Pinjaman Rp 452 Miliar Pemkot Surabaya Dikaji DPRD, Risiko Fiskal Jadi Sorotan
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 28 Jul 2025 17:06 WIB
selalu.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya tengah mengkaji rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 452 miliar kepada Bank Jatim.
Baca Juga: 75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin
Pinjaman ini diajukan untuk menjaga keberlanjutan program-program prioritas yang terancam tidak terealisasi akibat turunnya pendapatan daerah, terutama dari dana bagi hasil provinsi.
Anggota Banggar DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menyatakan bahwa rencana tersebut akan dikaji lebih lanjut oleh masing-masing fraksi selama sepekan ke depan guna memastikan tidak menyalahi aturan dan tidak menimbulkan risiko fiskal.
“Awalnya, beberapa program yang sudah masuk dalam APBD Murni 2025 terancam tidak bisa direalisasikan karena ada pengurangan dana bagi hasil dari Pemprov. Dari Rp 1,6 triliun turun jadi sekitar Rp 1,1 sampai Rp 1,2 triliun. Maka dari itu, Pemkot mencari skema pembiayaan alternatif,” kata Achmad, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, secara normatif skema pinjaman ini diperbolehkan dalam ketentuan APBD Perubahan, selama tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD.
“Secara aturan diperbolehkan. Tapi Banggar tetap meminta kajian tambahan, tidak hanya dari sisi kelayakan teknis (FS), tapi juga dari sisi sosial dan ekonomi. Kita harus lihat apakah pembiayaan ini memberi dampak negatif bagi masyarakat atau tidak,” ujarnya.
Ia menambahkan, prinsip kehati-hatian tetap menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Banggar disebut telah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, serta melibatkan pakar kebijakan fiskal.
Baca Juga: Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M
Terkait bunga pinjaman, Achmad menyebutkan bahwa besarannya masih dalam tahap negosiasi dan dalam paparan awal disebutkan sekitar 6 persen per tahun.
“Angkanya belum final, tapi kami juga mempertimbangkan apakah bunga itu terlalu tinggi. Ini masih akan dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Achmad menjelaskan, kemampuan fiskal Kota Surabaya masih mencukupi untuk menanggung pinjaman tersebut. Berdasarkan perhitungan, kapasitas pinjaman jangka menengah Surabaya diperkirakan mencapai Rp 6,1 triliun dalam lima tahun.
“Namun kita tetap ingin pembayarannya bertahap, per tahun, agar tidak memberatkan APBD. Apalagi pinjaman ini harus lunas sebelum masa jabatan Wali Kota berakhir. Jangan sampai ada beban ke pemerintahan berikutnya,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD
Ia juga memastikan bahwa sejumlah program prioritas seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan beasiswa pendidikan tidak terdampak oleh skema pinjaman ini.
“Rutilahu tetap jalan, beasiswa SMK juga ditambah. Tapi kami tetap harus berhati-hati, jangan sampai pinjaman ini justru menimbulkan masalah baru jika tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.
Kajian antarfraksi, kata dia, ditargetkan selesai dalam satu minggu ke depan.
Editor : Ading
