Senin, 02 Feb 2026 08:25 WIB

Demo Tolak Pemangkasan ADD di Mojokerto Ricuh, Massa Dorong Polisi

selalu.id – Aksi unjuk rasa kepala desa dan perangkat desa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, berlangsung ricuh. Massa aksi sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Ratusan kepala desa dan perangkat desa menggelar aksi sebagai bentuk protes terhadap pemangkasan anggaran dana desa (ADD) tahun 2026. Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada penurunan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Baca Juga: Hujan dan Angin Kencang Landa Mojokerto, Rusak 39 Rumah Warga

Aksi awalnya berjalan tertib saat sejumlah perwakilan massa melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Kekecewaan massa meningkat setelah audiensi dinyatakan buntu. Situasi memanas ketika massa meminta aparat Polres Mojokerto Kota mengizinkan mereka masuk ke area Pendopo Pemkab Mojokerto.

Massa beralasan ingin berteduh sambil menunggu kehadiran Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, yang akrab disapa Gus Barra. Permintaan tersebut ditolak pihak kepolisian.

Penolakan yang disampaikan melalui pengeras suara dengan nada tinggi memicu emosi pendemo. Kericuhan terjadi saat salah satu anggota polisi dianggap memprovokasi massa. Seorang anggota polisi sempat ditarik ke dalam area kantor Pemkab Mojokerto, disertai aksi saling dorong dan teriakan di depan gerbang kantor.

Baca Juga: Angin Kencang di Mojokerto Rusak 4 Rumah dan Tumbangkan Pohon Bikin Macet

Situasi berhasil diredam setelah koordinator aksi meminta massa menahan diri dan tidak bertindak anarkis. Setelah itu, massa kembali melanjutkan orasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

"Audiensi tadi sempat memanas, tapi tuntutan kami tidak dipenuhi. Pertama, ADD harus dikembalikan seperti semula. Kedua, harus ada regulasi atau Perbup yang mengatur siltap kepala desa dan perangkat desa," kata Koordinator Lapangan Aksi, Kepala Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Sunardi, Rabu (24/12/2025).

Sunardi menambahkan, seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto siap mengambil langkah lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi. Salah satunya dengan menolak melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Momen Wali Kota Mojokerto Ikuti Workshop Pengelolaan Sampah di Jepang

"Kalau ADD tidak dikembalikan, seluruh pemdes di Kabupaten Mojokerto menolak pungutan PBB. Silakan kalau Pemda mau menarik sendiri," ujarnya.

Selain itu, para kepala desa dan perangkat desa juga mengancam akan menolak kunjungan kerja Bupati Mojokerto ke desa-desa.

"Selain menolak pungutan PBB, kami juga menolak kunjungan dari Bupati Mojokerto. Aksi ini akan terus kami gelar sampai Bupati hadir menemui kami dan memberikan kepastian," pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Ramalan Zodiak Hari Ini: Banyak Kabar Gembira, Dari Keuangan hingga Karier

Ramalan zodiak hari ini meliputi seputar percintaan, keuangan dan karier bisa menjadi prediksi peruntungan di masa depan.

Persebaya Surabaya Gagal Menang atas Dewa United

Pada laga pekan ke-19 BRI Super League 2025/2026 ini, Bajul Ijo-julukan Persebaya, hanya mampu memetik satu poin, tidak seperti yang diharapkan.

Hujan Angin Terjang Surabaya, 9 Pohon Tumbang

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa pohon tumbang itu telah dievakuasi dan dinyatakan kondusif.

Persebaya Surabaya Vs Dewa United: Duel Panas Sarat Ambisi di GBT

Laga ini diprediksi berlangsung panas dan sengit, mengingat kedua tim sama-sama memburu poin penuh demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Bentuk Satgas Khusus, Cara Bupati Jember Atasi Banjir dan Kemiskinan

Pembentukan ini menjadi upaya serius pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir, kemiskinan ekstrem, hingga masalah kesehatan ibu dan anak.

205 Ribu KK Surabaya Belum Terdata, Banyak Warga Pakai Alamat Numpang

Banyak KK tercatat di satu alamat, tetapi secara fisik rumah tersebut tidak mungkin dihuni sebanyak itu.