Peras Kadispendik Jatim Atas Kasus Perselingkuhan, Dua Mahasiswa Ditangkap
- Penulis : Dony Maulana
- | Kamis, 24 Jul 2025 17:53 WIB
selalu.id - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) berhasil menangkap dua mahasiswa yang diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aris Agung Pawai. Kedua tersangka, SH alias BR (2001) asal Bangkalan dan MSS (1999) asal Pontianak, terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules A. Abast, menjelaskan kronologi kejadian. Pada 16 Juli 2025, tersangka mengirimkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi dari organisasi Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi (FGR) yang menuntut Aris Agung ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah dan perselingkuhan. Aksi tersebut dijadwalkan pada 21 Juli 2025.
Pada 19 Juli 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, kedua tersangka bertemu dengan perwakilan Aris Agung di sebuah kafe di Jalan Ngagel Jaya Selatan, Surabaya.
"Mereka menuntut uang sebesar Rp50 juta agar aksi demonstrasi dibatalkan dan isu perselingkuhan Aris Agung di media sosial diturunkan. Perwakilan Aris Agung hanya membawa Rp20.050.000," terang Kabid Humas Polda Jatim, Kamis (24/7/2025).
Saat itulah, tim Jatanras Polda Jatim melakukan penangkapan. Polisi mengamankan uang tunai Rp20.050.000, satu unit sepeda motor Honda Scoopy, satu handphone Vivo, dan satu handphone Oppo Reno 8 sebagai barang bukti. Selain itu, surat pemberitahuan aksi demonstrasi juga disita.
Direktur Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko, menambahkan bahwa penyelidikan masih berlanjut untuk memastikan apakah kedua tersangka pernah melakukan pemerasan serupa. Polisi juga mengimbau masyarakat yang pernah mengalami kejadian serupa untuk melapor. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 368 junto pasal 55 KUHP dan/atau pasal 369 KUHP dan/atau pasal 310 KUHP dan/atau pasal 311 KUHP.
Baca Juga: Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah, Bentengi Siswa dari Bullying dan Narkoba
"Mereka ditahan di Rutan Polda Jatim sejak 21 Juli 2025. Polda Jatim memastikan akan melindungi identitas pelapor. Organisasi FGR yang didirikan kedua tersangka diketahui hanya memiliki dua anggota dan tidak memiliki izin resmi," tandasnya.
Baca Juga: Polda Jatim dan Stakeholder Targetkan Jawa Timur Bebas ODOL pada 2027
Editor : Arif Ardianto
