar Kandidat Potensial Cawapres Pengganti Gibran, Ini Nama-namanya 

Setidaknya delapan figur dari unsur pimpinan partai politik yang berpeluang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR RI.

KPAI Desak Negara Tak Cuma jadi Pemadam Kebakaran, Usut Kekerasan Seksual di Pesantren

KPAI mendesak keberpihakan kepada korban ditempatkan di garis terdepan melalui jaminan akses keadilan, perlindungan, pemulihan, dan pendampingan psikologis.